Banyak pihak terkejut saat mendengar kabar mobil Esemka gagal dalam uji emisi di Balai Pengujian Otomotif dan Termodinamika, Serpong, baru-baru ini. Mereka seolah tidak percaya, sebagian besar publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mendukung industri mobil nasional (Mobnas).

Negara tampaknya menjadi “pelaku” yang disalahkan dalam kasus tidak lolosnya uji emisi Esemka. Tapi bagaimanapun, sering dilontarkan Walikota Jokowi bahwa hak lolos uji emisi tidak bisa diminta dengan cara mengemis, kecuali hasil kerja keraslah yang harus dikedepankan untuk mengusungnya.

Kita juga membayangkan, apabila negara meloloskan uji emisi Esemka kendati belum memenuhi standar, pasti muncul polemik hebat. Setidaknya pemerintah akan diprotes oleh industri otomotif asing yang ada di Indonesia. Efeknya kemungkinan pabrikan (ATPM) akan meninggalkan Indonesia dan merelokasi basis industrinya ke Thailand atau Vietnam. Dampaknya, berapa besar  tenaga kerja Indonesia kembali menjadi pengangguran.

Selain itu, pemerintah dianggap tidak konsisten menjalankan regulasi, dalam hal ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perhubungan. Pemerintah dianggap memproteksi industri dalam negeri yang berdampak kecaman dunia.

Persoalannya, bila produk Esemka benar-benar ’’dikerdilkan’’ maka peristiwa ini akan menjadi tragedi bagi industri dalam negeri. Pasalnya, mobil rakitan siswa SMK yang difasilitasi Kiat Motor Klaten itu telah menghadirkan harapan munculnya Mobnas yang mampu jadi pesaing terhadap mobil produksi ATPM (agen tunggal pemegang merek).

Idealnya, negara sejatinya tidak membiarkan Esemka tereliminasi,  apalagi hanya dengan dalih fair trade dengan negara lain, atau dalih negara membiarkan sektor swasta berkompetisi di pasar. Pemerintah seharusnya membantu melalui dua cara yaitu meningkatkan daya saing Esemka dan memasarkan produk itu. Daya saing dapat dibangun melalui supervisi pemerintah, misalnya mendatangkan tenaga ahli. Ini tidak melanggar fair trade model  WTO.  

Coba kita bandingkan bagaimana Amerika Serikat mendukung industrinya. Walau Boeing bukanlah perusahaan negara, pada Februari 2012 Boeing bisa merealisasikan perjanjian jual beli 230 pesawat dengan Lion Air Indonesia. Kontrak kedua perusahaan itu senilai US$22,4 miliar itu, merupakan kontrak terbesar dalam sejarah Boeing, baik dari sisi transaksi maupun jumlah. Pesanan pesawat oleh Lion Air itu dinilai sangat membantu mengatasi pengangguran di AS.

Konon order itu mampu membantu menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja di AS dalam jangka panjang. Sebelumnya didahului nota kesepahaman November 2011 yang disaksikan Presiden AS Barrack Obama. Dalam konteks ini kita melihat bagaimana pemerintah AS komit membantu perusahaan swasta berkembang di tengah persaingan global.

Tidak hanya itu. Kita juga melihat ketegasan Amerika melindungi industrinya, ketika negara adidaya itu mengeluarkan notifikasi yang isinya mengembargo CPO dari Indonesia. Kebijakan itu jelas untuk mendukung program green product yang sedang digiatkan, lewat penerapan standar minimal kandungan CO2 di level 20%. Karena berdasarkan penelitian Notice of Data Availability Environmental Protection Agency,  kandungan CPO Indonesia dan Malaysia hanya 17%. Karena itu, AS memberi waktu kepadaIndonesia hingga 27 Febuari untuk memberi sanggahan.

Isu CPO ini dianggap oleh sebagian kalangan mencuat lantaran ada kompetisi sumber bahan bakar biodiesel kendaraan bermotor di AS. Selama ini, selain menggunakan CPO, AS menggunakan biji bunga matahari dan minyak kedelai. Kedua produk ini banyak dihasilkan oleh negara-negara Barat. Kita menganggap embargo ini sebagai bentuk proteksi produk tersebut. Lalu dari contoh itu, apakah pemerintah tega membiarkan Esemka tenggelam di bumi kita?