NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai tak memiliki roadmap yang jelas terkait produksi minyak. Padahal berdasarkan Ikatan Ahli Geologi (IAI) cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 4 miliar barel. Bahkan bisa saja malah sekitar 3,7 miliar barel.  Tapi apapun itu, diperkirakan hanya tinggal 10 tahun lagi. Apalagi produksi minyak RI hanya sekitar 945.000 barel/hari.

Yang memprihatinkan lagi, anggaran pencarian sumur minyak hanya dianggarkan 0,07% dalam APBN.   “Seharusnya pemerintah membuat Roadmap yang jelas dari sekarang.  Apa yang perlu untuk dikurangi subsidinya dan harus direncanakan dari sekarang,” kata guru besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr.  Ahmad Erani Yustika kepada Neraca, Minggu (4/3).

Malah Erani mengaku prihatin jika dalam 10 tahun ke depan tidak ada ladang minyak baru untuk menghasilkan energi. “Apakah kita akan mengimpor 1,3 juta barel per hari minyak bumi. Padahal konsumsi minyak ini tentunya akan terus tumbuh karena setiap tahun ekonomi tumbuh dan jumlah penduduk bertambah. 

“Pemakaian minyak di Indonesia minus 400rb barel setiap hari. Di samping itu, APBN kita makin terbebani oleh beban subsidi BBM yang makin hari makin membengkak karena konsumsi yang meningkat dan harga minyak dunia yang tidak stabil. Dan apakah nanti kita akan 1,3 juta barel minyak per hari,”terangnya

Lebih jauh dia mengkhawatirkan keterbatasan cadangan minyak nasional ini membuat ketar-ketir perekonomian negara.  “Kita tentu tidak bisa terus berharap ada penemuan ladang minyak baru karena sumber daya ini makin terbatas dan persediaannya di seluruh dunia konon hanya cukup untuk 42 tahun. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong penggunaan energi terbarukan. Tapi sayang, program ini mandek,” tambahnya.

Terkait menipisnya cadangan minyak nasional,  pengamat perminyakan Kurtubi menilai, sistem yang sekarang harus diubah. Intinya  harus ada efisiensi  penggunaan minyak bumi.  Setidaknya  untuk ke depannya bisa investasi dalam minyak bumi. “ Dengan adanya efisiensi minyak bumi,  kita bisa berinvestasi. Ssehingga bisa melaksanakan industri pencarian (eksplorasi),” ujarnya.

Diakui Kurtubi, kesulitan bangsa ini selama ini adalah ketidakberdayaan dalam penerimaan anggaran kita yang semakin seret. Ini terjadi karena minyak dan gas kita dikuasai asing. “Selain itu distribusi minyak dan gas kita juga mempersulit masyarakat yang membutuhkannya,” katanya.

Menurut dia, kendala Indonesia terhadap  cadangan minyak adalah adanya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang sangat merugikan rakyat ini terbit. “ Oleh karena itu, UU No. 22 tahun 2001 ini harus dihapuskan atau dicabut saja, UU ini banyak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia,” tambahnya.

Kurtubi menambahkan Pertamina sebenarnya sudah menemukan sumber-sumber minyak baru. Namun dalam pencarian itu memang masih tergantung dari teknologi asing. “Kita masih menggunakan teknologi asing dalam mencari sumber minyak di laut dalam, tetapi kita bisa menggunakan cara tersendiri dalam mendapatkan sumber minyak di laut dalam,” ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha membantah cadangan minyak Indonesia tinggal 4 miliar barel. Bahkan dia memperkirakan hanya tinggal 3,7 miliar barel. Malah, Satya mengakui persediaan cadangan minyak nasional tak sampai 10 tahun. "Konsumsi bahan bakar semakin lama semakin meningkat. Ketergantungan Indonesia akan minyak masih tinggi. Untuk itu, saran saya pemerintah harus segera mencari sumur-sumur minyak baru dan menggaet investor. Caranya gimana, itu urusan pemerintah. Mereka harus meng-create sedemikian rupa," ujar Satya lagi

Produksi Menurun

Yang jelas, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari menghitung produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Tentu saja ini menjadi ancaman. “Ancaman bahwa produksi minyak mengalami penurunan terus menerus semakin nyata,” ungkapnya

Rovicky menambahkan penurunan cadangan minyak tersebut paska diberlakukannya Kontrak Kerja Sama Migas di tahun 2001 yang hanya menerapkan cost recovery atau pengembalian modal untuk produksi, tapi tidak untuk eksplorasi. "Jadi hasilnya adalah eksplorasi di sekitar lapangan yang sudah dieksploitasi, jadi cadangannya memang sudah sedikit," jelasnya

Padahal, kata Rovicky, kebanyakan cadangan migas berada di Indonesia Timur yang medannya tidak mudah. Dampaknya, investor enggan ambil risiko karena memerlukan biaya tinggi. Sementara, komponen tersebut tidak diganti pemerintah.

 Menurut Rovicky, perlu upaya lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi kecenderungan penurunan tersebut. “Pemerintah harus mendorong kegiatan eksplorasi dan studi geologi untuk mendapatkan prospek lokasi cadangan baru,” katanya.

 Untuk itu pendidikan tinggi ilmu kebumian, asosiasi, Lemigas, BPPT, Badan Geologi perlu berintegrasi untuk bersama-sama membangun industri perminyakan. Di sisi investasi, menurut Rovicky, investor perlu dirangsang dengan tawaran menarik misalnya insentif bagi investor yang mampu meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi migas di berbagai potensi cekungan migas.

Lebih jauh kata Rovicky, selama ini yang terus digenjot adalah peningkatan produksi, padahal yang juga diperlukan adalah peningkatan eksplorasi. Dukungan kebijakan dan anggaran untuk menggenjot eksplorasi pun dirasakan masih jauh dari cukup. “Bayangkan alokasi APBN untuk eksplorasi migas hanya 0,07%,” tambahnya.

Hal inilah yang menyebabkan daya tarik bagi calon investor untuk kegiatan eksplorasi menjadi rendah dan Pemerintah tidak mampu menyajikan data potensi migas yang menarik dan akurat. Sementara itu pula, Perguruan Tinggi (PT) juga belum dilibatkan optimal dalam penyediaan data dengan melakukan berbagai macam survey.  Pada sisi lain, skema kontrak dan bagi hasil untuk kontraktor juga diharapkan lebih fleksibel dan menarik. Hal ini seiring semakin sulitnya pencarian minyak dengan tingkat risiko yang semakin besar. “Negara harus berpikir “investasi” untuk kegiatan eksplorasi ini, tanpa kesadaran ini krisis produksi minyak akan terus nyata,” tegasnya. novi/ardi/iwan/mohar/cahyo