RI BAKAL KENA IMBASNYA PADA KUARTAL III-2018 - China Alami Pertumbuhan Rendah 6,5%

Jakarta-Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistic-NBS) memprediksi pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2018 melambat di level terlemah sejak krisis keuangan global periode 2009, hanya  tumbuh 6,5% secara tahunan (yoy). Angka ini lebih lambat dari kuartal sebelumnya 6,7%. Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan imbas ekonomi China itu diperkirakan mulai terasa pada kuartal III-2018.

NERACA  

Sebelumnya, para analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan ekonomi China dalam setahun penuh akan mencapai 6,6%, dan 6,3% pada 2019. Jika dilihat secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China melambat menjadi 1,6% dari revisi 1,7% pada kuartal II. Hal itu cukup sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan yang sama, yakni 1,6%. Pemicunya, didorong oleh data ekonomi terbaru Negeri Tirai Bambu yang menunjukkan pelemahan di sektor permintaan domestik.

"Perlambatan cenderung menguat, meskipun pemerintah China sudah berjanji untuk mendorong investasi domestik yang mendukung ekonomi. Permintaan domestik ternyata lebih dari ekspor secara tidak terduga," kata Ekonom Senior Pasar Negara Berkembang SMBC Nikko Securities di Tokyo, seperti dikutip Reuters, akhir pekan lalu

Selain itu, kesepakatan antara Beijing dan Washington terkait dengan dagang terhenti. Padahal sebelumnya pernah ada rencana pembicaraan perdagangan bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Hal itu memicu kekalahan ekuitas domestik dan mendorong tekanan pada ekonomi China yang sudah mengalami pelemahan nilai mata uang.

Dari sisi manufaktur, data menunjukkan pertumbuhan output pabrik China yang melemah menjadi 5,8% pada September, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, nilai investasi aset pada sembilan bulan pertama tahun ini meningkat sedikit lebih cepat dari perkiraan, yakni sebesar 5,4%. Penjualan ritel Negeri Pandar juga naik 9,2%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Angka 6,5% jelas di bawah ekspetasi konsensus kami. Kelemahan sebagian besar berasal dari industri sekunder, terutama dari sektor manufaktur. Kami dapat meninjau kembali prakiraan untuk kuartal keempat kami," kata ekonom senior ANZ China Betty Wang di Hong Kong.

Pekan lalu, China mengumumkan rasio persyaratan cadangan (reserve requirement ratio-RRR) keempat yang dipotong tahun ini. Hal itu meningkatkan langkah untuk menurunkan pembiayaan di tengah kekhawatiran keadaan ekonomi dan perselisihan dagang dengan Amerika Serikat.

Melihat adanya risiko ini, Gubernur Bank Sentral China Yi Gang menyatakan masih akan melihat sisi lain untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan tingkat bank yang akan dijadikan cadangan. Namun di lain sisi, Yi Gang juga mengatakan pertumbuhan negara itu masih akan mencapai target untuk setahun penuh yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 6,5% dengan kemungkinan overshooting.

Di tempat terpisah. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pertumbuhan ekonomi China yang melambat diperkirakan berdampak pada ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018. Menurut dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi China akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Darmin mengatakan China masih membutuhkan impor dari Indonesia, terutama dalam bentuk bahan baku industri, seperti bahan kimia dasar organik, dan produk olahan kelapa sawit.

Hal itu juga terlihat dari kinerja ekspor Indonesia ke China pada Agustus lalu sebesar US$2,1 miliar atau turun US$83,5 miliar dibanding bulan sebelumnya. Kemudian, nilai ekspor Indonesia ke China turun lagi sebesar US$182,6 juta ke angka US$1,92 miliar pada September 2018.

Pelemahan permintaan ekspor ke China akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, karena ekspor netto merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. "Sedikit banyak akan ada pengaruhnya (terhadap pertumbuhan ekonomi)," jelas Darmin seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (19/10).

Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi China merupakan imbas dari perang dagang yang terjadi antara Beijing dan Washington. Produksi China melambat, sehingga permintaan bahan baku juga akan menurun, termasuk dari Indonesia.

