Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenkop 2019 Ditetapkan Banggar

NERACA

Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019 sebesar Rp 961.432.185 (Rp 961,4 miliar) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar). Didalamnya sudah termasuk anggaran DEKOPIN sebesar Rp 14,5 miliar. Demikian kesimpulan raker Komisi VI DPR RI, dengan Menteri Koperasi dan UKM, di Jakarta, Senin (22/10).

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal ini Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga didampingi Sekretaris Kemenkop dan UKM dan seluruh Deputi, serta Dirut LPDB KUMKM dan Dirut LLP Smesco.

Hekal menjelaskan, pagu anggaran sebesar Rp 961,4 miliar itu akan dialokasikan dalam lima program yaitu, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenkop dan UKM sebesar Rp 210,65 miliar. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenkop dan UKM sebesar Rp 87,76 miliar. Ketiga, program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi sebesar Rp 550,54 miliar. Keempat, program penguatan kelembagaan koperasi sebesar Rp 25,42 miliar. Kelima, program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro sebesar Rp 86,03 miliar.

Dalam kesempatan tersebut Komisi VI juga menekankan agar anggaran DEKOPIN bisa dirasakan manfaatnya oleh koperasi secara langsung.

Sementara itu Menkop dan UKM Puspayoga dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terbina selama ini antara Kemenkop dan UKM dengan Komisi VI DPR sebagai partner pemerintah.

"Kami juga menerima dengan baik, masukan-masukan yang diberikan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR, mengingat tujuan kita yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan koperasi sekaligus sebagai alat untuk melakukan pemerataan kesejahteraan," tutup Menkop dan UKM.

Sebelumnya diwartakan, Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/7), sebelumnya meminta agar anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM ditambah menjadi sebesar Rp1,291 triliun pada 2019."Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Menteri AGGN Puspayoga. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan

RUU Perkoperasian Harus Bisa Diselesaikan NERACA Jakarta - Pengamat koperasi Suroto menegaskan, tantangan bagi Menteri Koperasi dan UKM yang baru…

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara

Ketua MK Ingatkan Pentingnya Konstitusi Dalam Negara   NERACA Padang - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan orasi ilmiah pada…

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD

KPK Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas SPI 20 BUMN/BUMD   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan

BPOM Temukan 4.063 Situs Jual Obat Tidak Sesuai Ketentuan NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menjaring…

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional

Ketum SOKSI: Indonesia Perlu UU Keamanan Nasional NERACA Jakarta - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ali Wongso…

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat

Pengamat: Jokowi Hadapi Tantangan Pemberantasan Korupsi Cukup Berat NERACA Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi…