KINERJA EKONOMI JOKOWI-JK 4 TAHUN TERAKHIR MEMBAIK - BI: Melambat, Pertumbuhan Triwulan III-2018

Jakarta-Meski Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2018 melambat terutama akibat pengaruh penurunan ekspor neto, kinerja pemerintahan Jokowi-JK khususnya neraca perdagangan hasil perikanan dan defisit APBN memperlihatkan kondisi yang membaik dalam empat tahun terakhir ini.

NERACA

"Konsumsi tetap baik didukung daya beli yang terjaga dan belanja terkait pemilu serta keyakinan konsumen yang tetap tinggi," ujar Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara di Jakarta, Selasa (23/10).

Meski demikian, investasi masih tumbuh cukup tinggi ditopang baik investasi bangunan, terkait proyek infrastruktur dan properti, maupun investasi nonbangunan. "Namun, kenaikan pertumbuhan ekspor tidak sekuat proyeksi, di tengah impor yang tumbuh tinggi," ujarnya.

Pertumbuhan ekspor lebih terbatas disebabkan kinerja ekspor komoditas andalan, seperti pertanian dan pertambangan, yang tidak sekuat prakiraan. Sementara itu, impor tumbuh tinggi sejalan dengan permintaan domestik, meskipun pertumbuhan impor bulanan telah menunjukkan perlambatan. "Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan berada pada kisaran bawah 5,0-5,4%," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada September 2018 turun 6,58 % menjadi US$14,83 miliar dibandingkan  Agustus 2018 yang tercatat US$ 15,87 miliar. Menurut Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, jika dibandingkan ekspor pada September 2017 maka ekspor bulan lalu naik sebesar 1,7%. Di mana pada periode yang sama tahun lalu ekspor tercatat sebesar US$ 14,58 miliar. "Dibandingkan ekspor September 2017 US$14,58 miliar yang berarti turun sebesar 1,7%,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Penurunan ekspor Indonesia tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi China. Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis keuangan global periode 2009, hanya  tumbuh 6,5% secara tahunan (yoy). Angka ini lebih lambat dari kuartal sebelumnya 6,7%.

Karena itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan imbas ekonomi China itu diperkirakan mulai terasa pada kuartal III-2018. Menurut dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi China akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya, negeri Tirai Bambu itu adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Darmin mengatakan China masih membutuhkan impor dari Indonesia, terutama dalam bentuk bahan baku industri, seperti bahan kimia dasar organik, dan produk olahan kelapa sawit.

Hal itu juga terlihat dari kinerja ekspor Indonesia ke China pada Agustus lalu sebesar US$2,1 miliar atau turun US$83,5 miliar dibanding bulan sebelumnya. Kemudian, nilai ekspor Indonesia ke China turun lagi sebesar US$182,6 juta ke angka US$1,92 miliar pada September 2018.

Pelemahan permintaan ekspor ke China akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, karena ekspor netto merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. "Sedikit banyak akan ada pengaruhnya (terhadap pertumbuhan ekonomi)," jelas Darmin seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (19/10).

Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi China merupakan imbas dari perang dagang yang terjadi antara Beijing dan Washington. Produksi China melambat, sehingga permintaan bahan baku juga akan menurun, termasuk dari Indonesia.

Darmin menyayangkan bahwa Indonesia harus terpapar dampak perang dagang antara dua negara besar itu, meski tidak langsung terlibat di dalamnya. "Pertumbuhan Indonesia pun kena dampak dari trade war juga," ujarnya.

Darmin enggan menyebutkan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Ia hanya menyebutkan perlambatan ekonomi China tak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia pada kuartal kedua. "Nanti tunggu hasil Badan Pusat Statistik (BPS) November," ujarnya.

Kinerja Empat Tahun

Neraca perdagangan hasil perikanan selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK terus meningkat. Jika pada semester pertama 2015 neraca perdagangan hasil perikanan sebesar US$ 1,82 miliar, pada semester pertama 2018 meningkat menjadi US$ 2,05 miliar. Neraca perdagangan tahunan juga mencatat peningkatan, yakni dari US$ 3,61 miliar pada 2015 menjadi US$ 4,09 miliar pada 2017.

