Bank Hanya Dikenakan Denda Rp35 Juta - Terkait Gadai Emas Ilegal

NERACA

Jakarta---Peraturan gadai emas akhir dikeluarkan Bank Indonesia melalui surat edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008. BI dalam aturan itu mengultimatum bank umum syariah yang menjalankan bisnis gadai emas illegal dikenakan denda Rp35 juta. "Bank syariah dan unit usaha syariah yang menjalankan produk Qardh beragunan emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenai sanksi berupa teguran dan denda uang," kata Direktur Perbankan Syariah BI, Mulya Siregar, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Selain sanksi kepada bank umum syariah, Mulya juga menjelaskan, bank syariah atau unit usaha syariah yang menjalankan produk Qardh beragunan emas yang tidak sesuai dengan surat edaran tersebut, akan dapat dikenai sanksi berupa penghentian produk gadai emas.

Menurut Mulya, BI memperketat hal ini dengan maksud agar mengurangi unsure spekulatif. “Tujuannya jangan jadikan pembiayaan ini untuk yang spekulatif, tapi untuk jangka pendek dan mendesak bagi masyarakat. Agar masyarakat punya akses bagi yang memiliki emas,” ujarnya

Mengenai karakteristiknya, kata Mulya lagi, bank sentral menetapkan produk Qardh beragun emas bertujuan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil. Biaya yang dapat dikenakan oleh bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharan.

Mulya menambahkan, bagi bank syariah dan UUS yang telah menjalankan produk Qardh beragun emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan. Kebijakan dan prosedur paling lama satu bulan terhitung sejak belakunya SE, dan jumlah portofolio, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV (finance to value) paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya edaran ini.

Lebih jauh Mulya mengakui, fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebelumnya telah mengizinkan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) dengan murabahah. Namun, saat itu BI tidak mengetahui status peruntukan fatwa tersebut yang ditujukan untuk toko emas atau bank syariah. “Sebab waktu itu ketika pembahasan dengan DSN, fatwa tidak berlaku untuk bank syariah, melainkan untuk toko emas,” sambungnya.

Dikatakan Mulya, selama masa mencicil, emas tersebut harus tetap ada di bank. Nasabah tidak bisa sesukanya melunasi atau bahkan meminta bank menjualnya. Selain itu, bank juga harus memiliki emasnya sejak awal, jika tidak akan mengindikasi terjadinya bubble (gelembung). “Tidak boleh break (berhenti) di tengah jalan. Dia harus melunasi dengan uangnya sendiri. Dia juga tidak bisa menjualnya kembali melalui bank,” tegasnya. **cahyo

Related posts