Menkeu Usulkan LKM di Bawah Kendali OJK

NERACA

Jakarta –--Kementerian Keuangan minta pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebaiknya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasannya hal ini mengingat berdasarkan pasal 1 angka 10 dalam undang-undang OJK dijelaskan LKM bisa dimasukkan dalam kelompok lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang akan diawasi oleh OJK. “Kegiatan usaha LKM inikan mirip dengan kegiatan usaha perbankan, dan kegiatan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku harus mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (5/3)

Menurut Agus, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya deposan, diperlukan pengaturan pembinaan dan pengawasan LKM yang baik antara lain dengan mempertimbangkan proses bisnis, karakteristik dan pengaturan lembaga sejenis di berbagai negara. “Dalam hal ini para deposan perlu mendapat perlindungan, sehingga dananya juga aman,”paparnya

Berdasarkan studi literatur tentang pengaturan pembinaan dan pengawasan LKM di berbagai negara, pengawasan LKM memang dilakukan oleh bank sentral. "Dalam prakteknya, LKM di Indonesia telah berkembang dalam jumlah yang sangat besar dan tersebr di wilayah pedesaan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Menkeu, diperlukan adanya standardisasi kebijakan dasar guna menghindari adanya perbedaan pengaturan pembinaan dan pengawasan LKM antar daerah. Karena itulah penyusunan LKM ini perlu hati-hati. Sehingga merugikan masyarakat. “Juga perlu adanya pembina dan pengawas tingkat nasional, sehingga semua LKM bisa terpantau kinerjanya” imbuhnya

Terkait hal tersebut, Menkeu menilai LKM perlu masuk lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Dalam praktiknya, LKM di Indonesia telah berkembang dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di wilayah pedesaan. Hingga kini, tercatat jumlah LKM di Indonesia telah mencapai 600.000 unit." ucapnya.

Berdasarkan fungsi OJK tersebut, yaitu menyelengarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, pemerintah mengusulkan pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan oleh bank sentral atau OJK. Namun demikian, mengingat jumlah LKM yang belum berbadan hukum masih banyak, yaitu mencapai 637.000 dan tersebar di wilayah pedesaan, maka OJK dapat mendelegasikan pembinaan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.

Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan meminta agar pengeturan dan pengawasan berada dibawah pengwasan Kementrian Koperasi. "Kami maunya di Kemenkop. Saya sih semangatnya apa yang diusulkan teman-teman di DPR. Saya tidak ada masalah, tinggal bagaimana mekanismenya dan bagaimana pelaksanaannya," kata Syarief beberapa waktu lalu. **bari

Related posts