CIPS Sebut Pengembangan Vokasi Masih Temui Hambatan

NERACA

Jakarta – Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang kurang memadai, terlebih di SMK yang terletak di daerah pedesaan atau jauh dari kota besar. Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan alat/teknologi terbaru. Padahal workshop sangat membantu mereka untuk bisa mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

“Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” jelas Pandu, disalin dari siaran resmi.

Hambatan lainnya adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing. Misalnya saja, untuk SMK yang berada di wilayah pesisir dapat menyediakan pendidikan vokasi yang bisa mendukung kebutuhan industri perikanan. Dengan begitu para lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerah masing-masing.

Sayangnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMK banyak yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Sehingga tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan dan bukan perikanan, misalnya.

“Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka, jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri?” urai Pandu.

Untuk itu, untuk penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

BERITA TERKAIT

Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sulawesi Diluncurkan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

Tutup CGV di Mall of Indonesia - Graha Layar Masih Agresif Buka Layar Baru

NERACA Jakarta –PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menutup kegiatan operasional layar lebar CGV di pusat perbelanjaan Mall Of I…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Proyeksi Kemenperin - Berorientasi Ekspor, Industri Perhiasan Dibidik Tumbuh 5 Persen

NERACA Jakarta – Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang peningkatan nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, Kementerian…

Niaga Bilateral - Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…