Pemerintah Diminta Perhatikan Daya Beli Petani

NERACA

Jakarta - Daya beli petani yang menurun yang diiringi adanya tren kenaikan harga pangan perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan pola tahunan, harga berbagai jenis pangan akan terus naik hingga awal tahun baru. Sementara itu petani juga merupakan konsumen produk pangannya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, sebanyak 2/3 petani di Indonesia adalah net food consumers yang artinya mereka mengonsumsi dan membeli pangan lebih banyak dari pada pangan yang mereka tanam. Untuk itu, harga pangan yang tinggi akan memengaruhi kemampuan mereka untuk membelinya.

Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) di subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan. Penurunan nilai ini tercatat sebesar 1% untuk NTP Perkebunan Rakyat, diikuti oleh NTP Peternakan (0,91%) dan NTP Perikanan sebesar (0,08%). Dalam rangka meningkatkan NTP Petani di subsektor tersebut, perlu tindakan pemerintah (pusat dan setempat) untuk menurunkan biaya keperluan produksi pertanian yang digunakan untuk proses produksi serta juga memastikan keterjangkauan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pertanian.

”Pemerintah perlu mengintensifkan pendistribusian benih bersubsidi dan pakan ternak dan perikanan yang berkualitas bagi pelaku usaha. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong rantai pasokan yang lebih efisien patut dilakukan,” terang Ilman, di Jakarta, Senin (5/11).

Pembangunan infrastruktur untuk mendorong terciptanya rantai pasokan yang lebih efisien misalnya melalui sentra produksi jagung perlu difasilitasi oleh jalanan yang mendukung dari sentra produksi ke pelaku peternakan. Kehadiran infrastruktur dapat membuat proses distribusi jagung untuk pakan ternak dapat dilakukan dengan biaya lebih murah. Contoh lain adalah mengintensifkan program yang sudah ada, seperti melakukan distribusi mesin pengolah pakan ikan seperti yang didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Gerpari.

”Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan naiknya harga pangan menjelang tahun baru dna diprediksi akan terjadi hingga Maret 2019. Pergerakan harga seharusnya sudah bisa diwaspadai sejak pertengahan tahun agar tidak terjadi peningkatan harga yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain membanjiri pasar dengan produk, fluktuasi harga bisa dicegah dengan membuat rantai distribusi pangan menjadi lebih efisien,” jelasnya.

Kenaikan harga pangan terjadi karena daerah sentra panen atau lumbung pangan mengalami masa panen yang tertunda. Data BPS menunjukkan adanya inflasi beragam di kota dan desa yang didorong oleh BBM Non Subsidi dan harga cabai. Inflasi masih terkendali karena masih berada di kisaran 3,5-3,45%.

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha Berharap Banyak dengan Omnibus Law

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyebutkan bahwa para pelaku usaha dan…

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Menkes Tawarkan Tiga Alternatif

    NERACA   Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran Badan…

Taiwan Optimis Tingkatkan Penjualan di TIBS 2020

    NERACA   Jakarta - Perhelatan Taiwan International Boat Show (TIBS) akan kembali digelar pada 12-15 Maret 2020 di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dunia Usaha Berharap Banyak dengan Omnibus Law

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menyebutkan bahwa para pelaku usaha dan…

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Menkes Tawarkan Tiga Alternatif

    NERACA   Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran Badan…

Taiwan Optimis Tingkatkan Penjualan di TIBS 2020

    NERACA   Jakarta - Perhelatan Taiwan International Boat Show (TIBS) akan kembali digelar pada 12-15 Maret 2020 di…