Uji Coba Pengiriman Pekerja Migran Dinilai Mendesak

NERACA

Jakarta – Pembenahan regulasi terkait pekerja migran lebih mendesak dilakukan. Pembenahan yang penting segera dilakukan meliputi regulasi pendaftaran hingga perlindungan para pekerja migran. Pembenahan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pekerja migran Indonesia, meringankan beban finansial yang harus ditanggung saat pendaftaran dan memastikan perlindungan mereka di negara penempatan kerja.

“Penyederhanaan regulasi pendaftaran harus dilakukan supaya menjadi lebih mudah dan lebih murah. Regulasi yang perlu disederhanakan antara lain adalah penyederhanaan persyaratan dan besaran biaya pendaftaran serta penyederhanaan proses pemeriksaan kesehatan,” jelas Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi.

Hizkia menjelaskan, biaya yang dibebankan saat pendaftaran tidaklah kecil. Untuk mendaftar sebagai asisten rumah tangga, seorang calon pekerja migran harus menyiapkan uang sebesar Rp 8 juta atau USD 600 dan membutuhkan waktu selama tiga sampai empat bulan. Biaya sebesar ini setara dengan2/3 upah minimum tahunan di banyak kota di Pulau Jawa.

Tingginya biaya pendaftaran sudah pasti menciptakan beban finansial bagi para calon pekerja migran. Rumitnya regulasi juga membuat mereka ‘terpaksa’ bergantung pada calo atau agen yang tidak jarang hanya mengeksploitasi mereka tanpa memperhatikan tiap prosedur yang harus dijalankan.

CIPS juga memandang perlunya evaluasi mengenai kurikulum yang diajarkan kepada calon pekerja migran di Balai Latihan Kerja (BLK). Kurikulum yang diajarkan sebaiknya juga mengandung materi mengenai kebudayaan dan bahasa dari negara tujuan, selain tentang pekerjaan. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka juga harus diberikan selama pelatihan, termasuk hal-hal yang bisa dilakukan kalau mereka terjebak dalam situasi seperti Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia yang meninggal karena hukuman mati di Arab Saudi.

Hizkia juga menambahkan, pemerintah seharusnya menggunakan basis data E-KTP untuk perlindungan pekerja migran. Dengan menggunakan E-KTP yang dapat diakses secara online, proses pencocokan data akan jadi lebih mudah serta dapat menghindari pencatatan data secara ganda atau tidak akurat. Proses validasi data ini berlaku bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yang legal maupun yang ilegal.

Selanjutnya hasil dari validasi data ini dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk melakukan proses monitoring serta track and trace. Dengan adanya validasi data, pemerintah dapat mengetahui secara faktual dan konkret jumlah pekerja migran Indonesia yang sedang bermukim dan bekerja di luar negeri,. Dengan demikian, proses ini memungkinkan pekerja migran yang sedang mengalami kasus hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sedini mungkin dan memungkinkan penyelesaian kasus secara damai.

BERITA TERKAIT

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

Banten Akan Uji Coba Kembangkan Bawang Putih di Gunung Karang

Banten Akan Uji Coba Kembangkan Bawang Putih di Gunung Karang NERACA Serang - Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam waktu dekat…

Kebijakan Perdagangan RI Dinilai Semakin Proteksionis

NERACA Jakarta - Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

Rekind Langgar Kontrak, PAU Tempuh Jalur Hukum

NERACA   Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) membantah semua klaim sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang disampaikan oleh…

Pengusaha Optimistis Regulator Dukung Industri

NERACA Jakarta – Pelaku usaha mengaku optimistis dengan hasil pemilihan umum yang baru dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemerintah…