NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan perlunya kewaspadaan adanya pengetatan likuiditas perbankan yang ditandai dengan menanjaknya rasio kredit terhadap pendanaan (Loan to Deposit Ratio/LDR) hingga 94 persen per Oktober 2018. Pengetatan likuiditas itu dikhawatirkan terus berlanjut dan menggangu solvabilitas atau kecukupan modal bank.

"LDR sudah 94 persen, dan angka itu masuk yang diwaspadai, karena batas pruden maksimal 92 persen," kata Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti, seperti dikutip Antara, kemarin. Destry mengatakan sesuai ketentuan Bank Indonesia, rentang pruden atau kehati-hatian untuk LDR perbankan adalah minimal 78 persen dan maksimal 92 persen.

Jika melebihi batas maksimal LDR, maka perbankan tersebut sangat gencar menyalurkan kredit namun tidak sebanding dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh. LPS menilai kondisi perbakan saat ini sehat, namun memang untuk likuiditas dibayangi oleh tantangan. Destry menghkawatirkan jika permasalahan likuiditas terus berlanjut maka bisa mengganggu tingkat solvabilitas.

"Pertumbuhan kredit jauh lebih cepat dari dana, nah kalo itu terjadi, nanti permasalahan likudiitas, sehingga cadangan likuiditas ini bisa terganggu," ujarnya. Selain DPK, perbankan juga sebenarnya bisa mengandalkan pendanaan dari obligasi atau instrumen utang seperti sertifikat deposito (NCD) atau lainnya. Namun, kata Destry, saat ini kondisi pasar belum kondusif bagi perbankan untuk menerbitkan instrumen utang karena imbal hasil yang diminta investor relatif tinggi. "Kondisi sekarang imbal hasil obligasi juga tinggi. Harus ada diverisifkasi pendanaan," ujarnya.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan untuk mengurangi risiko likuiditas, perbankan bisa saja menghambat agresivitas penyaluran kredit atau menaikkan suku bunga simpanan agar pendanaan meningkat. LPS memproyeksikan LDR perbankan di akhir tahun akan berada di 93-94 persen.

Kondisi pengetatan likuiditas ini juga diamini oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK bilang kondisi likuiditas sedikit menurun. “Namun masih dalam kondisi memadai,” kata Wimboh dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Jumat (29/10). Meski kondisi likuiditas mengetat, namun bank menurut catatan OJK masih mempunyai ekses cadangan sebesar Rp 453,5 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral nasional akan terus memantau perkembangan likuiditas di perbankan dan pasar uang. Hal senada juga dikatakan Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

Menurutnya, kalau pun bank perlu sumber pendanaan baru, tentu bank sudah terbiasa dengan pola bisnis ini dengan mencari sumber baru, misalnya menerbitkan surat utang. "Kondisi likuiditas saat ini, rasanya masih oke dan bank itu punya sumber dana lain kalau dia mau tumbuh. Misalnya juga, mereka punya sumber dana lain ternyata, yaitu melikuidasi sumber dana lain, misalnya aset lancarnya," ungkapnya.

Untuk itu, ia mengklaim lembaganya selaku wasit industri jasa keuangan belum perlu memberi racikan stimulus. Namun, OJK akan terus mendorong bank agar semakin efisien hingga berkonsolidasi. "Termasuk merger diantaranya," pungkasnya. 

BI juga selalu mencermati dan memonitor kebutuhan likudiitas perbankan. Bahkan saat ini sudah ada tambahan instrumen yaitu penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM. Dengan ini, bank wajib menyediakan alat likuid sebesar 4% dari DPK yang pada saat tertentu dimana terjadi keketatan likuiditas maka bank dapat merepokan sebesar 2% ke BI. Sehingga meskipun diperkirakan terjadi likuiditas BI menurut Fili akan selalu siap.