Oleh: Prof. Dr. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Polemik data beras sudah berlangsung cukup lama. Kesimpangsiuran data beras ini mengalir ke ranah politik, mengakibatkan perseteruan antara mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Kementerian Perdagangan, dan selanjutnya menyeret Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Surya Paloh sebagai ketua umumnya ke dalam pusaran konflik sehingga berlanjut ke ranah hukum.

Kedua belah pihak saling melaporkan dan saling menuntut. Pangkal masalahnya Rizal Ramli mengkritisi kebijakan Kemendag yang memberi izin impor beras di tengah-tengah surplus beras nasional di salah satu acara televisi nasional. Kebijakan ini ditengarai menyulitkan para petani karena harga beras domestik akan turun akibat kebanjiran beras impor. Selanjutnya, seperti kita ketahui, pernyataan Rizal Ramli tersebut berlanjut ke ranah hukum dengan saling melaporkan dan saling menuntut.

Pernyataan Rizal Ramli tentang surplus beras sepertinya berdasarkan data dari Kementan yang mengatakan Indonesia mengalami surplus beras. Dengan data tersebut, Rizal Ramli pun bereaksi dan mengatakan Indonesia seharusnya tidak perlu impor beras dan menyatakan keheranannya kenapa Kemendag malah memberi izin impor. “Ada apa”, begitu pertanyaan Rizal Ramli.

Kementan memang sudah sering kali meng-klaim Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional sehingga terjadi suplus. Pada 25 Januari 2018 Kompas memuat berita dengan judul “Kementan Klaim Januari-Maret 2018 Indonesia Surplus Beras”, dengan surplus sekitar 8,1 juta ton pada triwulan pertama 2018, dengan perkiraan hasil panen 15,6 juta ton dan konsumsi 7,5 ton. Anehnya, pada periode tersebut, Kemendag juga memberi izin impor beras sebesar 500 ribu ton di tengah-tengah surplus versi Kementan.

Pada 25 September 2018 Kompas memuat berita lagi dengan judul “Kementan: Persediaan Beras Nasional Masih Surplus”: Kementan pun berpendapat Indonesia tidak perlu impor beras untuk tahun ini, bahkan sampai awal tahun depan, karena akan ada panen raya pada bulan Desember dan Januari. Total surplus beras tahun 2018 diperkirakan mencapai 13,03 juta ton. Kementan juga meng-klaim Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 13 juta ton pada tahun 2017 dengan perkiraan total produksi mencapai 46 juta ton dan konsumsi sekitar 33 juta ton.

Meski demikian, Kemendag bersama tim ekonomi lain termasuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Ekonomi, tetap ngotot mengeluarkan izin impor beras. Kalau tidak melakukan impor, kondisi Indonesia terancam, bahkan bisa ‘tewas’. Polemik beras juga memicu ketegangan antara Kemendag dan Kepala Bulog Budi Waseso yang juga berpendapat Indonesia tidak perlu impor beras.

Polemik impor beras sudah berlangsung cukup lama. Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya mengadakan rapat koordinasi pada 22 Oktober 2018. Wapres mengambil kesimpulan bahwa data yang selama ini dipublikasi ternyata tidak sesuai dibandingkan dengan data lapangan. Bahkan kesalahan data ini menurut Wapres sudah berlangsung selama 20 tahun, atau sejak 1997. Untuk tahun 2018, selisih data produksi beras yang dipublikasi Kementan dengan yang dikoreksi BPS mencapai 32,5 persen. Perkiraan produksi beras menurut Kementan sekitar 48 juta ton beras, sedangkan menurut BPS hanya 32,42 juta ton beras.

Disadari atau tidak, pernyataan Wapres di atas mempunyai konsekuensi serius. Artinya, selama 20 tahun terakhir ini data produksi beras, dan mungkin juga tanaman pangan lain seperti jagung, terlalu tinggi. Itu berarti data ekonomi kita selama 20 tahun terakhir ini juga tidak akurat dan terlalu tinggi. Perbedaannya tidak tanggung-tanggung, mencapai 30 persen.

Pertanyaannya, bagaimana BPS menghitung pertumbuhan ekonomi selama ini? Apakah data produksi produk pertanian dan perkebunan lain sudah cukup akurat? Apakah data produksi produk lain juga sudah cukup akurat?

Sebagai pertanyaan penutup, yang saya tidak habis mengerti, bagaimana BPS dalam waktu singkat dapat menghitung data produksi beras yang mengoreksi data Kementan sebesar 30 persen? Sepertinya kok sangat mudah mengoreksinya, tetapi di lain pihak koreksi ini tidak dilakukan selama 20 tahun terakhir? Atau, apakah angka ini juga hanya asal-asalan saja, yang penting bisa menjadi justifikasi untuk impor?

Selain data produksi, BPS juga mengoreksi data konsumsi beras nasional dari sekitar 33 juta ton per tahun menurut Kementan menjadi sekitar 29,5 juta ton menurut perhitungan baru BPS. Dari perhitungan koreksi BPS tersebut maka terdapat surplus 2,85 juta ton beras. Tetapi, angka surplus ini belum aman untuk memenuhi stok beras nasional sehingga impor beras masih diperlukan? Apakah dengan data baru ini berarti polemik impor beras segera berakhir dan impor beras segera bisa dilaksanakan? Lalu, bagaimana kelanjutan perseteruan Rizal Ramli VS Kemendag? (www.watyutink.com)