Uji Coba Pengiriman Pekerja Migran Dinilai Mendesak

NERACA

Jakarta – Pembenahan regulasi terkait pekerja migran lebih mendesak dilakukan. Pembenahan yang penting segera dilakukan meliputi regulasi pendaftaran hingga perlindungan para pekerja migran. Pembenahan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pekerja migran Indonesia, meringankan beban finansial yang harus ditanggung saat pendaftaran dan memastikan perlindungan mereka di negara penempatan kerja.

“Penyederhanaan regulasi pendaftaran harus dilakukan supaya menjadi lebih mudah dan lebih murah. Regulasi yang perlu disederhanakan antara lain adalah penyederhanaan persyaratan dan besaran biaya pendaftaran serta penyederhanaan proses pemeriksaan kesehatan,” jelas Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi.

Hizkia menjelaskan, biaya yang dibebankan saat pendaftaran tidaklah kecil. Untuk mendaftar sebagai asisten rumah tangga, seorang calon pekerja migran harus menyiapkan uang sebesar Rp 8 juta atau USD 600 dan membutuhkan waktu selama tiga sampai empat bulan. Biaya sebesar ini setara dengan2/3 upah minimum tahunan di banyak kota di Pulau Jawa.

Tingginya biaya pendaftaran sudah pasti menciptakan beban finansial bagi para calon pekerja migran. Rumitnya regulasi juga membuat mereka ‘terpaksa’ bergantung pada calo atau agen yang tidak jarang hanya mengeksploitasi mereka tanpa memperhatikan tiap prosedur yang harus dijalankan.

CIPS juga memandang perlunya evaluasi mengenai kurikulum yang diajarkan kepada calon pekerja migran di Balai Latihan Kerja (BLK). Kurikulum yang diajarkan sebaiknya juga mengandung materi mengenai kebudayaan dan bahasa dari negara tujuan, selain tentang pekerjaan. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban mereka juga harus diberikan selama pelatihan, termasuk hal-hal yang bisa dilakukan kalau mereka terjebak dalam situasi seperti Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia yang meninggal karena hukuman mati di Arab Saudi.

Hizkia juga menambahkan, pemerintah seharusnya menggunakan basis data E-KTP untuk perlindungan pekerja migran. Dengan menggunakan E-KTP yang dapat diakses secara online, proses pencocokan data akan jadi lebih mudah serta dapat menghindari pencatatan data secara ganda atau tidak akurat. Proses validasi data ini berlaku bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yang legal maupun yang ilegal.

Selanjutnya hasil dari validasi data ini dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk melakukan proses monitoring serta track and trace. Dengan adanya validasi data, pemerintah dapat mengetahui secara faktual dan konkret jumlah pekerja migran Indonesia yang sedang bermukim dan bekerja di luar negeri,. Dengan demikian, proses ini memungkinkan pekerja migran yang sedang mengalami kasus hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sedini mungkin dan memungkinkan penyelesaian kasus secara damai.

BERITA TERKAIT

Mendag Pastikan Harga Bapok di Solo Jelang Nataru Aman

NERACA Kementerian Perdagangan Kemendag menjamin bahwa pasokan bahan pokok di Solo, Jawa Tengah menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020…

Presiden Ingin Impor Petrokimia Ditekan

Presiden Ingin Impor Petrokimia Ditekan   NERACA Cilegon - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) PT Chandra…

Kemenperin Komit Mendorong Sektor IKM

NERACA Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perkembangan peranan perempuan dalam bidang usaha, termasuk industri kecil menengah (IKM).…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Tekstil Perlu Dukungan Pemerintah

NERACA Jakarta – Ditengah-tengah persaingan dagang, industri tekstil saat ini perlu dukungan dari pemerintah mengingat saat ini industri tersebut sedang…

Kemenperin Fokus Bangun Kawasan Industri

NERACA Jakarta - Pemerintah sedang gencar meningkatkan investasi, khususnya dari sektor industri untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mengakomodasi…

Obat Asal Indonesia Laris di Vietnam Expo 2019

NERACA Vietnam - Partisipasi Indonesia di ajang promosi Vietnam Expo 2019 berhasil meraih transaksi sebesar USD 691,89 juta. Nilai tersebut…