NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui  layanan berbasis  Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem ini akan memperpendek  waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Prof.Erizal Jamal, Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa sistem perizinan yang transparan dan lebih cepat menjadi fokus awal untuk pembenahan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) telah mengeluarkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan online terintegasi atau online single submission (OSS)  yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM 

Selama tahun 2015-2017, dikatakan Erizal, sudah dilakukan pendampingan terhadap 31 Perusahaan yang akan berinvestasi di bidang pertanian.Khusus untuk tebu, jagung, sapi, padi dan lainnya. “Jadi dengan adanya OSS ini maka proses menjadi lebih cepat dan ada kepastian bagi pelaku usaha serta dapat dimonitoring,” jelas Erizal Jamal, Kepala Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementan dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), di Jakarta (17/10).

Menurut Erizal Jamal, mengeluarkan Online Single Submission (OSS) guna mempercepat proses perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha. “Jadi dengan adanya OSS, proses perizinan menjadi lebih cepat dan ada kepastian bagi pelaku usaha serta dapat dimonitoring,” jelas Erizal Jamal  dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), di Jakarta (17/10).

Erizal menyebutkan  melalui sistem bisa memantau perizinan yang  telah diajukan. Termasuk juga  mengawal dan menghemat waktu proses perizinan. “Perkembangan proses perizinan ini juga menjadi indikator kerja kami,” katanya.

Ditempat yang sama, Fadhil Hasan Direktur Asian Agri , menuturkan sistem perizinan online yang terintegrasi ini dapat  memperbaiki easing doing  business  di sektor Pertanian. Untuk itu, fokus kebijakan investasi sektor pertanian harus dimulai BKPM  untuk peningkatan porsi sektor pertanian  dalam investasi asing dan PMDN.

Selama ini, kata Fadhil, BKPM belum menjadikan sektor pertanian sebagai  potensi investasi yang menjanjikan padahal sektor  tersebut didukung oleh sumber daya lahan dan  SDM yang berlimpah.

Sementara itu, Dosen Universitas Prasetya Mulya , Rio Christiawan mengusulkan memperluas OSS tidak hanya izin usaha melainkan sampai kepada izin teknis. Pasalnya, proses perizinan teknis belum dapat dijangkau OSS padahal nyawa dari investasi sumber daya alam berada di izin teknis seperti amdal, izin lingkungan, dan HGU.

Dikatakan Rio, investor perlu waktu yang lebih cepat untuk pengurusan perizinan hingga operasional karena akan berpengaruh kepada Cash Flow sehat dan dampak sosial dihindarkan . Perbaikan lain adalah memperkuat koordinasi antara SKPD sehingga mengatasi debirokrasi perizinan dan  jumlah izin yang diatur lebih sedikit.