Kursi Wabup dan Sekda Kosong, Kuningan Terancam Chaos

NERACA

Kuningan – Perputaran dan pengalokasian anggaran dalam APBD Kuningan 2018 disinyalir kuat mengalami keterhambatan, dikarenakan situasi pemerintah saat ini terancam ‘chaos’. Hal itu pun berdampak pada disiplin dan etos pegawainya yang drastis menurun.

Keterangan yang berhasil dihimpun Neraca dari berbagai sumber, Rabu (24/10), situasi tersebut berlangsung sejak beberapa minggu terakhir. Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kuningan nampak tidak bergairah untuk mengawali tugas mereka sebagai abdi negara.“Program yang sudah direncanakan tidak bisa segera terealisasi anggarannya, karena untuk mencairkan anggaran harus melalui prosedur penandatangan Sekda. Sementara Sekdanya belum dilantik,” ujar salah seorang Kabid di Dinas PUPR.

Kekosongan Sekda Kuningan tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan. Sebelumnya, Sekda dijabat oleh Penjabat Sekda Drs. H. Dadan Supardan, M.Si karena definitif Sekda-nya pensiun, Penjabat Sekda hanya bertugas sekitar enam bulan, dari 21 Maret dan berakhir pada 21 September 2018. Sementara kandidat Sekda yang sudah melalui open biding dan berhasil meloloskan tiga kandidat kuat (DR Dian Rahmat Yanuar, DR Deni Hamdani dan DR Ukas Suharfaputra), hingga kini belum direkomendasi Menteri Dalam Negeri.

“Padahal seharusnya, Sekda sudah dilantik per 9 Oktober kemarin. Tapi sampai sekarang SK dari Mendagrinya belum turun, bahkan menurut informasi belum ditandatangani Menteri. Sepertinya masih ada pembahasan alot untuk menentukan siapa kandidat Sekdanya, sekalipun dari tiga nama itu, sudah ada pilihannya, dan tinggal disetujui Menteri saja,” papar salah seorang pemerhati, Dadih Setiadi, saat berbincang dengan Neraca.

Selain posisi Sekda yang transisi dan panas, posisi kepala daerah Kabupaten Kuningan pun statusnya transisi, tidak ada wakil bupatinya. Semua kebijakan, tugas dan wewenang pemerintah hanya bertumpu pada satu pimpinan, yaitu kepada Bupati H. Acep Purnama. Posisi Wakil Bupatinya mengambil cuti, karena Dede Sembada memilih jadi calon legislatif DPRD Kuningan pada Pemilu 2019 nanti. Semua kegiatan dan agenda yang berhubungan dengan masyarakat pun, nampaknya harus tetap ditangani bupati.

Akibat situasi pemerintahan yang seolah berjalan sebelah, para pegawai di lingkup Pemkab terpantau kurang bergairah dalam menjalankan tugas pokoknya. Mereka pun banyak yang lebih nyantai, jam istirahat dimanfaatkan lebih lama dan pulang kerja pun banyak memilih lebih awal. Terlebih bagi pejabat eselon II yang ada di posisi kepala instansi, ketika terputus hubungan kerja formal dengan Sekda, maka tingkat kinerja pun menurun.

“Posisi Sekda harus segera diisi. Jangan anggap enteng ketika ada kekosongan jabatan Sekda hingga satu bulan. Pemerintah pusat (Mendagri) jangan egois dan mementingkan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik. Ini hubungannya dengan pelayanan pemerintahan, jadi harus segera diputuskan,” pinta Dadih. Nung