Wagub Jabar: "Gerbang Desa" Jurus Atasi Kemiskinan

NERACA

Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan program "Gerbang Desa" merupakan salah satu jurus jitu Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi kemiskinan di wilayah ini.

"Kami ingin membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat di desa, dengan program Gerbang Desa yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Mereka tertinggal karena tidak ada akses dan butuh air bersih dan irigasi, maka irigasi, listrik, dan internet masuk desa atau digitalisasi desa," kata Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Persentase kemiskinannya memang rendah namun dari sisi jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat terbilang banyak.

Uu yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat itu menekankan pentingnya upaya bersama atau kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat.

"Jadi perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota. Kami programnya kolaboratif, kebersamaan, sehingga program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten-kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan," ujar Uu.

Dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota di Jawa Barat ini, kata Wagub Jabar, pihaknya berharap ada solusi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah dengan menarik kesamaan kasus dan penanganannya.

Dia menjelaskan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah, terutama di desa dan kelurahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat, kedua, masalah irigasi untuk pertanian, dan ketiga, pengembangan UKM oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut dia, program satu desa satu perusahaan, satu pesantren satu perusahaan, dan kredit keuangan yang dapat diakses melalui masjid merupakan program andalan dirinya dengan Gubernur Jabar M Ridwan Kamil dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan bahwa rakor tersebut untuk menyamakan persepsi tentang program penanggulangan di Jawa Barat. Nantinya konsep yang dihasilkan dalam rakor akan dimasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023."Kami ingin menyamakan persepsi tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan," kata Yerry.

Dia mengatakan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, selain pengurangan pengangguran, pengelolaan ruang dan lingkungan, serta pelayanan publik. Ant