Presiden: Dana Desa Ampuh Turunkan Angka Kemiskinan

 

NERACA

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa imbas dari adanya dana desa, di antaranya adalah angka kemiskinan di desa yang menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. “Setidaknya 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten".

Dalam keterangan yang diterima, Senin, acara ini dihadiri oleh para kepala desa, pendamping desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), LPM kabupaten, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa. Disebutkan, program dana desa yang telah dijalankan oleh pemerintah selama empat tahun merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa.

Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini tak kurang dari Rp187 triliun telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan desa di seluruh Tanah Air. "Saat ini dana desa sudah empat tahun kita jalankan. Total Rp187 triliun. Ditambah lagi tahun depan Rp70 triliun. Apa artinya? Artinya pemerintah memberi perhatian sangat besar kepada desa," kata Presiden Selain itu, menurut laporan capaian 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden, masyarakat memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa. Antara lain telah terbangun pasar desa sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi terbangun sebanyak 39.351 unit dan jembatan terbangun sepanjang 1.028.225 meter.

Metode Penghitungan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengukuran angka kemiskinan Indonesia akan lebih rendah bila menggunakan metode Bank Dunia. BPS menggunakan metode pengeluaran per kapita berdasarkan komoditas, sedangkan Bank Dunia menggunakan metode keseimbangan kemampuan berbelanja (Purchasing Power Parity). Kepala BPS Suhariyanto menyatakan untuk menentukan masyarakat kategori miskin, BPS mengenakan batasan pengeluaran sebesar Rp 401.220 ribu per bulan,  menurut hitungan September 2018. "Ini adalah pendapatan per kapita, rata-rata keseluruhan," kata Suhariyanto.

Menurutnya, kritik yang pernah dilontarkan Rizal Ramli tentang data BPS tentang pengeluaran harian penduduk miskin sebesar Rp 13 ribu dinilai tidak valid. Sebab, dia tidak membandingkan data pengeluaran masyarakat antardaerah. Seperti, garis kemiskinan di DKI Jakarta sekitar Rp 3 juta per bulan, tidak terlampau jauh dengan Upah Minimum Pegawai Rp 3,6 juta. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, garis kemiskinannya Rp 2,12 juta, masih di atas UMP di NTT.

Karenanya, dia menekankan data tak boleh disalahgunakan tanpa telaah yang dalam. "Tantangannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan garis kemiskinan kepada masyarakat," ujar Suhariyanto. Berdasarkan metode Purchasing Parity Power milik Bank Dunia, batas miskin yaitu apabila pengeluaran masyarakat sebesar US$ 1,9. Sehingga, jika Indonesia mengkonversikan penghitungan angka kemiskinan dengan metode tersebut, nilainya masih di atas standar US$ 2,5.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono mengungkapkan angka kemiskinan paling parah Indonesia hanya sebesar 4,6% jika menggunakan metode Bank Dunia. Padahal, penghitungan BPS dengan metode BPS pengeluaran dan komoditas garis kemiskinan bisa mencapai 9,6%. Namun, jika menggunakan metode penghitungan Bank Dunia mengacu pada standar kemiskinan moderat dengan batasan US$ 3,2, maka angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24%. "Kami harus menentukan rujukan yang tepat untuk penghitungan angka kemiskinan," kata Margo.

 

 

BERITA TERKAIT

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…