Menag RI - Budaya dan Agama Tidak Perlu Dipertentangkan

Lukman Hakim Saifuddin

Menag RI

Budaya dan Agama Tidak Perlu Dipertentangkan

Yogyakarta - Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama sejatinya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan.

Hal itu disampaikan Menag Lukman saat membacakan tanggapan atas pernyataan sikap agamawan dan budayawan tentang relasi agama dan budaya di Indonesia di Homestay Tembi, Desa Timbulharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (3/11).

Pernyataan itu merupakan poin pertama dari empat kesepakatan agamawan dan budayawan, setelah sebelumnya digelar Sarasehan Agamawan dan Budayawan dengan mengambil tema, "Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya di Indonesia".

"Pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsip kami dalam agama, dan sebaliknya pengembangan agama juga tidak semestinya mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi dan adat istiadat di Indonesia," kata dia.

Poin kedua, lanjut dia, agama dan budaya selama ini telah berkembang secara harmonis dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia."Keduanya telah bersama-sama mewariskan nilai, norma, dan etika yang terbukti berhasil mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia yang sangat beragam," ujar dia.

Kemudian Poin ketiga adalah sikap membenturkan nilai dan norma agama dengan keragaman budaya Indonesia dapat merusak modal sosial dan modal kulturalnya yang telah menjadi fondasi bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa."Keempat adalah pemerintah akan terus berupaya yang mampu menghasilkan 'anak Indonesia' yang memiliki keyakinan bersama bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa," kata dia.

Sarasehan selama dua hari pada 2-3 November 2018 itu, mengambil tema "Reaktualisasi Relasi Agama dan Budaya di Indonesia". Hal itu agar dialog mengarah pada "frame of reference" terhadap budaya Indonesia yang sejalan dengan nafas religius masyarakat Indonesia. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan

Perlu Adanya Pembenahan Regulasi Perumahan   NERACA Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (Hipmi Jaya), Afifuddin Suhaeli…

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah NERACA Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa karakteristik pasar perumahan untuk ekspatriat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah NERACA Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar…

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp8 miliar dari…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…