Oleh : Yuda Pramono Andi, Pemerhati Ekonomi Politik  

            Dalam beberapa waktu belakangan ini, Indonesia tengah mengalami duka yang sangat dalam. Belum selesai dengan duka akibat gempa yang terjadi di lombok, Indonesia harus berduka lagi dengan bencana gempa di Donggala dan tsunami di Palu. Duka ini adalah duka bersama seluruh masyarakat yang masih menganggap diri sebagai bagian dari Indonesia. Dan disamping itu, hal ini juga menjadi tantangan untuk melihat kebersamaan dan persatuan Indonesia.

Sejumlah upaya penanganan segera dilakukan pemerintah dalam membantu evakuasi korban serta pemulihan kota yang tertimpa bencana tersebut. Namun seperti biasa, masih banyak oknum yang dengki dan berusaha memprovokasi ketika ada orang yang sudah berusaha maksimal membantu korban bencana ini. Terkadang sangat menyedihkan ketika suatu momen bencana alam dimanfaatkan untuk kepentingan politik demi menjatuhkan elektabilitas seseorang. Sangat munafik jika para oknum pengkritik ini tidak memiliki tujuan tersembunyi dengan mengatakan penanganan bencana Donggala dan Palu ini lambat.

Banyak dari elit politik sekarang ini yang jarang bercermin diri sehingga tidak sadar bahwa mereka sendiri juga tidak memberikan sumbangsih yang berarti daripada sekedar mencibir. Seorang Fadli Zon baru-baru ini mengatakan, “dalam complex emergencies yang diperlukan adalah kepemimpinan (leadershup) serta law and order. Di tahap ini pemerintah sangat lemah”. Saya terkadang bingung dengan beliau ini, mengapa sampai mencuit pernyataan sedemikian rupa. Pasca munculnya berita bencana Donggala pada 28 september lalu, presiden langsung mengintruksikan kepada Menkopolhukam Wiranto untuk mengkoordinasikan penanganan bencana tersebut. Setelah itu beliau juga menunjuk wakil presiden Jusuf Kalla untuk menjadi ketua penanganan korban bencana tersebut. Hal ini justru sudah sangat menunjukkan betapa leadership seorang Jokowi mampu mengarahkan bawahannya untuk bertindak tanggap. Dan saya bingung di sisi mana seorang Fadli Zon mempertanyakan leadership seorang Jokowi dalam menangani bencana tersebut.

Beberapa politisi yang rata-rata merupakan lawan politik Jokowi seperti Fahri Hamzah, Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra) dan beberapa politisi lain juga ikut memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa penanganan bencana ini sangat lambat. Selain itu mereka juga umumnya membandingkan penanganan bencana yang dilakukan Jokowi tidak sehebat SBY. Sebenarnya sangat tidak tepat jika membandingkan dua penanganan di tempat dan masa yang berbeda. Namun jika oknum ini memaksa, perlu diketahui bahwa seorang Jokowi sudah lebih cekatan dibandingkan dengan SBY.

Ketika bencana meletusnya Gunung Sinabung pada 2014 silam, marak muncul hastag #unfollowSBY. Hastag ini muncul sebagai respon masyarakat terutama korban Gunung Sinabung dimana sudah hampir 1 bulan sejak bencana tersebut, mempertanyakan sosok SBY yang merupakan mantan presiden Indonesia akan tetapi belum pernah mengunjungi korban. Hal inilah yang memicu masyarakat sendiri membuat penilaian bahwa SBY tidak peduli dengan korban Sinabung. Beda halnya dengan Jokowi dalam menangani bencana seperti Lombok dan terbaru gempa Donggala-Palu, tidak butuh waktu lama Jokowi segera meluangkan waktu untuk mendatangi lokasi bencana dan mengunjungi para korban bencana. Dan sampai saat ini, belum ada muncul hastag “#unfollowJOKOWI” karena jelas masyarakat bisa melihat sendiri bentuk perhatian dari Jokowi terhadap korban bencana.

Selain itu, bentuk perhatian Jokowi terhadap bencana Donggala-Palu murni lepas dari kepentingan politik. Tidak seperti kunjungan SBY ke Malang untuk mendatangi korban bencana letusan Gunung Kelud pada 2014 silam. Kunjungan tersebut menuai kritik dari sejumlah pengamat, salah satunya pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Bambang Dwi Prasetyo. Dia menilai bahwa kunjungan SBY ke malang bukan atas nama partai, melainkan kunjungan kenegaraan. Namun di sepanjang lokasi kunjungan malah berkisar banyak bendera partai Demokrat. Hal ini dikritik oleh Bambang dimana beliau menilai bahwa dipasangnya bendera Partai Demokrat dalam kunjungan kenegaraan tidak etis dan menunjukkan sikap nepotisme sistem. Bandingkan dengan seorang Jokowi dalam mengunjungi sejumlah lokasi bencana alam. Segala tujuannya hanya untuk membantu korban, tidak pernah terlihat ada unsur politik didalamnya.

Sebenarnya sudah banyak upaya Jokowi beserta jajaran pemerintahannya dalam membantu pemulihan Donggala dan Palu pasca gempa dan tsunami yang lalu. Anggaran sebesar 560M, sejumlah pasukan logistik dari berbagai instansi pemerintahan, pasukan BBM khusus bagi masyarakat, 100 telepon satelit bagi korban bencana dan masih banyak lagi. Namun seperti biasa, masih banyak oknum elit politik yang hidup dengan rasa iri dan dengki yang tidak beralasan. Seharusnya dalam kondisi demikian, sebagai elit di pemerintahan maupun legislatif, beliau-beliau harus memberi saran yang membangun atau bahkan memberikan kontribusi nyata seperti sumbangan, kunjungan langsung, atau apapun yang dapat memulihkan dan mengembalikan motivasi dan moral korban bencana.

Tidak dipungkiri bahwa masih ada sedikit banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemulihan Donggala dan Palu, namun pemerintah sudah berusaha keras dan sangat ikhlas dalam memberikan perhatian dan bantuan. Oleh sebab itu, sebagai sesama bangsa Indonesia yang turut merasakan duka tersebut, kita harus bahu membahu. Suatu keputusan yang hebat ketika Jokowi menolak menyatakan bencana Palu sebagai Bencana Nasional. Hal ini akan menghindarkan Indonesia dari bantuan sejumlah negara tetangga yang sering diiringi dengan niat tertentu di Indonesia. Selain itu ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kuat dan masih bertahan. Oleh sebab itu, jika tidak mampu memberikan sumbangsih bantuan, jangan memperburuk keadaan. Jika ada yang masih meragukan pemerintah dalam memulihkan Donggala dan Palu, coba bercermin apakah keraguan itu objektif, atau hanya berlatar dari kebencian semata. Karena sebenarnya, Donggala dan Palu Sudah ditangani oleh orang yang tepat.