Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

NERACA

Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor  20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada 29 Maret 2018 lalu, terus mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Perpres tersebut dinilai cacat formil dan materiil, dan menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja lokal.

Guna mengetahui arah dan kebijakan dari Perpres Nomor 20 Tahun 2018 itu, Forum Kebijakan Publik, akan melakukan diskusi dengan Thema : Melihat Implementasi Perpres 20 Tahun 2018 untuk Peningkatan Investasi, yang akan dilaksanakan pada Selasa (23/10) di sebuah Kafe di Kota Bandung.

Panitia pelaksana Dede Haryadie dalam siaran pers yang diterima NERACA Sabtu (20/10) menerangkan munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memudahkan TKA dari sisi prosedur. Tujuan Perpres itu untuk memperlancar dari aspek mekanisme birokrasi perizinan sehubungan dengan TKA yang bekerja di Indonesia.

“Agar tidak terus menjadi polemik, sejumlah elemen masyarakat dan tokoh politik menyarankan agar pemerintah benar-benar cermat dalam menerapkan regulasi yang mengatur mengenai penggunaan TKA yang terdapat di wilayah Republik Indonesia,” tandasnya.

Dede Haryadie menambahkan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tersebut untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga berbiaya tinggi hingga rawan terjadi pungutan liar (pungli).”Perpres ini juga untuk menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kiranya dapat disepakati bahwa keberhasilan implementasi Perpres 20 Tahun 2018 tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan beberapa pihak, tetapi merupakan tantangan bersama bagi masyarakat untuk menempatkan Indonesia pada posisi negara yang aman untuk berinvestasi.“Masuknya investasi dalam jumlah besar akan memperkuat ekonomi Indonesia dan mampu berkompetisi dengan negara-negara yang kuat secara ekonomi,” kata Dede.

Ia menambahkan dalam diskusi itu, akan menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tokoh muda Jawa Barat, H. Yusuf Ali Tantowi, Lc., MA, pengajar hukum Unpad dan juga pengamat sosial Sarinah SH., M.Si. Peserta, tambah dia, berasal dari perwakilan buruh,  aktivis mahasiswa, peneliti, akademisi dan masyarakat umum. Ron