Perang dagang itu berawal dari kebijakan politik "kacamata kuda" Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan semboyan "America First" dalam mengobarkan perang dagang dengan China.

NERACA

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah berlangsung sejak Agustus 2018 terus memanas.  Kedua negara terus saling balas tarif atas barang yang diperdagangkan dengan yang lain. Tentu saja ini ada sisi positif dan negatifnya buat Negara Asia bahkan Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, peluang dari perang dagang AS dengan Cina harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dan eksportir. “Momentum perang dagang ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

Tapi, Bhima mengingatkan agar pemerintah terus memperkuat diplomasi dagang secara bilateral dengan kedua negara. Tujuanya agar peluang ini tidak bersifat sementara. “Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Di antaranya, memberikan insentif fiskal untuk sektor atau industri yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, Bhima menambahkan, pemerintah juga harus memperkuat hilirisasi industri agar barang yang diekspor memiliki nilai tambah lebih besar. "Selain itu, sebaiknya kita memperluas pasar ekspor alternatif. Utamanya, ke Asia Tengah, Afrika dan Eropa Timur," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Maybank, Chua Hak Bin dan Lee Yu Ju menjelaskan, perang dagang Cina dan Amerika menjadi penyebab lebih banyak perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Asia Tenggara. Mereka tidak ingin terkena tarif impor yang ditetapkan Cina dan AS. "Sektor seperti produk konsumen, industri, teknologi dan perangkat keras telekomunikasi, otomotif dan bahan kimia sudah menunjukkan preferensinya ke Asia Tenggara," katanya.

Asia Tenggara menjadi kawasan yang terdampak perang dagang. Sebab, Asia Tenggara menjadi basis alternatif tepat bagi perusahaan yang ingin merelokasi produk jauh-jauh dari Cina untuk hindari pungutan. Sekitar sepertiga dari 430 perusahaan Amerika di Cina telah dan sedang mempertimbangkan pindah lokasi produksi di luar Cina.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy menilai jika kondisi perang dagang tidak bisa dihentikan. "Bagaimana posisi perang dagang bisa kita hentikan Trump? tidak!," tegasnya.

Hal ini karena kekuatan AS yang menjadi negara pertama sangat mendominasi dari negara lain. Kekuatan ini terdiri dari beberapa faktor, pertama yakni tertingginya belanja militer AS di dunia. " Karena ketika AS kalah pun di 2004 The Economic menyatakan we are still the number one. Satu belanja militer gua terbesar di dunia," paparnya.

Kedua yaitu informasi dan teknologi AS nomor satu di dunia. Lalu ketiga, bukan hanya belanja militer AS terbesar di dunia namun juga tersebar dimana-mana. " Keempat gua menguasai industri makanan. Maka itu Mc Donald ada dimana-mana, gandum gua tentukan, harga pangan gua yang tentukan. itu dipakai Trump di 2017-2018," tambahnya.

Sehingga selama negara manapun tidak bisa melawan AS, maka negara tersebut tidak bisa menghentikan AS. " Selama anda anda tidak bisa melawan militer AS ya enggak bisa. Selama anda enggak bisa mengusir Mc Donald ya enggak bisa," tandasnya.

Adapun adanya perang dagang ini, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan Muhri menjelaskan, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina juga telah memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Pengenaan biaya tarif yang dilakukan kedua negara memberi kesempatan produk Indonesia untuk ekspor lebih banyak. Khususnya, untuk produk terkait mesin dan otomotif.

Kasan menjelaskan, setelah diterapkan pengenaan bea masuk impor yang tinggi terhadap produk-produk AS oleh Cina sejak Agustus 2018, diperkirakan telah meningkatkan akses pasar produk Indonesia di pasar Cina pada bulan Agustus 2018. "Paling besar terjadi pada data processing machines part yang naik 526,2 persen secara year on year (YOY)," ujarnya.

Produk Indonesia lain yang mengalami peningkatan ekspor ke Cina adalah suku cadang dan aksesoris traktor maupun kendaraan bermotor untuk transportasi 10 orang atau lebih. Peningkatannya mencapai 436,5 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Produk shelf-adhesive plates, sheets, film turut naik hingga 430,8 persen.

Sementara itu, untuk akses pasar produk Indonesia di pasar Amerika juga mengalami peningkatan pada periode Juni hingga Agustus 2018 dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Ini kemungkinan disebabkan pengenaan bea masuk impor yang tinggi terhadap produk-produk Cina oleh AS sejak 15 Juni 2018.

Kenaikkan paling besar utamanya dirasakan pada produk pesawat dan bagiannya yang mencapai 815,2 persen. Sementara itu, komponen electronic integrated circuits naik 414,3 persen dan reception and transmission apparatus meningkat naik 208 persen.

Kasan menuturkan, kenaikan ekspor pada seluruh produk di atas dapat disebabkan berbagai kemungkinan. Tapi, merujuk pada periode waktunya, perang dagang memiliki keterkaitan paling besar. "Sebab, lonjakannya di luar kondisi normal seperti awal tahun maupun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu," tuturnya.

Lakukan Proteksionisme

Sementara Institute for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa meski kerap mendengungkan pentingnya perdagangan bebas untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi negara-negara maju juga kerap melakukan tindakan proteksionisme. "Sekalipun negara maju, mereka yang lebih banyak melakukan tindakan proteksionisme ketimbang negara berkembang," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, indikasi dari hal tersebut bisa dilihat dari data-data yang terdapat di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

Ia berpendapat bahwa sejumlah sengketa yang dibawa ke WTO banyak dipakai oleh negara maju untuk memproteksi pasar dalam negerinya. "Dalam agenda perdagangan global, tidak ada negara yang mau membuka pasarnya. Tidak ada pasar bebas yang benar-benar bebas," ucapnya.

Rachmi menegaskan perlu adanya skema yang lebih tepat untuk implementasi kebijakan perekonomian agar hasilnya dapat terukur dan berdampak positif.

Sebagaimana diwartakan, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 menekankan bahwa kerja sama perdagangan internasional harus ditingkatkan karena dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi global. "Kami menyepakati perdagangan internasional sangat penting sebagai mesin pertumbuhan. Untuk itu, perlu upaya untuk mengurangi tensi yang dapat menyebabkan sentimen negatif pasar dan meningkatkan ketidakpastian sektor finansial," kata Menteri Keuangan Argentina selaku Ketua Pertemuan Nicolas Dujovne dalam jumpa pers di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).

Dujovne menambahkan kerja sama antarsesama negara G20 menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan global dan menghadapi tantangan tersebut.

Ia juga mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tetap positif, meski risiko yang telah diprediksi pada awal tahun mulai terealisasi sepenuhnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan menyuarakan ke dunia internasional mengenai manfaat keterbukaan ekonomi sebagai pengejawantahan pidato Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018. "Kementerian Perdagangan akan negosiasi dan menyampaikan bahwa (perang dagang) ini tidak baik. Cara lain adalah kita membuka diri dan menyatakan bahwa manfaatnya akan lebih," kata Enggartiasto di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).

Menurut Mendag, perdagangan yang melibatkan banyak pihak seharusnya mewujudkan kondisi yang saling menguntungkan bukan memberikan keuntungan absolut bagi satu pihak, atau fenomena "the winner takes it all". (agus, ant)