NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menilai penyebab 89 bank perkreditan rakyat (BPR) ambruk atau ditutup bukan persaingan, melainkan kesalahan pada tata kelola bank-bank bersangkutan. "Dari 90 bank yang ditutup hingga September 2018, terbesar atau 89 berupa BPR dan kolapsnya bank itu karena kesalahan direksi, manajemen atau karyawannya," ujar Direktur Group Pengelolaan Transformasi LPS, Suwandi, seperti dikutip Antara, kemarin.

Dia menegaskan, berdasarkan evaluasi, penyebab BPR-BPR itu kolaps adalah kesalahan yang dilakukan para direksi, manajemen dan karyawan dalam tata kelola usaha perbankan bersangkutan. Dia memberi contoh, aset semua BPR yang ditutup hanya Rp598 miliar, sementara jumlah simpanan nasabah yang harus dikembalikan/dibayar sebesar Rp1, 6 triliun. "Aset yang lebih kecil dari dana klaim penjaminan yang dibayarkan saat likuidasi menunjukkan bahwa bank itu tidak sehat,"katanya.

Untuk itu, ujar dia, perlu bimbingan dan pengawasan ketat dalam tata kelola perbankan. Suwandi mengakui, dari 89 yang ditutup, tahun ini ada 8 BPR yang ditutup. Adapun daerah terbanyak lokasi BPR yang ditutup adalah di Jawa Barat dan Sumatera Barat yang.juga memang banyak BPR beroperasi. “Agar tidak semakin banyak BPR yang dilikuidasi, memang perlu pengawasan lebih ketat atas pendirian dan operasional bank-bank itu," ujar Suwandi.

Kinerja Tumbuh

Perhimpunan Bank Rakyat Indonesia (Perbarindo) melaporkan, kinerja industri bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPR) masih tumbuh dengan baik hingga semester I 2018. Ini terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Ketua Umum Perbarindo Djoko Suyanto menjelaskan, hingga Juli 2018 jumlah kredit yang disalurkan BPR dan BPRS mencapai Rp 95 triliun yang didominasi kredit untuk UMKM.

Angka ini tumbuh 8,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Keberhasilan dalam penyaluran kredit mencerminkan Industri BPR dan BPRS memiliki produk dan layanan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Djoko. Sementara itu, dari sisi penghimpunan DPK, jumlah tabungan pada Juli 2018 mencapai Rp 28 triliun, naik 14,23 persen dibandingkan posisi setahun sebelumnya.

Hal yang sama juga pada sisi deposito yang mencatat pertumbuhan mencapai 8,99 persen menjadi Rp 60 triliun pada Juli 2018. Selain itu, industri BPR dan BPRS telah melayani masyarakat Indonesia sebanyak 17 Juta nasabah, terdiri dari debitur sebanyak 4 juta rekening dengan rata-rata pinjaman Rp 27 juta. Adapun jumlah deposan sebanyak 600.000 rekening dengan rata-rata deposito sebesar Rp 102 juta dan penabung 12,4 juta rekening dengan rata-rata tabungan sebesar Rp 2 juta.

Agar lebih kompetitif, imbuh Djoko, industri BPR dan BPRS pun telah melakukan sejumlah inovasi. Beberapa di antaranya adalah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait pemanfaatan data kependudukan. Dilakukan pula penerbitan uang elektronik Perbarindo yang memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit, sehingga dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai.

"Layanan tersebut telah dilaksanakan dengan bekerjasama BNI melalui co-branding. Ada tiga jenis kartu yang telah diterbitkan yaitu Perbarindo Card, E-money untuk nasabah Umum BPR dan E-Money untuk Nasabah Pelajar," jelas Djoko.