NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan menggenjot berbagai perjanjian perdagangan dengan negara lain sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor. Enggar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers bertajuk 'Empat Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla: Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju'.

"Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membuka pasar baru dan kemudian dengan pasar lama kita harus membuka diri yaitu dengan perjanjian perdagangan guna meningkatkan ekspor," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, disalin dari Antara.

Enggar memaparkan, selama empat tahun berjalan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, setidaknya Indonesia menandatangani 3 perjanjian dagang. Pertama yakni perjanjian dagang dengan Palestina sebagai bentuk dukungan politik secara konsisten terhadap negara tersebut. "Ini tidak pakai studi, tapi merupakan konsistensi kita berupa dukungan politik, jadi bukan hanya retorika semata tapi juga dengan kemitraan ekonomi," ujar Enggar.

Melalui perjanjian tersebut, Indonesia membuka barang dari Palestina dengan bea masuk 0 persen, di mana saat ini baru dua produk yang diajukan, yakni kurma dan minyak zaitun. "Yang kita jaga sama-sama adalah menghindari 'free rider' yang akan ikut serta. Mereka meminta kita juga untuk mengirimkan komoditi yang ada dan kita mempersilahkan Palestina memilih apa yg mereka butuhkan," papar Enggar. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani kemitraan dengan Chili.

Sementara dengan Australia, secara substantif perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sudah selesai dibahas dan tinggal mengikuti kebijakan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Enggar menambahkan, saat ini terdapat delapan perundingan dagang yang sedang berjalan, dan tiga perjanjian masih ditinjau untuk dikembangkan dan dua lainnya sedang melakukan inisiasi pembahasan. "Jadi total ada 13 yang kita kejar, paling tidak secara substantif tahun ini bisa kita kejar, sehingga semester I tahun 2019 sudah bisa berjalan," ujar Enggar.

Ia menambahkan, dalam setiap persiapan pembahasan perjanjian perdagangan, Kemendag tidak hanya datang dan bernegosiasi dalam kunjugan kerja, namun juga melibatkan dunia usaha untuk melakukan misi dagang. "Ini momentum promosi dan transaksi, dengan demikian kami melibatkan mitra usaha," tukas Enggar.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia. Hal demikian disampaikan Wakil Kepala Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia Yono Reksoprodjo.

Dalam diskusi di Jakarta, kemarin, dia mengatakan pengusaha Indonesia diharap dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa bersaing dengan produk Eropa yang masuk ke Indonesia. "Kita justru harus membuat negara-negara Uni Eropa tidak punya alasan untuk tidak menerima produk dari kita yang masuk ke sana," kata Yono.

Yono mengatakan meski Indonesia hanya mengekspor bahan baku (raw material) yang tidak tersedia di Uni Eropa, pentingnya menerapkan standar produk juga harus diperhatikan. Menurut dia, standarisasi produk tersebut selain dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, juga harus memerhatikan soal lingkungan. Lingkungan yang berkelanjutan menjadi isu penting yang jika tidak dirundingkan akan menjadi hambatan perdagangan (trade barrier) dalam IEU-CEPA.

"Salah satu yang menjadi 'trade barrier' adalah 'environment'. Contohnya saja kenapa minyak kelapa sawit kita tidak bisa masuk, karena mereka punya standar yang harus dipenuhi sebelum dibeli," kata Yono.

Yono menilai hubungan dagang dengan negara-negara Eropa harus memiliki kesamaan dari kedua belah pihak, khususnya pemahaman lingkungan yang berkelanjutan, baik dari pengusaha, maupun pemerintah. Ia menambahkan saat ini, pembahasan IEU-CEPA masih terhambat hal-hal yang menjadi perdebatan, seperti konten lokal dan transfer teknologi.

Sebelumnya, sebagaimana diwartakan Antara, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan bersama sejumlah lembaga lainnya Indonesia for Global Justice, GRAIN, Indonesia Aids Coalition, dan Spora Institute mengkritisi perundingan Indonesia-Eropean Union Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU CEPA).

"Perundingan Indonesia-Eropean Union Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU CEPA) putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober 2018 terkesan tertutup dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Hairul Sobri pada acara diskusi publik di Palembang, belum lama ini.

Untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang melakukan perundingan dalam forum tersebut, pihaknya berupaya mengkritisi dan menampung aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan usulan kepada pihak yang melakukan perundingan agar dipertimbangkan dalam menetapkan kesepakatan perundingan.