NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan sebanyak 5,2 juta masyarakat Indonesia (2 persen populasi) belum menikmati listrik. "Sebanyak 5,2 juta masyarakat Indonesia yang belum menikmati penerangan atau listrik itu sangat banyak, setara dengan seluruh populasi Negara Singapura, karena itu saya sangat berharap tahun depan seluruhnya akan dapat menikmati penerangan dan untuk daerah-daerah yang terisolir dan sulit dijangkau kita gunakan energi baru terbarukan," kata Jonan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/10).

Total capaian hingga kuartal ke III tahun 2018 ini rasio eletrifikasi nasional telah mencapai 98 persen. "Sebanyak 98 persen dari masyarakat di tanah air saat ini sudah menikmati layanan listrik. Ini melebihi target yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) itu sebenarnya targetnya sebesar 97,5 persen rasio elektrifikasi diakhir 2018, tahun depan targetnya 99,9 persen," kata Jonan.

Meski telah melebihi target, Jonan masih menyatakan masih tersisa 2 persen atau setara dengan 5,2 juta masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik. Untuk itu, Jonan mengatakan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan akan melengkapi rasio kelistrikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Selain ketersediaan pasokan listrik, untuk sektor kelistrikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan arahan agar harga listrik dapat dijangkau semua masyarakat, bukan hanya lapisan masyarakat menengah saja, tentang tarif.

"Arahan Bapak Presiden, diusahakan agar listrik dapat terjangkau masayarakat. Terjangkau masyarakat itu tidak bisa dilapisan menengah tetapi harus dihitung dari lapisan saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung sehingga masih rentan miskin," jelas Jonan. Pemerintah terus mengupayakan melistriki seluruh wilayah Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati listrik sebagai pintu peradaban dan wujud energi berkeadilan.

Usaha mewujudkan energi berkeadilan terus dilakukan Kementerian ESDM demi keterjangkauan sumber energi di masyarakat, baik terjangkau dari segi akses maupun dari tarif. "Kita tidak ingin pembangunan manusia Indonesia di daerah-daerah sulit dan terpencil terhambat dan makin lama makin ketinggalan oleh masyarakat kota yang sudah dapat memiliki akses internet dan dapat belajar kapanpun waktunya baik siang maupun malam," kata Jonan.

PMN Dipotong

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan target rasio elektrifikasi tetap berada di kisaran 97% meski penyertaan modal negara yang diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih rendah dari usulan. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan usulan tambahan yang diusulkan dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 difokuskan untuk program listrik pedesaan.

Dengan dipangkasnya usulan dari Rp10 triliun menjadi Rp6,5 triliun, pihaknya menyebut akan sedikit dilakukan perubahan untuk rencana bisnis Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Cuma target yang harus disesuaikan dengan jadwalnya. Target rasio elektrifikasi tetap sekitar 97% pada 2019,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menjelaskan usulan PMN yang diajukan pemerintah untuk PLN ditujukan untuk pembelian mesin diesel dalam program elektrifikasi desa. Menurutnya, langkah tersebut kurang tepat karena akan membebani korporasi setrum milik negara tersebut.

Pengoperasian diesel, sambungnya, perlu merogoh kocek yang terbilang mahal. Padahal, program listrik desa merupakan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sejak 2015 dialihkan kepada PLN. “Jadi kalau digelontorkan Rp10 triliun, berapa lagi yang dianggarkan untuk PLN untuk pengoperasian diesel di desa,” jelasnya.