Harga BBM Naik, Infrastruktur Digenjot

Pembahasan APBN-P 2012 setidaknya merupakan upaya pemerintah meredam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tampaknya tidak bisa terelakkan lagi, mengingat harga minyak di pasar internasional kini mencapai kisaran US$120 per barel. Sedangkan asumsi APBN 2012 tercantum US$90 per barel, sehingga tidak lagi relevan untuk saat ini.

Dalam APBN- P yang diajukan pemerintah, asumsi harga minyak (ICP) diubah menjadi US$105 per barel. Ini terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia ini yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dan politik global yang tidak menentu belakangan ini.

Pada prinsipnya, APBN adalah sebuah alat stimulus perekonomian. Apabila perekonomian global lesu, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus direvisi pada kisaran 6,3%–6,5%, pengeluaran pemerintah melalui APBN ini juga harus bersifat antikrisis.

Sesuai data APBN 2012, besaran subsidi BBM sebesar 8,7% dari total anggaran Rp1.418,4 triliun atau setara Rp123 triliun, secara sederhana struktur APBN seperti ini tidak produktif. Pemerintah harus berani memangkas subsidi agar anggaran bisa lebih produktif. Salah satu cara meningkatkan produktivitas anggaran, adalah menyalurkan penghematan subsidi BBM untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur.

Bagaimanapun, proyek infrastruktur umumnya bersifat padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja. Secara teoretis, banyaknya pengangguran baru yang tercipta dari kenaikan harga BBM bisa tertampung dalam berbagai proyek infrastruktur. Lalu, dengan banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur, ini akan menjaga daya beli masyarakat di pasar domestik tetap stabil.

Tidak hanya itu. Pembangunan infrastruktur secara masif akan meningkatkan kondisi logistik kita sehingga daya saing perekonomian domestik bisa ditingkatkan. Dengan begitu, masuknya modal asing, baik secara langsung maupun portofolio di pasar keuangan, akan bisa ditampung untuk menggerakkan perekonomian domestik.

Begitu pula stabilitas makro juga akan relatif terjaga, karena peningkatan anggaran belanja infrastruktur berbanding terbalik dengan pengangguran. Artinya, semakin banyak anggaran infrastruktur, semakin kecil tingkat pengangguran. Contohnya, pada 2010 belanja infrastruktur sebesar Rp93,4 triliun, angka pengangguran sebesar 7,1%. Sementara pada 2011, belanja infrastruktur meningkat jadi Rp123 triliun, angka pengangguran turun menjadi 6,8%.

Memang hubungan keduanya bersifat kompleks, mengingat ada faktor lain yang juga berpengaruh. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan program infrastruktur akan berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran cenderung turun. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu ragu memotong subsidi BBM sehingga harga BBM akan naik dan inflasi terdorong ke atas.

Meski demikian, syaratnya pemerintah juga harus konsisten menjalankan program intervensi, baik berupa pemberian bantuan langsung tunai maupun memperbesar belanja infrastruktur. Bantuan tunai itu dibutuhkan sebagai respon darurat untuk membantu kelompok masyarakat yang terperosok ke bawah garis kemiskinan, akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut. Karena itu pembangunan infrastruktur perlu dipercepat agar secara sistematis, perekonomian Indonesia bisa selamat dari guncangan siklus, akibat dampak krisis ekonomi global yang belum mereda hingga saat ini.

Related posts