Walikota Tiga Kali "Mangkir" Surplus Dirancang Pakai SiLPA

Proses Nota Keuangan RAPBD 2019 Kota Depok‎

NERACA

Depok - Pemerintah Kota Depok merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 dengan format defisit pada APBD murni. Kemudian pada RAPBD Perubahan dirancang ulang untuk bisa surplus APBD-nya pada akhir tahun Aanggaran pada 31 Desember 2019, dengan menggunakan dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDP 2018.

Dalam proses ini, sejak rapat Paripurna DPRD dalam agenda penetapan persetujuan RAPBDP 2018, Nota Keuangan Penyampaian RAPBD Murni 2019, dan Pandangan Umum Fraksi sebelum dilakukan pembahasan oleh badan Anggaran (Banggar), Walikota Depok Dr. KH M. Idris Abdul Shomad MA tidak bisa hadiri agendanya "mangkir" karena ada agenda lain. Sehingga, kegiatan prosesnya didelegasikan dengan Wakil Walikota Depok H. Pradi Supriatna.

Demikian rangkuman bahan dan keterangan hasil liputan NERACA dari berbagai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, GDC Kota Kembang tentang rancangan APBD dan 6 raperda yang bakal dicabut dan diubah pada Rabu 30 dan 31 Oktober 2018 hingga kemarin.

Menurut pandangan umum Fraksi Partai Golkar, RAPBDP 2019 formatnya masih defisit jika dilihat dari pendapatan dan pembiayaannya."Namun, nanti pada RAPBDP-nya bisa terjadi surplus anggaran ratusan miliar yang ditutup defisitnya dari SiLPA APBDP 2018 yang mencapai sekitar Rp600 miliar," ujar Tajudin menyampaikan PU Fraksinya dalam Paripurna RAPBD Murni 2019.

Sementara dari fraksi lain (PDIP, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP dan RNB), Juga banyak menyoroti belum maksimal pendapatan yang bisa diperoleh dari berbagai sumber; yakni dari PAD, DAK dan DAU dan Provinsi. Selainitu juga perlu dimaksimalkan‎ pendapatan lain-lain yang sah.

Berdasarkan pantauan NERACA dari berbagai sumber, upaya BKD dan dinas lain, juga belum maksimal perolehan pendapatan Laba BUMD/LUD dari PDAM dan RSUD dan Perusahaan Perseroan lainnya (PT) milik Pemkot Depok.

Selain itu, Juga banyak UPT yang memungut retribusi targetnya masih belum sesuai potensi. Bahkan Juga ada pendapatan sah lain yang juga belum masimal transparansinya; misalnya CSR, cukai tembakau, reklame, BTO operator telepon cellular maupun berbagai retribusi perizinan operasional kendaraan umun dan sekolah swasta (PAUD,TK,SD, SMP, SMA/K) yang jumlahnya ribuan.

Sehingga, NERACA mengamati dalam lima tahun terakhir ini kenaikan PAD dan pendapatan lainnya terkesan stagnan hanya berkutat pada angka sekitar Rp3 trilun lebih yang dialokasikan dalam target penyusunan rancangan APBD setiap tahunnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam b‎erbagai kegiatan program wajib nasional, Provinsi dan daerah serta janji politik kepala daerah terpilih.

Fraksi Partai Demokrat soroti masalah piutang pajak‎ daerah dan retribusi. angkanya masih membengkak pada angka Rp500 miliar lebih. Padahal, sudah ada penghapusannya telah dilakukan Walikota dan BKD/BUD daam neraca keuangan daerah. Pertimbangannya agar‎ terlihat bersih dari piutang wajib pajak yang sudah tidak bisa tertagih lebih dari lima tahun. Kondisi keuangan daerah Kota Depok terkesan "Tidak Sehat" pengelolaan keuangan daerah ini, karena tidak adanya transparansi proses yang dilakukan Kepala Daerah/Walikota sebagai pemegang rekening kas daerah dan TAPD serta Banggar DPRD dalam merancang APBD Kota Depok. Dasmir