NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan rencana impor jagung sebesar 50 ribu ton sampai maksimal 100 ribu ton dilakukan sebagai alat kontrol untuk menjaga stabilisasi harga pakan ternak.

"Ini baru mau impor 50 ribu ton, itu pun pemerintah impor bukan dilepas. Kalau nanti harga turun, tidak mungkin dikeluarkan. Jadi impor sebagai alat kontrol saja," kata Menteri Amran saat ditemui media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, disalin dari Antara.

Ia menjelaskan jagung impor hanya akan didistribusikan jika harga pakan mengalami kenaikan tajam. Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah tidak akan mengeluarkan jagung impor tersebut ke pasar. Selain itu, kebijakan impor jagung pakan ternak yang dilakukan pemerintah saat ini sebesar 50 ribu ton sampai maksimal 100 ribu ton bertujuan melindungi peternak kecil.

Di sisi lain, pemerintah berhasil menutup impor jagung sebesar 3,6 juta dengan nilai mencapai Rp10 triliun sejak 2017 yang diikuti ekspor total sebesar 380 ribu ton. Produksi jagung hingga saat ini tercatat masih surplus 330 ribu ton jika menghitung dari neraca ekspor 380 ribu ton dan impor 50 ribu ton jagung tersebut.

Menurut dia, anomali ini terjadi karena perusahaan-perusahaan besar telah menyerap produksi jagung nasional dan tidak mengimpor gandum untuk campuran pakan. Pemerintah pun mengeluarkan jatah pasokan jagung untuk perusahaan besar sebanyak 200 ribu ton. Artinya, stok jagung dalam negeri lebih banyak diserap oleh perusahaan besar, daripada peternak kecil.

"Akhirnya peternak kecil berteriak, sementara perusahaan besar diam. Peternak kecilnya berteriak karena tidak pakai gandum. Itu yang tidak dipahami kenapa perlu impor untuk melindungi peternak kecil," kata Amran.

Ada pun sesuai hasil rapat koordinasi pada Jumat (2/11), Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk mengeluarkan rekomendasi impor jagung pakan ternak sebanyak 100.000 ton dan menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan impor.

Pemerintah menilai impor jagung ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan para peternak mandiri. Hal tersebut diputuskan usai pemerintah melangsungkan rapat koordinasi (rakor) terbatas.

Kementerian Pertanian menyebutkan ada empat calon investor yang akan berinvestasi pada usaha budi daya tanaman jagung untuk mendukung penyerapan produksi petani dan mewujudkan stabilisasi harga.

"Dengan semakin kondusifnya bisnis perjagungan ini, petani jagung ada jaminan pasar karena bisa langsung dibeli, peternak bisa dapat harga stabil," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro di Jakarta, disalin dari Antara.

Ia menyebutkan bahwa Kementan tengah memfasilitasi perizinan terhadap empat perusahaan. Ada pun bentuk investasi budi daya tanaman jagung ini dilakukan dengan sistem kemitraan dengan kebun rakyat (plasma).

Lokasi kemitraan tersebut antara lain berada di Banggai (Sulawesi Tengah) seluas 20 ribu hektare dan Kalimantan Timur 10 ribu hektare. "Yang di Banggai itu 20 ribu hektare, 30 persen atau 5.000 hektare adalah lahan inti, sedangkan 15 ribu hektare lahan plasma. Sementara di Kalimantan Timue 2.500 hektare lahan inti dan 7.500 hektare lahan plasma," kata dia.

Sementara itu, investor lain akan melakukan "joint venture" dengan perusahaan Thailand untuk membuka lahan perkebunan jagung di Kalimantan Tengah seluas 300 ribu hektare atau di Seram Barat seluas 20 ribu hektare.

Syukur menjelaskan bahwa para investor pun sudah mengetahui kondisi lokasi produksi yang tersebar di berbagai wilayah, sementara di sisi lain, beberapa pabrik pakan tidak berada di sentra produksi jagung.

Oleh karena itu, distribusi jagung masih menjadi kendala sehingga perlu dijembatani antara sentra produksi dengan pengguna agar biaya logistik tidak mengakibatkan gejolak harga.

Kementerian Pertanian menegaskan produksi jagung nasional 2018 surplus dan ekspor masih lebih besar dibanding impor jagung pakan ternak yang akan dibuka maksimal 100 ribu ton.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dalam konferensi pers di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara, menyebutkan Indonesia masih surplus 12,98 juta ton jagung pipilan kering (PK) pada 2018, bahkan mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia sebanyak 372.990 ton.

"Kementan memastikan produksi jagung surplus bahkan ekspor hampir 380 ribu ton. Artinya kalau ekspor 380 ribu ton, dibandingkan dengan rencana 100 ribu ton, 'balance trade' masih surplus," kata Syukur.

Menurut dia, surplus produksi tersebut diperoleh setelah menghitung perkiraan produksi 2018 dikurangi dengan proyeksi kebutuhan jagung nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49 persen per tahun.

Pada tahun 2018 ini, produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Hal ini juga didukung oleh data luas panen per tahun yang rata-rata meningkat 11,06 persen, dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42 persen.