Inflasi dan Daya Saing

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Dekan Fakultas Ekonomi UI

Ancaman inflasi akhir-akhir ini tidak hanya dikhawatirkan oleh konsumen. Pihak produsen juga sangat merisaukan potensi inflasi. Seperti kita ketahui, di setiap negara otoritas moneter dan fiskal sangat memperhatikan laju pergerakan harga pangan dan minyak mentah dunia. Kedua faktor tersebut telah mendongkrak kenaikan harga pkebutuhan pokok dan industri di semua negara.

Tidak hanya di Indonesia, sejumlah negara menyesuaikan tingkat suku bunga acuan untuk meredam laju inflasi. Beberapa waktu yang lalu, Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 %. Sementara itu, Bank sentral China (People’s Bank of China/PBOC) menaikkan kembali suku bunga acuan tiga kali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Suku bunga pinjaman 1 tahun meningkat sebesar 6,06% dari 5,81%. Suku bunga deposito juga ditingkatkan dari 2,75% menjadi 3% untuk periode satu tahun.

India juga melakukan hal yang sama. Dimana dalam Januari 2011, Bank Sentral India menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Namun hal tersebut tidak cukup meredam laju inflasi yang membuat investor melepas saham yang merontokkan indeks harga saham di India dan sejumlah gelombang demonstrasi juga terjadi untuk menuntut pemerintah mengendalikan inflasi.

Di Indonesia, dari sisi moneter, naiknya tingkat suku bunga acuan memang diharapkan dapat menyerap kelebihan likuiditas di pasar. Namun hal ini bisa menjadi bumerang bagi industri dan biaya produksi. Persoalan inflasi di Indonesia lebih banyak disebabkan dari sisi penawaran (supply-side). Sementara itu, fakta dilapangan sejumlah kendala seperti infrastruktur, jalur tranpsportasi, logistik dan pungutan masih kerap terjadi. Menumpuknya antrean di pelabuhan Merak merupakan salah satu permasalahan yang perlu dicarikan solusinya.

Sementara itu, kondisi yang terjadi di sejumlah negara Afrika Utara sangat tidak memihak untuk meredam melonjaknya harga minyak mentah dunia. Krisis di Libya membuat harga minyak mentah jenis light sweet melonjak di atas US$ 100/barel. Apindo (asosiasi pengusaha) sendiri sempat menyampaikan bahwa para pelaku industri siap-siap menaikkan harga jual produknya sebesar 5% kalau harga minyak mentah tersebut menyentuh harga tersebut.

Tanpa ada perbaikan serius kondisi infrastruktur di Indonesia, tentu akan membuat harga jual produk Indonesia menjadi mahal relatif dibandingkan dengan produk pesaing dari luar negeri. Dan hal ini akan merugikan bagi daya saing nasional. Di sejumlah negara, dampak kenaikan minyak mentah dapat dikompensasi dengan baiknya kondisi infrastruktur.

Sementara di Indonesia, dengan kondisi infrastruktur yang belum optimal ditambah dengan biaya modal (cost of capital) dan harga minyak mentah dunia semakin membebani produsen dalam negeri. Dari sisi daya saing, meredam laju inflasi tidak hanya dilakukan dari sisi moneter tetapi juga dari percepatan perbaikan kualitas fisik dan manajemen sejumlah infrastruktur strategis nasional.

BERITA TERKAIT

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…

Layanan XL 4G LTE Masuk Sumatera dan Sulawesi - Perluas Jaringan di Luar Jawa

NERACA  Jakarta - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melakukan perluasan jaringan layanan data berkualitas di pulau Sumatra dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…