Ekspor Sepeda Motor Bisa Capai 10 Persen dari Total Produksi - Otomotif

NERACA

Jakarta – Indonesia tidak hanya sebagai negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India untuk potensi pasar sepeda motor, tetapi juga menjadi salah satu basis produksi bagi produsen otomotif kelas dunia. Hal ini mendorong pemerintah untuk fokus memprioritaskan pengembangan industri kendaraan sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Di saat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, sepeda motor justru memberikan kontribusi yang signifikan dengan total nilai ekspor dari CBU, CKD dan komponen sebesar USD1,2 miliar pada tahun 2017,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Motor Show (IMOS) 2018 di Jakarta, Rabu (31/10).

Sementara, ekspor sepeda motor hingga bulan September 2018 mencapai 450 ribu unit. “Untuk terus mendorong peningkatan ekspor, industri otomotif kita harus melakukan reorientasi dalam menjadikan pasar domestik sebagai base load untuk ekspor,” tegas Menperin.

Ditargetkan ekspor sepeda motor bisa mencapai 10 persen dari total produksi. Ini sesuai dengan sasaran dari pelaksanaan Making Indonesia 4.0 yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi, setidaknya ekspor akan mencapai 600 ribu unit untuk tahun ini.

Daya saing industri sepeda motor di Indonesia juga dinilai cukup kompetitif, dengan didukung total produksi yang sudah tembus hingga 6 juta unit pada tahun 2017. Selain itu, sektor ini ditopang sebanyak 1,5 juta orang yang terdistribusi pada berbagai lapangan kerja mulai dari industri perakitan, industri komponen lapis I, II dan III, sampai tenaga kerja di tingkat bengkel resmi, sales, service dan spare parts.

“Industri otomotif merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang dipilih menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0. Implementasi ini memberikan peluang positif untuk menjadikan industri otomotif nasional berdaya saing global,” papar Airlangga.

Guna meraih sasaran tersebut, pemerintah telah menyiapkan fasilitas insentif yang dapat dimanfaatkan para pelaku industri otomotif di Indonesia, antara lain melalui tax holiday, tax allowance, Bea Masuk DItanggung Pemerintah (BMDTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan komponen dari impor dengan menggunakan skema perjanjian kerja sama dagang baik tingkat bilateral, regional maupun multilateral.

“Dalam waktu dekat, akan dikeluarkan insentif super tax deduction untuk perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan untuk industri yang melaksanakan kegiatan RD&D (research, development, and design),” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johannes Loman selaku penyelenggara IMOS 2018 mengaku optimistis bahwa penjualan domestik dapat mencapai 6,3 juta unit sampai akhir tahun 2018.

“Tahun ini akan berakhir dengan pencapaian lebih baik dari tahun lalu. Penjualan pada periode Januari-September 2018 sudah sampai 4,7 juta unit atau naik 8,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ungkapnya.

Di sisi lain, dalam upaya mengikuti tren dunia dan perluasan pasar ekspor, Kemenperin juga mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk dapat merealisasikan pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Implementasi program tersebut telah disusun melalui peta jalan yang diinisiasi oleh Kemenperin, termasuk pengembangan kendaraan berbasis energi listrik.

”Kami menyiapkan program LCEV ini guna mendorong diversifikasi energi bahan bakar kendaraan bermotor ke arah penggunaan teknologi penggerak yang rendah atau tanpa emisi karbon, yang kami golongkan ke dalam electrified vehicle seperti hybrid, Plug In hybrid, full battery hingga fuel cell,” sebut Menperin. Pada tahun 2025, ditargetkan sekitar 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah produk LCEV.

“Selanjutnya, dalam upaya mendukung program LCEV, kami telah menyelesaikan aturan hukum untuk kendaraan listrik yang sedang dikoordinasikan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mendapat persetujuan dari Bapak Presiden,” imbuhnya.

Isi dari regulasi tersebut, antara lain mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, serta percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya. Selain itu, mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap. “Sementara yang terkait dengan sisi fasilitas nonfiskal, di antaranya penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian listrik di SPLU dan bantuan promosi,” lanjut Airlangga.

BERITA TERKAIT

PERTUMBUHAN EKSPOR EMAS

Pedagang menata perhiasan emas yang dijual di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019). BPS mencatat ekspor perhiasan dan permata produksi dalam…

PAMERAN OTOMOTIF GIIAS 2019

Pengunjung dan undangan memadati area pameran pada pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-27 tahun 2019 di…

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen

Laporan Pemberantasan Korupsi Kaltim Capai 80 Persen NERACA Samarinda - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Internasional - Pemerintah Diminta Lobi China Guna Tingkatkan Ekspor Nasional

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menginginkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dapat melobi pemerintah…

Kadin Berharap Investasi yang Masuk Berorientasi Ekspor

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap investasi yang masuk ke Indonesia merupakan investasi yang berorientasi ekspor…

Petani Cabai Diminta Antisipasi Panen Raya dan Harga Anjlok

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian meminta kepada petani cabai supaya mengantisipasi datangnya panen raya yang akan menjatuhkan harga cabai, salah…