NERACA

Jakarta - Pemerintah akan membangun kembali pos lintas batas negara (PLBN) pada tahun anggaran 2019 dengan jumlah lebih banyak daripada tahun sebelumnya, yakni sebanyak 11 pos. "Pada tahun lalu sebanyak 7 PLBN, itu memenuhi program Nawacita pemerintah, yaitu membangun dari pinggiran," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat rapat koordinasi khusus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Rakorsus yang membahas rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan beberapa perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, hingga TNI, dan Polri.

Menurut Wiranto, pembangunan 11 PLBN itu melihat keberhasilan tujuh PLBN yang sebelumnya telah beroperasi. Pemerintah juga sepakat membuat rancangan instruksi presiden (inpres) terkait dengan payung hukum pelaksanaan dan percepatan pembangunan 11 PLBN beserta sarana dan prasarana penunjang wilayah perbatasan. Rancangan inpres yang tengah disusun, kata mantan Panglima TNI ini, juga menjadi komitmen yang mengikat bagi kementerian/lembaga yang memiliki peran di PLBN.

Kementerian/lembaga yang berkomitmen dalam percepatan pembangunan 11 PLBN ini, antara lain, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Bank Indonesia (BI). "Rakor ini diharapkan dapat mempercepat pembuatan inpres agar mengikat semua kementerian/lembaga dalam membangun 11 PLBN," tuturnya.