Darmin menyayangkan bahwa Indonesia harus terpapar dampak perang dagang antara dua negara besar itu, meski tidak langsung terlibat di dalamnya. "Pertumbuhan Indonesia pun kena dampak dari trade war juga," ujarnya.

Darmin enggan menyebutkan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Ia hanya menyebutkan perlambatan ekonomi China tak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia pada kuartal kedua. "Nanti tunggu hasil Badan Pusat Statistik (BPS) November," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintahan Presiden Jokowi menyebut bahwa pihaknya berhasil menjaga kenaikan pertumbuhan ekonomi dan menghentikan kutukan penurunan ekonomi yang telah terjadi sejak 2011. "Kutukan pertumbuhan ekonomi yang makin menurun [sejak 2011] bisa dihentikan," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Prof Dr. Ahmad Erani Yustika dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/10).

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pada tahun pertama Jokowi menjabat di 2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79%. Ini adalah angka pertumbuhan terendah dalam enam tahun terakhir. Selanjutnya, Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Erani menyebut bahwa pemerintah berhasil membuat mitigasi kebijakan yang memadai meski terdapat terdapat turbulensi ekonomi.

Hal tersebut terlihat pada 2016 dimana terjadi titik balik ketika pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03%. Berikutnya, pada 2017 pertumbuhan ekonomi naik tipis menjadi 5,07%. Tahun ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai sekitar 5,2%.

Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berhasil menekan inflasi di bawah 4% selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2015 inflasi tercatat sebesar 3,35%. Inflasi makin menurun di tahun berikutnya yakni 3,02%.

Namun pada 2017, inflasi naik menjadi 3,61%.. Sementara tahun ini, pemerintah optimis inflasi bisa 3% saja.  "Ini sejarah baru di mana pemerintah bisa mengelola stablitas harga yang selama ini sulit dilakukan," ujarnya.

Erani memaparkan, terdapat lima agenda besar ekonomi yang disasar oleh pemerintah selama empat tahun ini. Pemerintah menjaga stabilitas makro ekonomi untuk memperbaiki kualitas pembangunan yang meliputi kemiskinan, pengangguran, inflasi, investasi, dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan agenda keadilan ekonomi yang sebelum ini rumit untuk dieksekusi yaitu mengurangi ketimpangan. Selanjutnya, pemerintah mempersiapkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun kemandirian ekonomi yang tertunda begitu lama.

Terakhir, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi.

Sebelumnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat sekitar 1% dalam jangka menengah, dari posisi saat ini sekitar 5,1% pada 2018.  

Deputi Direktur Departemen Asia Pasifik IMF Kenneth Kang mengatakan Indonesia punya peluang meningkatkan ekonomi bila kebijakan reformasi struktural yang sudah dimulai saat ini terus dilakukan. Sebab, reformasi ini akan membuat fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat, meski tekanan eksternal menerjang.

Reformasi struktural itu terdiri atas beberapa hal. Pertama, memperluas sumber pembiayaan untuk menambah kemampuan dana. Kedua, memacu pertumbuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, mereformasi pasar tenaga kerja demi merangsang investasi swasta. "Kombinasi kebijakan ini dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar satu persen dalam jangka menengah," ujar Kang di Bali, Jumat (12/10).

Selain itu, IMF menilai Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan dari beberapa kebijakan cepat yang diambil saat ini, yaitu menjaga fiskal dan memulihkan defisit transaksi berjalan. "Kami mendukung ini karena bisa menjaga stabilitas makro Indonesia. Kami yakin, mereka mampu bekerja keras dan mengadaptasi perubahan dengan mengeluarkan kebijakan yang pas untuk mereka," katanya.

Untuk saat ini, IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia sejatinya memiliki fundamental yang baik, meski ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, sehingga terjadi depresiasi atau pelemahan. "Mata uang Indonesia sudah terdepresiasi sekitar 11% terhadap dolar AS, tapi ini terjadi pula pada Selandia Baru dan Australia yang terdepresiasi 9%," ujarnya.  

Namun, IMF menilai beberapa indikator fundamental ekonomi Indonesia tetap baik. Misalnya, rasio utang pemerintah sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%. Kemudian, inflasi masih jauh di bawah target pemerintah sebesar 3,5%, cadangan devisa sekitar US$115 miliar, dan tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio-CAR) perbankan sekitar 22%. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…