Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

NERACA

Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019 sebesar Rp 961.432.185 (Rp 961,4 miliar) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar). Didalamnya sudah termasuk anggaran DEKOPIN sebesar Rp 14,5 miliar. Demikian kesimpulan raker Komisi VI DPR RI, dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Jakarta, Senin (22/10).

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal ini Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Sekretaris Kemenkop dan UKM dan seluruh Deputi, serta Dirut LPDB KUMKM dan Dirut LLP Smesco.

Hekal menjelaskan, pagu anggaran sebesar Rp 961,4 miliar itu akan dialokasikan dalam lima program yaitu, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenkop dan UKM sebesar Rp 210,65 miliar. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenkop dan UKM sebesar Rp 87,76 miliar. Ketiga, program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi sebesar Rp 550,54 miliar. Keempat, program penguatan kelembagaan koperasi sebesar Rp 25,42 miliar. Kelima, program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro sebesar Rp 86,03 miliar.

Dalam kesempatan tersebut Komisi VI juga menekankan agar anggaran DEKOPIN bisa dirasakan manfaatnya oleh koperasi secara langsung.

Sementara itu Menkop dan UKM Puspayoga dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terbina selama ini antara Kemenkop dan UKM dengan Komisi VI DPR sebagai partner pemerintah.

"Kami juga menerima dengan baik, masukan-masukan yang diberikan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR, mengingat tujuan kita yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan koperasi sekaligus sebagai alat untuk melakukan pemerataan kesejahteraan," tutup Menkop dan UKM.

Sebelumnya diwartakan, Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/7), sebelumnya meminta agar anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM ditambah menjadi sebesar Rp1,291 triliun pada 2019."Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Menteri AGGN Puspayoga. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Bincang Lingkungan di PLK 2019 - Milenial Makin Tinggi Kesadarannya Terhadap Lingkungan

Bincang Lingkungan di PLK 2019 Milenial Makin Tinggi Kesadarannya Terhadap Lingkungan NERACA Jakarta - Kesadaran kelompok kaum muda, khususnya kelompok…

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019 NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) memutuskan 58 hakim dijatuhi sanksi karena…

Opus Park Raih Properti Indonesia Award (PIA) 2019

Lagi, apartemen Opus Park yang berlokasi di CBD township Sentul City yang dikembangkan PT Izumi Sentul Realty (merupakan perusahaan Joint…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kecewa KPK Melanjutkan Proses Hukum Terhadap SN - MAQDIR ISMAIL:

Jakarta-Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul…

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan NERACA Jakarta - Koalisi Organisasi Masyarakat…

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya kurikulum antikorupsi masuk sekolah-sekolah dalam…