Wali Kota Targetkan Tangerang Lengkap Sertifikat

NERACA

Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menargetkan pada 2019 daerah setempat sudah menjadi Kota Lengkap Sertifikat.

"Untuk mewujudkan hal itu, saya meminta persoalan tanah yang menjadi polemik di masyarakat termasuk pemerintah, segera diselesaikan oleh BPN Kota Tangerang. Kita ingin 2019 Kota Tangerang sebagai kota yang lengkap sertifikat," kata dia di Tangerang, dikutip dari Antara, kemarin.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BPN Kota Tangerang, ada 70 ribu lebih bidang tanah di Kota Tangerang namun yang siap dikeluarkan sertifikatnya hanya 8.000 persil."Kenapa masalahnya. Apakah kelengkapan yang kurang atau apa, sekarang kan dipermudah syaratnya makanya kita undang BPN," ujar dia.

Masalah kelengkapan memang menjadi masalah terbesar. Persyaratan yang dahulu banyak sekarang diringkas dan dipermudah yang disatu sisi menimbulkan masalah lain. Untuk itu, Arief mengingatkan agar jangan sampai ada masalah hukum dikemudian hari.

"Ini jadi kekhawatiran teman-teman. Sekarang lurah suruh buat surat keterangan sendiri, makanya kita ingin ada kepastian hukum. Bagaimana lurah saat membuat suket itu ketentuannya seperti apa harus jelas. Ya sesuai dengan ketentuan kalau tidak ada pungutan, yang diada-adakan. Jangan mengambil pungutan di luar ketentuan," kata dia.

Pemkot Tangerang juga telah menyetujui PBB dan BPHTB bisa terhutang."Kita 'approve' untuk pajak dan BPHTB bisa terhutang, artinya bisa bayar dicicil," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan sudah memenuhi pengukuran sesuai target, yaitu 400 ribu bidang."Kalau dari target pengukuran sudah terpenuhi ke pusat, tapi proses penerbitan sertifikatnya yang belum tercapai, makanya ini yang kita kejar," ujar dia.

Andi juga mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, karena tahun depan pendaftaran sertifikat tanah akan dikenai biaya dan lebih mahal jumlahnya."Peserta yang harusnya ikut pembuatan PTSL berjalan saat ini itu masih gratis, tapi tahun depan harus bayar sendiri untuk buat sertifikat dan mahal lagi," kata dia.

Untuk itu, Andi meminta kepada BPN Kota Tangerang serta seluruh camat dan lurah "melipat lengan baju" (kerja keras) untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan itu dalam sisa waktu yang ada."Di sini kita bukan ingin menyalahkan siapa-siapa, intinya kita cari jalan keluar bersama. Karena sesuai perintah Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, ini adalah rapat terakhir, tidak ada forum lagi. Untuk itu, kita kejar sisa waktu yang tersisa semoga program dari pusat ini bisa tercapai," kata dia. Ant