NERACA

Jakarta – Jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tercatat sahamnya di pasar modal masih sangat minim. Pasalnya, hingga kini dari 27 BPD di seluruh Indonesia, baru tiga di antaranya menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Kurangnya pengetahuan mengenai pasar modal menjadi hambatan BPD untuk menjadi perusahaan tercatat. Padahal, selama ini BPD terbatas pada sumber suntikan modal sedangkan pembiayaan yang harus dilakukan terus meningkat,”kata Direktur BEI, I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pengetahuan di pasar modal sangat penting guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Apalagi, BPD punya peran penting sebagai motor perkembangan pembagunan, dunia usaha. Untuk itu, pasar modal dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan BPD. Hingga saat ini baru 11 BPD yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan di mana satu di antaranya menawarkan saham dan obligasi, dua menawarkan saham, dan delapan menerbitkan obligasi.

Sementara itu, Koordinator LJK Wilayah Timur pada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Toto Zurianto mengatakan, dalam lima tahun terakhir Indonesia membutuhkan dana pembangunan infrastruktur sebanyak Rp5.000 triliun. Sementara, pemerintah hanya mampu sediakan 30 persen dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karenanya, upaya akselerasi BPD ke BEI merupakan sumbangan penting untuk membantu pemerintah menyediakan dana sisanya. Pasalnya, BPD bertanggung jawab memberikan sumbangan ke pembangunan Indonesia."Sudah dimulai BPD Jabar tahun lalu, OJK berikan apresiasi mudah-mudahan kerja sama BEI, BPD, Asbanda, dan pendukung bursa merupakam suatu hal yang perlu kita apresiasi," tuturnya.

Menurut dia, suatu perusahaan yang masuk ke BEI telah melakukan sebuah transformasi dari tradisional ke modern. Sebab, di BEI mewajibkan emiten-emitennya untuk memberikan transparansi dan pengelolaan perusahaan yang baik. "Ini sebuah keharusan yang perlu kita back up dan tunjang.  Mudah-mudahan dengan banyaknya diskusi apa yang diinginkan sudah diwujudkan,"jelasnya.

Diakui Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kresno Sediarsi, saat ini jumlah BPD yang tercatat di pasar modal masih kecil karena banyak kendala yang dihadapi salah satunya mendapat persetujuan dari shareholder atau pemilik saham.”Kendala ini bagi BPD itu adalah meyakinkan, menjelaskan kepada shareholder. Karena shareholder kita itu, ada eksekutif dan legislatif di daerah. Pemegang saham BPD itu banyak yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya.

Kresno mengatakan, di beberapa bank daerah ada kepemilikan saham oleh pemda sebanyak 20 hingga 33 pemilik saham. Hal ini pun membutuhkan kerja keras dalam melakukan komunikasi dengan seluruh pemegang saham tersebut.”Jadi ada yang jumlahnya sampai 33. Ada yang 20, ada yang gimana. Ini sesuatu yang memang pemegang saham cukup besar. Nah kita menyiapkannya itu lebih komperehensif. Nanti masalah komunikasi kepada pemegang saham ini memang sangat penting," jelasnya.

Untuk itu, Kresno meminta dukungan BEI dalam rangka mempermudah pengurusan pelepasan saham dari shareholder. Dukungan yang diminta yaitu dalam bentuk sosialisasi kepada pemegang saham di setiap daerah di Indonesia.