Digelontorkan Rp108 T Untuk 'Memurahkan' Rakyat

Prioritas Perumahan dan Raskin

Senin, 07/03/2011

Prioritas Perumahan dan Raskin

Digelontorkan Rp108 T Untuk ‘Memurahkan’ Rakyat

Jakarta--Pemerintah segera mengucurkan dana sebesar Rp 108 triliun untuk program kemiskinan yang pro rakyat. Bahkan dana itu bisa bertambah. Sehingga program rumah super murah untuk rakyat bisa tercapai. "Yang program pro rakyat itu termasuk rumah murah, listrik murah, dan lain-lain itu yang ada di anggaran kita Rp 108 triliun. Itu yang sudah ada di anggaran kita," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada waratwan di Jakarta,5/3

Menurut Agus, prioritas utama saat ini, pemerintah kepada program rumah super murah. Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan perlu adanya penyesuaian terhadap anggaran tersebut. "Tentu dengan sekarang kita ada inisiatif klaster 4 itu harus diyakinkan bahwa itu fix dengan program dengan Rp 108 triliun,” tambahnya.

Lebih jauh kata Agus, pemerintah mengantisipasi penambahan dana kebijakan pro rakyat tersebut, maka akan dibahas dalam pengajuan RAPBN-P 2011 mendatang. “Tapi kalau di atas Rp 108 triliun kita akan ajukan dalam APBN-P. Anggaran pro rakyat kurang lebih Rp 108 triliun, kita arahkan untuk klaster 4 mungkin perlu ada penyesuaian, kalau masih perlu ruang tambahan itu akan kita bicarakan di APBN-P," paparnya.

Meski memperjuangkan papan murah buat rakyat, diakui Agus, saat ini ada sekitar 63 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik pemerintah yang belum laku. Dari total 180 unit masih ada sebanyak 63 unit yang masih kosong. "Di pembangunan yang kemarin yang sudah jadi, kan totalnya ada 180 unit, tapi kan masih ada 63 masih kosong," terangnya.

Dikatakan mantan Dirut Bank Mandiri ini, 63 unit rusunawa yang kosong tersebut mayoritas berada di lingkungan Jabodetabek dan Surabaya. Agus menilai, jika belum lakunya rusunawa tersebut adalah akibat masih belum lancarnya akses ke daerah tersebut, selain itu masalah kepemilikan tanah dan energi seperti listrik dan air juga diklaim menjadi hambatan. "Ada beberapa isu itu yang mesti kta tangani. Kepemilikan tanah dan pemda, bangunanan Kemenpera atau Kementrian PU dan sebagainya, ini perlu ditegaskan yakinnya ada listrik dan air juga menjdi perhatian yakinnya ada infrastruktur yang memadai," ungkapnya.

Dengan demikian, jelas Agus, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. "Khususnya terkait parkir ataupun jalan lintas itu semua perlu diperhatikan kita akan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan isu itu," tandasnya

Menyinggung soal dana raskin, Agus menjelaskan dalam waktu dekat siap mengucurkan subsidi beras miskin (raskin) sebesar Rp 7,5 triliun. Rencananya, subsidi tersebut akan digelontorkan dalam waktu dekat di tahun ini.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengungkapkan selama ini dalam menyalurkan raskin, pihaknya menggunakan kredit perbankan yang penjaminannya dilakukan pemerintah. Dengan adanya rencana pembayaran pagu raskin sebesar 50 persen lebih awal, Sutarto menilai dapat meringkan Bulog dalam pembayaran bunga. "Ada anggarannya yang diambil duluan, jadi tidak perlu bayar bunga hingga berbulan-bulan," katanya.

Sutarto menyebutkan dengan kebijakan tersebut maka sekitar Rp7,5 triliun subsidi raskin akan dikucurkan lebih awal. Namun hingga sekarang, Sutarto mengaku belum menerima subsidi tersebut. "Ya total seluruhnya kan Rp 15 triliun, jadi ada Rp 7,5 trliun bisa jadi uang muka penyaluran raskin. Tapi Januari, Februari ini belum dibayar," tuturnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2011 ini, Bulog menargetkan dapat menyalurkan 3.147.841 ton raskin kepada 17.488.007 Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan data Bulog, per 4 Maret 2011 lalu, Bulog telah menyalurkan 491.061 ton raskin.

Ditempat terpisah, Dirjen Holtikultura Departemen Pertanian Hassanuddin Ibrahim mengatakan pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai secondary sector. Padahal pertanian bisa menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. "Indonesia sudah seharusnya menempatkan pertanian sebagai pilar ekonomi," jelasnya.

Menurut Ibrahim, sektor pertanian saat ini sudah dapat diandalkan, terbukti dengan adanya lapangan kerja, sumber penerimaan dan penyumbang growth. "Pembangunan pertanian akan selalau diandalkan, dalam penyediaan pangan, bahan baku, penyumbang growth, pencipta lapangan kerja, devisa, sumber penerimaan," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pembangunan pertanian ini diarahkan untuk memfasilitasi dan mendorong usaha pertanian agar mempunyai daya saing. "Pembangunan pertanian diarahkan untuk fasilitas dan mendorong usaha-usaha pertanian sehingga bernilai tambah dan berdaya saing," lanjutnya.

Adapun persoalan yang dihadapai dalam pembangunan pertanian ini adalah masalah ketersediaan lahan logitik dan transportasi. "Persoalan besar di sisi produksi selain good agricultural practices adalah ketersediaan lahan dan dukungan permodalan di tengah kondisi penuh risiko. Kemudian ada masalah logistik dan transport," paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada revitalisasi tani dengan benih, infrastruktur dan lainnya. Deptan sudah menyepakati sasaran pembangunan pertanian yaitu swasembada, diversifikasi, nilai tambah, daya saing, kesejahteraan petani," tandasnya.**cahyo