NERACA

Jakarta - Penyediaan infrastruktur jalan di kawasan-kawasan perbatasan untuk saat ini memang lebih menekankan pada kondisi fungsional. Masalah keterbatasan anggaran, tantangan pembangunan di daerah perbatasan yaitu satuan material pembangunan akan lebih mahal, karena sulitnya distribusi material ke lokasi.

Menurut Kepala Pusat Kajian Strategis (Pustra) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hediyanto Husaini,  pembangunan yang ideal di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain dilakukan dengan mirroring policy. “Itu penting supaya gap tidak makin besar, karena gap yang besar akan melahirkan masalah-masalah di kawasan tersebut,” ujarnya

Lebih jauh kata Hediyanto, pemerintah mengalami dilema dalam hal pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. “Satuan lebih mahal, karena material susah untuk dibawa ke kawasan perbatasan. Sehingga untuk jalan tidak harus aspal, mungkin cukup kerikil sederhana, namun yang terpenting terpelihara,” ujarnya.

Hediyanto menjelaskan a Kementerian PU sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pembangunan jalan dan permukiman di daerah-daerah perbatasan. Di daerah Aru hingga Nunukan sepanjang 1.300 kilometer (km) di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia telah dibangun jalan-jalan penghubung. “Memang ada beberapa potongan yang belum dikerjakan, yang antara lain disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah hutan lindung sehingga perlu ijin khusus,” tambahnya.

Sedangkan Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menyampaikan, pada tahun 2011 kementeriannya mendapatkan alokasi dana sebesar kurang lebih Rp 51,2 triliun dan sampai akhir bulan Desember 2011 realisasi anggaran sebesar 90,18%. Permasalahan pelaksanaan anggaran tahun 2011,  menurut Agoes diantaranya, adanya dana blokir. Pada pembahasan awal, terdapat dana yang diblokir sebesar Rp 5,184 triliun. Hal ini menyebabkan alokasi tersebut tidak dapat langsung diproses pelaksanaannya. “Sampai akhir tahun anggaran, masih ada dana yang diblokir sebesar Rp 492 milyar,” ujarnya.

Permasalahan lainnya, menurut Agoes, masalah pengadaan lahan bahwa di beberapa tempat masih terdapat beberapa proyek yang masih terkendala lahannya sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan. “Proses pengadaan juga menjadi salah satu hambatan dimana masih tingginya intensitas sanggahan dalam proses pelelangan menyebabkan waktunya menjadi berlarut dan menjadikan mundurnya waktu pelaksanaan,” katanya.

Selain itu, Agoes menambahkan bahwa penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) APBN-P yang terlalu lama, menyebabkan sisa waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi lagi. Agoes mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan kementeriannya  untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tahun 2012 adalah telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PU No. 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang mengamanatkan agar proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sudah dapat dimulai pada bulan November 2011. Kementerian PU telah melaksanakan rapat kerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2012, untuk wilayah barat di Jakarta, wilayah timur di Denpasar untuk menindaklanjuti Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.

Dari hasil rapat tersebut disepakati pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012. Untuk kontrak, harus sudah ditandatangani paling lambat 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012. **mohar