CIPS Sebut Pengembangan Vokasi Masih Temui Hambatan

NERACA

Jakarta – Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang kurang memadai, terlebih di SMK yang terletak di daerah pedesaan atau jauh dari kota besar. Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan alat/teknologi terbaru. Padahal workshop sangat membantu mereka untuk bisa mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

“Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” jelas Pandu, disalin dari siaran resmi.

Hambatan lainnya adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing. Misalnya saja, untuk SMK yang berada di wilayah pesisir dapat menyediakan pendidikan vokasi yang bisa mendukung kebutuhan industri perikanan. Dengan begitu para lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerah masing-masing.

Sayangnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMK banyak yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Sehingga tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan dan bukan perikanan, misalnya.

“Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka, jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri?” urai Pandu.

Untuk itu, untuk penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

BERITA TERKAIT

Mendag Pastikan Harga Bapok di Solo Jelang Nataru Aman

NERACA Kementerian Perdagangan Kemendag menjamin bahwa pasokan bahan pokok di Solo, Jawa Tengah menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020…

Presiden Ingin Impor Petrokimia Ditekan

Presiden Ingin Impor Petrokimia Ditekan   NERACA Cilegon - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) PT Chandra…

Kemenperin Komit Mendorong Sektor IKM

NERACA Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perkembangan peranan perempuan dalam bidang usaha, termasuk industri kecil menengah (IKM).…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Tekstil Perlu Dukungan Pemerintah

NERACA Jakarta – Ditengah-tengah persaingan dagang, industri tekstil saat ini perlu dukungan dari pemerintah mengingat saat ini industri tersebut sedang…

Kemenperin Fokus Bangun Kawasan Industri

NERACA Jakarta - Pemerintah sedang gencar meningkatkan investasi, khususnya dari sektor industri untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mengakomodasi…

Obat Asal Indonesia Laris di Vietnam Expo 2019

NERACA Vietnam - Partisipasi Indonesia di ajang promosi Vietnam Expo 2019 berhasil meraih transaksi sebesar USD 691,89 juta. Nilai tersebut…