NERACA

Jakarta - Selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), posisi utang pemerintah pusat menembus Rp 4.000 triliun. Berdasarkan sumber rilis APBN kita per Oktober 2018, total utang pemerintah pusat hingga September 2018 sebesar Rp 4.416,37 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun dan pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun. Sementara berdasarkan situs Kementerian Keuangan sejak periode 2014, total utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.807,59 hingga oktober 2018. 

Namun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa utang sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017) digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Tambahan utang Rp1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Namun, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat. “Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani. Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja mencapai Rp904,6 triliun (2015-2017) atau meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp456,1 triliun.

Belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp1.167,1 triliun (2015-2017). Sementara itu sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp249,8 triliun (2015-2017). Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.

Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp387,4 triliun dibandingkan Rp429,1 triliun pada 2017. Penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp441,8 triliun (2017) menjadi Rp388 triliun (outlook 2018).

Waspadai Bunga

Kenaikan utang juga perlu mewaspadai dengan kenaikan beban bunga utang. Terlebih dengan tren kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed dan pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, utang pemerintah Indonesia yang telah mengukir rekor tertinggi, juga bakal terus meningkat karena penarikan utang baru tersebut dinilai lebih banyak digunakan untuk membayar bunga utang lama.

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, mengemukakan The Fed tahun ini akan menaikkan bunga acuan empat kali dan sampai sekarang sudah dua kali menaikkan bunga menjadi 1,75–2,00 persen. “Nah, kalau Fed naikkan bunga lagi, rupiah akan turun lagi. Untuk itu, Indonesia sudah pasti harus merespons dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dari level 5,5 saat ini. Jika tidak, akan memicu capital outflow,” kata dia.

Menurut Chandra, beban utang negara bisa tidak akan naik apabila rupiah menguat. “Karena pelemahan rupiah, pemerintah harus membayar dengan nilai dollar AS yang sama, tapi harus menyediakan rupiah yang lebih banyak, “ jelas dia. Sebenarnya, kata Chandra, pemerintah masih bisa menghemat belanja dengan melakukan efisiensi anggaran. Namun, ini urung dilakukan meskipun pemerintah sudah mengklaim melakukan efisiensi.