Oleh : Setiadi Suseno, Pemerhati Ekonomi Politik

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, semakin banyak kritik yang dilontarkan kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi, tidak sedikit pula kritik yang dilemparkan berupa hoax untuk mengurangi elektabilitas Presiden Jokowi. Dinamika ini sudah terjadi sejak masa kampanye mulai berlaku, dimana segala cara dilakukan lawan politik untuk saling menjatuhkan seperti hate speech, dan mengatakan keburukan lawan politiknya. Fenomena hate speech untuk pilpres 2019 sudah terjadi semenjak Presiden Jokowi menjabat, dengan pembahasan isu diantaranya Presiden Jokowi antek asing, tidak pro rakyat, keturunan PKI, hingga yang terakhir hoax pemukulan terhadap Ratna Sarumpaet. Hal tersebut dilontarkan melalui media sosial menggunakan isu isu terkini, namun selalu dibantah Presiden Jokowi dengan aksi nyata dan bukti nyata ketidakbenaran isu tersebut.

Namun, pernyataan baru disampaikan oleh Dahnil Anzar yang mengatakan Presiden Jokowi memimpin Indonesia telah keluar dari marwah pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 berisi tentang (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 34 UUD 1945 berisi tentang (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal tersebut mengarah pada Pancasila sila ke-5 ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Keadilan dalam Bahasa inggris terbagi menjadi dua kata yang memiliki makna berbeda yaitu ‘equality’ dan ’equitty’. Equality dan equity keadilan yang dibedakan antara mana yang lebih membutuhkan dan tidak, contohnya adalah kita mempunyai 6 buah makanan yang akan kita bagi ke 3 orang, equality akan membagi tiap orang 2, namun equity membagi berdasarkan kebutuhan dan kondisi tiap tiap orang.

Presiden Jokowi telah bersikap seadil-adilnya dalam memimpin Indonesia dengan cara menciptakan program kesejahteraan masyarakat yang merata dibanding dengan pemerintahan sebelumnya pembangunan Indonesia masih berfokus di Pulau Jawa. Presiden Jokowi membangun daerah timur, daerah perbatasan dan daerah terpencil. Kesejahteraan rakyat dibangun Presiden Jokowi memalui BPJS, dimana seluruh masyarakat ini, dan banyak jaminan sosial lainnya yang telah diberikan dan di rasakan oleh masyarakat kecil.

Untuk perekonomian berasas kekeluargaan, Presiden Jokowi sejak menjabat telah membentuk konsep ekonomi produktif dan kreatif, masyarakat diminta mampu menciptakan produk sehingga dapat meningkatkan tingkat ekspor Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga diharapkan menciptakan sinergi antara pengusaha atau konglomerat dengan UMKM. BUMN juga diperitahkan untuk melaksanakan system CSR yang berfungis membantu UMKM dalam hal permodalan dengan bunga yang rendah dan memberikan pembinaan bagi UMKM agar usaha nya terus maju dan berkembang.

Kemudian, yang tak kalah penting Presiden Jokowi juga telah melepaskan Sumber Daya Alam Indonesia dari belenggu asing, seperti PT Freeport yang saat ini telah dipegang sahamnya 51% oleh Pemerintah Indonesia, tidak hanya itu di Blok Rokan pertambangan yang selama ini di ambil oleh PT. Chevron pada tahun 2020 akan sepenuhnya dijalankan oleh PT Pertamina, sehingga apa yang menjadi milik Indonesia akan menjadi sepenuhnya adan akan dirasakan langsung oleh rakyatnya.

Karena prestasinya tersebut Presiden Jokowi diberikan banyak pujian dari negara-negara di dunia bahkan Obama mengatakan Presiden Jokowi pemimpin yang berintegritas dan meyakini Indonesia tidak akan lama lagi mampu menjadi negara maju, banyak tokoh lainnya yang memuji kepemimpinan Presiden Jokowi seperti PM Selandia Baru John Key, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Presiden Prancis Francoise Hollande, hingga Bos Facebook Mark Zuckerberg. Bahkan akhir-akhir ini melalui event internasional yang dilaksankan di Indonesia, para tokoh dunia mengakui kehebatan Presiden Jokowi dan gagasannya terhadap Indonesia seperti pidato saat IMF menunjukan kompetensi pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, masyarakat seharusnya memberikan feedback yang baik, Presiden dan pemerintah harus diberikan dukungan positif mengingat sila ke-3 pancasila ‘Persatuan Indonesia’ , masyarakat harus bersatu untuk bersama-sama memajukan Indonesia bukan terpengaruh terhadap isu yang diberikan oknum untuk kepentingan suatu kelompok atau pribadi terutama menjelang Pemilu 2019, pilih pemimpin yang sudah terbukti atau pemimpin yang hobinya melempar isu.