Kenaikan BBM Tidak Kerek BI Rate

NERACA

Jakarta—Kebijakan pemerintah terkait rencana menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diprediksi tak akan mempengaruhi secara kangsung kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Alasanya inflasi yang naik tentu akan ada tekanan dari pasar supaya policy rate naik, tetapi di pihak lain kebijakan policy rate harus berdasarkan kerjanya permintaan. "Sedangkan kenaikan harga karena admninistered price karena harga penawaran (suplai)," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution kepada wartawan di Jakarta,5/3

Menurut Darmin, inflasi di Indonesia yang merupakan penyebab alasan penetapan naik turunnya BI Rate lebih disebabkan karena besarnya permintaan (suplai) dan bukan penawaran. “Ini terjadi bukan karena demand-nya yang terlalu tinggi. Oleh karenanya ini tergantung bagaimana kita meresponsnya? Tunggu saja, masih ada waktu kita mencoba melakukan analisa," tambahnya

Di tempat yang sama, Kepala Humas BI Difi A Johansyah menambahkan, dalam menetapkan suku bunga acuan, BI lebih mempertimbangkan tren inflasi jangka panjang dan melihat penyebab faktor utama penyebab tren inflasi tersebut. "Sedangkan kenaikan BBM ini biasanya hanya berpengaruh pada inflasi pada saat kenaikan itu saja, karena itu inflasi dari administered price," ujarnya

Sebagai informasi, Februari 2012 lalu, BI menurunkan BI Rate di angka 5,75% karena melihat tren inflasi jangka panjang yang diprediksi melandai. Ternyata, beberapa hari setelahnya, Presiden menandatangani Peraturan Presiden yang membuka peluang terbukanya kenaikan BBM subsidi dilakukan tahun ini sejalan dengan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

Terkait pencucian uang, Deputi Gubernur Bank Indoesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan BI melakukan penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) bagi BPR se-Jabodetabek. Salah satu tujuannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme khususnya yang dilakukan sektor perbankan. "Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," ungkapnya

Menurut Halim, kesadaran dan upaya serius untuk penanggulangan tindak pencucian uang sebenarnya telah berjalan lebih dari 10 tahun yang lalu. “Karena itu menanggapi hal tersebut langkah yang telah dilakukan dengan penguatan kerangka hukum dengan memisahkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU," tambahnya.

Lebih jauh kata Halim, BI dalam hal ini telah menerbitkan PPBI yang dijadikan pedoman pencegahan tindak pidana pencucian uang, diawali dengan penerbitan PBI mengenia pengenalan prinsip mengenal nasabah untuk bank umum. Secara kelembagaan telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Penerapan program APU dan PPT diharapkan dapat mendukung penerapan prudential banking yang dapat melindungi bank umum dan BPR dari berbagai risiko yang mungkin timbul yakni risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. mohar/maya

Related posts