Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

Forum Pemerhati Kebijakan Publik Akan Bedah Perpres 20 Tahun 2018

NERACA

Sukabumi – Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada 29 Maret 2018 lalu, terus mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Perpres tersebut dinilai cacat formil dan materiil, dan menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja lokal.

Guna mengetahui arah dan kebijakan dari Perpres Nomor 20 Tahun 2018 itu, Forum Kebijakan Publik, akan melakukan diskusi dengan Thema : Melihat Implementasi Perpres 20 Tahun 2018 untuk Peningkatan Investasi, yang akan dilaksanakan pada Selasa (23/10) di sebuah Kafe di Kota Bandung.

Panitia pelaksana Dede Haryadie dalam siaran pers yang diterima NERACA Sabtu (20/10) menerangkan munculnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memudahkan TKA dari sisi prosedur. Tujuan Perpres itu untuk memperlancar dari aspek mekanisme birokrasi perizinan sehubungan dengan TKA yang bekerja di Indonesia.

“Agar tidak terus menjadi polemik, sejumlah elemen masyarakat dan tokoh politik menyarankan agar pemerintah benar-benar cermat dalam menerapkan regulasi yang mengatur mengenai penggunaan TKA yang terdapat di wilayah Republik Indonesia,” tandasnya.

Dede Haryadie menambahkan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tersebut untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit sehingga berbiaya tinggi hingga rawan terjadi pungutan liar (pungli).”Perpres ini juga untuk menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kiranya dapat disepakati bahwa keberhasilan implementasi Perpres 20 Tahun 2018 tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan beberapa pihak, tetapi merupakan tantangan bersama bagi masyarakat untuk menempatkan Indonesia pada posisi negara yang aman untuk berinvestasi.“Masuknya investasi dalam jumlah besar akan memperkuat ekonomi Indonesia dan mampu berkompetisi dengan negara-negara yang kuat secara ekonomi,” kata Dede.

Ia menambahkan dalam diskusi itu, akan menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tokoh muda Jawa Barat, H. Yusuf Ali Tantowi, Lc., MA, pengajar hukum Unpad dan juga pengamat sosial Sarinah SH., M.Si. Peserta, tambah dia, berasal dari perwakilan buruh, aktivis mahasiswa, peneliti, akademisi dan masyarakat umum. Ron

BERITA TERKAIT

Likuiditas Perbankan akan Semakin Ketat Di Tahun Depan

      NERACA   Jakarta - Sektor perbankan akan menghadapi tantangan di tahun depan berupa likuiditas yang semakin ketat.…

Telkom Raih Asean Engineering Award 2018

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mendapat penghargaan atas komitmen membangun infrastruktur telekomunikasi digital yang mampu menciptakan pemerataan konektivitas…

Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha - PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemkot Sukabumi Akan Luncurkan BPHTB Online - BPKD Niat Naikan NJOP

Pemkot Sukabumi Akan Luncurkan BPHTB Online BPKD Niat Naikan NJOP NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memberikan kemudahan…

DJP Sumsel-Babel Gelar Sita Serentak

DJP Sumsel-Babel Gelar Sita Serentak NERACA Palembang - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan…

NasionalRe Gelar Jogjaventure With NasionalRe - Tingkatkan Soliditas Dengan Mitra Kerja

NasionalRe Gelar Jogjaventure With NasionalRe Tingkatkan Soliditas Dengan Mitra Kerja NERACA Yogyakarta - Sebagai bentuk apresiasi sekaligus meningkatkan soliditas dan…