Kuningan - Tingkat gotong royong dan kesadaran masyarakat Kuningan dalam membayar pajak dinilai masih cukup tinggi sehingga bisa mendorong Kuningan memperoleh juara II kategori Rp12 miliar untuk percepatan PBB tahun 2011 dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Terlepas dari berapa persen yang memiliki gotong royong dan kesadaran tersebut, yang pasti Kabupaten Kuningan sering meraih kejuaraan dalam bidang PBB. Padahal masih banyak para wajib pajak yang “membandel” dalam membayar kewajibannya. Terlebih jika menggarap objek pajak yang ada di Kecamatan Kuningan, banyak objek pajak yang entah dimana pemiliknya.

Di satu sisi, disinyalir banyak pihak yang “menalangi” tunggakan PBB. Dari mulai kepala desa, aparat desa hingga camat rela membayar dulu pajak warganya, demi kelancaran setor ke tingkat kabupaten, sehingga Kuningan dipoles dengan dana talangan sehingga sukses meraih juara dan penghargaan PBB.

Memang, tidak semua berperilaku seperti itu. Masih banyak ribuan warga Kuningan yang sadar atas kewajiban pajaknya. Itu semua tidak terlepas dari petugas desa yang kerap keliling dan bolak-balik menagih warga yang punya tunggakan PBB. Terlepas dari semua itu, yang pasti di tahun 2011, Kuningan adalah juara II dengan menerima hadiah sebesar Rp239 juta.

“Selain kesadaran dan gotong royong masyarakat Kuningan yang tinggi, ada kriteria lain yang menggiring Kuningan meraih juara. Diantaranya, percepatan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang mencapai 106% dan percepatan dari sisi administrasi. Yaitu percepatan dalam dokumen yang harus dilengkapi petugas ke bank baik ke Bank Jabar Banten maupun ke BRI,” papar Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Asep Taufikurohman, kepada Neraca, Senin (5/3).

Ketika ditanya peruntukan dari hadiah itu, Taufik mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Bupati. Yang pasti, hadiah tersebut direncanakan akan dialokasikan dalam menunjang tugas dan fungsi Dispenda, seperti dalam pembelian kendaraan dinas atau kebutuhan penunjang lainnya.

Target SKB di tahun 2011 adalah sebesar Rp11,2 miliar, dan Kuningan melebihi target SKB dengan capaian Rp11, 9 miliar (106,22%). Sementara, target pokok potensi hanya terealisasi Rp11,9 miliar dari target Rp12,3 miliar (96,45%). Diakuinya, untuk mengejar target potensi tersebut memang tidak mudah, termasuk dalam menagih waijb pajak yang orangnya berada di luar Kuningan.

Selain itu, beberapa potensi pasar, seperti pasar Bandorasa Wetan Cilimus, hingga kini tidak laku. Sehingga kewajiban pajak belum terpecah kepada pemilik kios, masih ditanggung pihak developer dengan perhitungan yang berbeda. Juga masih banyaknya pajak yang ditagih oleh pemerintah pusat.

“Ke depan ini bisa dibenahi, apalagi di tahun 2014 PBB akan dikelola langsung oleh Kuningan. maka hal itu bisa menjadi satu pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Karena kedepan, Kuningan hanya mengandalkan dari potensi saja, tidak akan memperoleh bagi hasil,” jelas dia.

Di tahun 2012, target pajak pontensi naik dari Rp12,3 miliar menjadi Rp14 miliar. Ini berarti tugas berat bagi petugas pajak dalam merealisasikan potensi, apalagi jika masih banyak objek pajak yang tercecar termasuk kepemilikannya. Yang pasti, masyarakat tidak mau jika kenaikan pajak potensi menjadi beban tambahan lagi bagi masyarakat Kuningan. (nung)