Perekonomian Madura Diharapkan Meningkat - Pasca Pembebasan Tarif Tol

 

 

NERACA

 

Jakarta - Keputusan Pemerintah untuk membebaskan Jembatan Nasional Suramadu dari biaya tol diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Madura, sehingga pajak pendapatan daerah juga naik. Hal itu seperti dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (30/10).

Setelah Jembatan Nasional Suramadu berfungsi seperti jalan raya biasa, maka diharapkan mobilitas perdagangan dan perekonomian masyarakat Madura dari Surabaya dapat lebih lancar dan menciptakan industri di Madura dan sekitarnya. "Katakanlah kalau dengan itu (penggratisan biaya tol Suramadu) maka Madura industrinya bisa berkembang, maka otomatis pajak naik di Madura atau Surabaya dan sekitarnya. Dengan pajak itu, kan kita bayarin utang-utang negara," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Dengan berkembangnya kawasan industri di Madura, Wapres mengatakan perekonomian masyarakat setempat dapat meningkat sehingga utang pembangunan Jembatan itu dapat dibayarkan. "Harapannya begitu. Dengan murahnya ongkos logistik antara Madura dan Surabaya. itu berarti orang akan dengan mudah, sama saja membikin industri atau usaha di wilayah Surabaya atau Sidoarjo dengan Bangkalan," jelasnya.

Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu pada 20 Agustus 2003 lalu dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Madura dengan mempermudah jalur perdagangan dari semula melalui kapal menjadi jalan darat.

Namun, sejak jembatan terpanjang di Indonesia itu diresmikan pada 10 Juni 2009 hingga saat ini, Wapres mengatakan Pemerintah tidak melihat ada perkembangan signifikan dalam hal perekonomian di Pulau Madura. "Malah di situ ada direncanakan dulu 'industrial estate' di bagian Madura; tapi sampai sekarang belum ada industri yang mau. Ini salah satu cara untuk memudahkan mobilitas di Madura, ya dengan membebaskan itu, jadi sama dengan jalan raya biasa," ujarnya.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut angkat bicara terkait keputusan Jokowi menggratiskan jembatan yang menyambungkan Pulau Madura dan Jawa itu. SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat meminta agar Jokowi menjelaskan alasan yang sebenarnya.

SBY menyatakan, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol Suramadu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau semata-mata karena pertimbangan politik. SBY berharap penjelasan itu dapat menghindarkan Jokowi dari persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di publik.

“Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat,” kata SBY seperti dikutip Antara. Kendati demikian, SBY tidak ingin mau terburu-buru mengatakan bahwa pembebasan biaya tol Suramadu yang diputuskan Presiden Jokowi pada Sabtu (27/10/2018) sebagai kebijakan yang salah.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa pemerintah memang perlu segera menggratiskan tol Suramadu yang diresmikan di era pemerintahan SBY pada 10 Juni 2009. Hal ini dilakukan, kata Budi Karya, untuk mendukung konektifitas yang lebih baik. “Konektifitas itu memang harus didesain atau dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat. Sebenarnya ini domain Kementerian PUPR, tapi saya sebagai Menhub bicara soal konektifitas,” kata Budi Karya.

 

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…