Berdasarkan laporan kinerja 4 tahun sektor kelautan dan perikanan yang dipublikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, kemarin, peningkatan neraca perdagangan perikanan dipicu terus bertambahnya ekspor selama periode yang sama. Pada semester pertama 2015, ekspor perikanan tercatat US$ 2 miliar, dan pada enam bulan pertama tahun ini tercatat US% 2,27 miliar. Secara tahunan, ekspor pada 2015 tercatat US$ 3,94 miliar, tahun lalu melonjak menjadi US$ 4,52 miliar.

Sementara itu PDB sektor perikanan berdasarkan harga berlaku juga mencatat pertumbuhan positif. Jika pada 2014 tercatat Rp 245,48 triliun, tahun lalu menjadi Rp 349,53 triliun, atau tumbuh 42%. Sedangkan, PDB perikanan pada semester tahun ini tercatat Rp 187,75 triliun.

Laporan yang sama menyebutkan, kredit perbankan ke sektor kelautan dan perikanan juga terus bertumbuh selama empat tahun terakhir. Pada 2015, penyaluran kredit ke sektor ini sebesar Rp 21,37 triliun, dan per semester pertama tahun ini telah mencapai Rp 29,55 triliun, atau tumbuh rata-rata 10% per tahun.

Pertumbuhan penyaluran kredit seiring dengan pertumbuhan jumlah debitur sektor. Jika pada 2015 jumlah penerima kredit sebanyak 257.087 orang, per semester 2018 telah menjadi 344.157 debitur. Kenyataan ini mencerminkan sektor kelautan dan perikanan semakin membaik di mata perbankan.

Pertumbuhan positif juga tercatat pada pembiayaan sektor tersebut dari nonbank, yakni dari Rp 264 miliar pada 2016, menjadi Rp 392 miliar per semester pertama tahun ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga konsisten melakukan penegakan hukum, terutama penindakan terhadap kapal penangkap ikan ilegal. Selama periode Januari-Agustus 2018, telah ditangkap 76 kapal ilegal, terdiri dari 40 kapal berbendera Indonesia, 29 kapal Tiongkok, 5 kapal Filipina, dan 2 kapal berbendera Malaysia.

Terkait penenggelaman kapal, sejak November 2014 hingga Agustus 2018 telah dilakukan terhadap 488 kapal. Lebih dari separuh adalah kapal berbendera Vietnam, yakni sebanyak 276 kapal, sisanya berasal dari Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Tiongkok, dan Belize.

Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK kondisi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) semakin kecil. Pada 2014 defisit APBN sebesar 2,3% terhadap PDB, saat ini 2,1% dan di 2019 ditargetkan berada pada level 1,8% terhadap PDB.

"Defisit APBN setiap tahun menurun dari tahun 2014, di mana saat itu kondisi harga komoditas drop, sehingga perekonomian mendapat tekanan. Waktu itu defisit APBN 2,3% terhadap PDB dan sekarang menuju 2,1% pada 2018," ujarnya.

Tidak hanya itu. Bahkan Sri Mulyani mengatakan outlook untuk 2018 bisa mendekati 2%. Sedangkan pada 2019, untuk pertama kalinya, akan didesain di bawah 2% yakni 1,8%. Menurut dia, penurunan defisit APBN sejalan dengan penurunan defisit keseimbangan primer. Penurunan ini telah terjadi sejak tahun 2014 yaitu dari Rp 93,3 triliun menjadi Rp 648 triliun.

“Waktu saya kembali menjadi Menteri Keuangan, saya yang mengingatkan keseimbangan primer kita perlu untuk dikoreksi. Sekarang saya dianggap sebagai orang yang tidak memelihara (keuangan negara). Aneh, politik itu,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, APBN sehat karena penerimaan perpajakan meningkat. Dari kontribusi, 74% dari total pendapatan negara 2014 dari sektor perpajakan. Tahun 2018 meningkat jadi 81%. APBN makin mengandalkan penerimaan perpajakan, sehingga kontribusi dari penerimaan perpajakan menyebabkan defisit turun.

"Dengan penerimaan perpajakan makin baik, defisit makin turun dan pembiayaan utang semakin menurun. Pembiayaan utang kita tahun 2018, growth-nya negatif 9,7%, berarti kontraksi atau makin kecil. Dibanding tahun 2014 yang growth pembiayaan utangnya 14,5%. Jadi, sudah mulai menurun," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…