Diusulkan Transaksi Rp100 Juta Harus Lewat Bank

NERACA

Jakarta-- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) setiap transaksi jual beli nonbank di atas Rp100 juta harus menggunakan jasa perbankan. Hal ini bermanfaat untuk menghindari pencucian uang. "Kita sudah menyurati Gubernur BI agar memasukkan laporan transaksi tunai harus melalui perbankan dan harus dimasukkan ke dalam UU amandemen BI," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Jakarta,5/3

Menurut Agus, usulan tersebut penting mengingat banyak transaksi yang menggunakan uang hasil korupsi atau uang negara. "Sebagai otoritas pembayaran, agar BI memasukkan aturan mengenai transaksi tunai sehingga hal itu mendorong orang menjadi bank minded untuk budaya transaksional dari budaya tunai ke nontunai," tambahnya.

Lebih jauh kata Agus, dengan budaya bayar melalui bank tersebut, maka hal itu akan mengembangkan untuk efisiensi berbagai hal, di antaranya adalah soal pencucian uang. “Budaya ini membuat efisiensi,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengawas Aturan Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Salahuddin Akbar mengungkapkan PPATK hingga kini terdapat sebanyak 1.600 kasus terkait transaksi mencurigakan yang telah dilaporkan hingga ke tingkat aparat penyidik seperti kepolisian. "Baru sekitar 1.600 kasus yang sudah disampaikan kepada penyidik," ujarnya

Padahal, ujar Salahuddin, dalam satu hari bisa masuk hingga ratusan laporan tentang transaksi keuangan yang dicurigai mengandung potensi sebagai transaksi yang mencurigakan. Namun, lanjutnya, dari banyaknya laporan tersebut maka sebagian besar dari transaksi keuangan itu ditemukan ternyata merupakan transaksi yang wajar dan sah.

Hingga kini, menurut dia, telah terdapat hingga sebanyak 60.000 laporan transaksi keuangan yang telah masuk kepada PPATK. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 53 nama calon pejabat eselon I yang akan dilantik memiliki transaksi keuangan mencurigakan. "Ada 53 nama calon pejabat eselon satu yang akan diangkat di beberapa Kementerian yang ternyata ada transaksi mencurigakan, namun perlu ditelusuri apakah mengarah pada tindak pidana atau bukan," terangnya Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

Penelusuran itu didapat PPATK atas kerja sama dengan kementerian terkait, yakni Kementerian PAN dan RB, Kementerian BUMN dan Menteri Sekretaris Negara. "Dari situ nantinya Kementerian terkait akan melakukan penelusuran terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah calon pejabat tersebut terkait tindak pidana korupsi atau pencucian uang atau tidak," tuturnya. **maya

Related posts