Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Konstruksi dari setiap rencana pembangunan ekonomi secara umum diniatkan untuk mengurangi ketergantungan dari luar. Dari sisi suplai, kebutuhan yang paling utama adalah memperbesar kue nasional yang diartikulasikan dalam bentuk volume dan nilai produksi nasional dalam bentuk PDB, tanpa pernah melihat siapa yang ikut membesarkan.

Ini berarti bisa dilakukan oleh modal nasional dan modal asing. Penulis sengaja menggunakan istilah modal nasional, tidak menggunakan term modal dalam negeri karena modal dalam negeri boleh jadi juga modal asing. Namanya saja " PT Hayati" tapi modalnya 100% dari luar negeri. Ini namanya akal-akalan bukan?.

Seperti juga di dunia,  kita kenal adanya istilah perusahaan "Cangkang" yang biasanya dipakai untuk keperluan pencucian uang panas . Biasanya uang itu masuk jika satu wilayah dalam satu negara dinyatakan sebagai area tax haven. Sebab itu, hati-hati mengembangkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) sebagai kawasan bebas pajak karena "perusahaan Cangkang bisa menyelinap di situ. Indikasinya gampang sekali dilacak. Antara lain kegiatan ekonomi riilnya tidak terlalu besar, tetapi uang yang masuk dan berputar di KEK tersebut jauh lebih besar dari total nilai produksi yang dihasilkan. Bisa 10 kali lipat atau lebih.

Dalam sistem ekonomi pasar,  utang luar negeri adalah hal yang biasa karena meningkatkan volume dan nilai PDB butuh modal tidak kecil untuk membangunnya. Utang luar negeri menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk keperluan tersebut.

Sebab itu, azas kepatutannya dibangun dengan sistem ratio utang terhadap PDB yang dianggap tolerabel adalah 60% dari PDB. Kita perlu cerdas mengkritisi hal ini dengan penuh kehati-hatian karena kita bisa terperangkap pada sebuah pernyataan bahwa jika utang masih berada pada kisaran rata-rata 30% terhadap PDB berarti manajemen utangnya dinilai baik. Ini benar karena kita menghormati asas tersebut.

Namun, menurut hemat penulis justru yang perlu kita cermati berapa nilai riil PDB yang terbentuk. PDB Indonesia sekarang dengan kurs Rp, 15.000 per dolar AS, nilai PDB menjadi Rp 15 ribu triliun. Menjadi senilai itu  karena kurs rupiah yang melemah.

Utang Indonesia yang sering dimuat di media sekitar Rp 4000 triliun atau sekitar 26% terhadap PDB, jauh di bawah angka psikologis 60%.Kita harus melihatnya secara obyektif bahwa berarti masih managable di satu pihak, tapi dilain pihak nilai PDB naik karena nilai tukar rupiah yang lemah, belum tentu serta merta naik karena produksi nasional bertambah.

Ini terjadi karena realisasi investasi fisik lebih banyak bersifat wait and see sehingga nisbah investasi terhadap PDB hanya berhenti pada kisaran 30%.PDB ekonomi yang tumbuh rata-rata 5% per tahun di topang oleh konsumsi rumah tangga, dan dilihat dari lapangan usaha yang menopang pertumbuhan tersebut lebih disumbang oleh pertumbuhan sektor jasa yang mampu tumbuh rata-rata 6% per tahun.