Pemerintah Pertimbangkan Pembentukan Mahkamah Penerbangan

Pemerintah Pertimbangkan Pembentukan Mahkamah Penerbangan

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan mempertimbangkan usulan pembentukan mahkamah penerbangan, menyusul insiden pesawat Lion Air JT 610 jatuh di perairan Tanjung Karawang.

Usulan pembentukan Mahkamah Penerbangan tersebut mengacu pada Mahkamah Pelayaran, yang di dalamnya mengatur pengadilan bagi nahkoda apabila dianggap lalai hingga menyebabkan korban jiwa dalam menjalankan profesinya."Memang kalau di laut ada Mahkamah Pelayaran, karena kan banyak sekali insiden-insiden pelayaran, tapi (Mahkamah Penerbangan) agak berbeda. Oleh karena itu, usul itu dapat kita pertimbangkan, nanti kita lihat urgensinya macam mana," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut Wapres JK perlu ada kajian dan penelitian terkait perlunya Mahkamah Penerbangan diberlakukan di Indonesia, sehingga penerapannya dapat efektif dan efisien di dunia penerbangan Tanah Air.”Saya tidak mengatakan itu (tidak perlu), tapi nanti kita kaji sejauh mana," tambah dia.

Usulan pembentukan Mahkamah Penerbangan tersebut pernah dibahas oleh Pemerintah dan DPR pada 2007. Saat itu Kementerian Perhubungan menilai Mahkamah tersebut tidak diperlukan karena hanya akan menimbulkan kekhawatiran bagi para pilot dalam menjalankan tugasnya.

Perbandingan jumlah kecelakaan pesawat dan kapal juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan Mahkamah Penerbangan. Selama ini, insiden kecelakaan pesawat dinilai lebih sedikit dibandingkan kecelakaan transportasi di darat dan laut."Kan banyak yang mengatakan keamanan pesawat terbang itu sangat aman, karena luas. Lebih banyak orang meninggal akibat kecelakaan di darat daripada di udara, dari segi persentase jumlah orang atau jumlah penerbangan," kata Jusuf Kalla.

Dengan peningkatan jumlah penerbangan dan penumpang pesawat di Indonesia, Wapres menilai potensi kecelakaan pesawat tentu semakin tinggi. Namun angka kecelakaan tersebut tetap lebih sedikit dibandingkan kecelakaan laut maupun darat."Katakanlah 10 tahun yang lalu, berapa pesawat kita dibandingkan sekarang? Pasti jauh lebih tinggi. Oleh karena itu maka kejadian seperti ini (kecelakaan Lion Air JT 610) tentu ada," ujar Kalla.

Usulan pembentukan Mahkamah Penerbangan kembali muncul melalui usulan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Chappy Hakim. Menurut Chappy, usulan pembentukan Mahkamah tersebut sudah ada sejak 1955 karena sejak tahun itu kecelakaan pesawat sering terjadi. Pembentukan Mahkamah Penerbangan tersebut, menurut Chappy, sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dia menambahkan Mahkamah Penerbangan merupakan institusi yang akan menindaklanjuti hasil investigasi KNKT dan memberikan sanksi profesi pada perusahaan penerbangan."Contohnya laut itu ada Mahkamah Perairan," jelas dia. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siap Kucurkan US$1,1 Miliar Atasi Defisit Migas

NERACA Jakarta – Pemerintah siap mengeluarkan dana 1,1 miliar dolar AS untuk kegiatan eksplorasi guna mengatasi defisit minyak dan gas…

UNTUK MENDUKUNG SISTEM OSS - Pemerintah Permudah Perizinan Kredit Bank

Jakarta-Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, perbankan tidak boleh lagi menerapkan syarat kepemilikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin…

Peraturan Pemerintah Soal E-Commerce Bakal Prioritaskan Produk Lokal

    NERACA   Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan aturan soal e-commerce. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-Commerce disebut akan memprioritaskan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun NERACA Medan – Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan…

KPK Janji Limpahkan Kasus Garuda Indonesia ke Penuntutan

KPK Janji Limpahkan Kasus Garuda Indonesia ke Penuntutan NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berjanji…

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman: TNI Masuk Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru…