Sukabumi - Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah melalui perbankan tertentu, ternyata belum menyentuh secara menyeluruh para pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Padahal, KUR ini sangat dibutuhkan guna mendukung usaha dan pengembangan.

Ironisnya, banyak perbankan yang mewajibkan bagi pemohon KUR untuk melampirkan agunan sebagai salah satu persyaratan. Padahal, KUR dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, dalam iklannya di televisi, tanpa jaminan hingga pinjaman Rp20 juta.

Sejumlah pelaku UKM yang berhasil ditemui NERACA, Senin (5/3), mengeluhkan sikap perbankan penyalur KUR yang mempersulit masyarakat guna mendapatkan dengan berbagai alasan.

Salah satu alasan yang tidak masuk akal, sebut Suparman (42) warga Ciembe Jampang Tengah, bahwa untuk mendapatkan dana KUR pemohon diminta untuk berkelompok. "Saat itu, saya hendak meminjam KUR semua persyaratan sudah saya tempuh. Tetapi, oleh Bank penyalur menyarankan agar saya mencari sedikitnya sembilan orang lagi pemohon KUR untuk dijadikan satu kelompok, dan menentukan ketua kelompok. Dimana ketua kelompok ini nantinya bertanggungjawab apabila ada nasabah yang telat bayar", terang Suparman yang pernah mengajukan pinjaman KUR ke salah satu bank plat merah.

Hal senada diungkapkan Bambang (30) pedagang gorengan yang sering mangkal di Cibadak. Menurut pria beranak tiga ini, dirinya tidak mendapatkan KUR karena tidak memiliki jaminan. Padahal, pinjaman yang diajukannya hanya Rp5 juta. "Kalau lihat iklannya di televisi katanya KUR hingga Rp20 juta tidak pakai jaminan. Tetapi ketika saya mengajukan pinjaman harus memiliki agunan. Mana yang benar, perbankan apa menteri yah", tukas dia.

Sementara Koordinator LSM JAMBE Bambang Rudianto kepada NERACA menerangkan, selama ini perbankan pilih bulu dalam penyaluran KUR. Pihaknya menemukan fakta, KUR kebanyakan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah berkembang. Padahal, hakikat KUR itu guna membantu UKM yang kesulitan modal.

Di samping itu, Bambang menyebutkan, bunga KUR yang ditetapkan pemerintah maupun perbankan ternyata sangat besar.

Ironisnya lagi, salah satu Kantor Pelayanan Kas Bank milik Pemprov Provinsi Jabar  di Sagaranten Bagian Selatan Kabupaten Sukabumi, menolak memberikan KUR kepada pemohon karena tidak memiliki agunan. "Saya tidak tahu apa alasannya kenapa KUR yang nilainya Rp5 juta harus pakai agunan. Padahal, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan KUR tidak pakai jaminan hingga Rp25 juta. Herannya lagi, pihak perbankan mengklaim telah menyalurkan KUR ini hingga tuntas. Ini perlu diselidiki juga. Saya curiga KUR ini tidak tepat sasaran", tandas Bambang. (ron)