Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR

Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dana saksi dibiayai negara untuk menghindari persaingan tidak sehat antar kandidat dan antarpartai politik dalam pilpres serta pileg.

"Biaya saksi harus dibiayai negara agar tidak ada persaingan yang tidak sehat pada pembiayaan saksi," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Dia mengatakan kalau dana saksi tidak dibiayai negara maka nanti kalau ada partai yang memiliki dana banyak, bisa memonopoli atau mengontrol sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Menurut dia kalau negara yang membayar saksi maka negara menjamin bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) aman."Saya menilai harus dianggap bagian dari pos belanja kita dalam proses kita memperbaiki proses berdemokrasi dan pemilihan kita ini," ujar dia.

Fahri menilai keberadaan saksi adalah untuk kepentingan negara agar menyelamatkan proses berdemokrasi sehingga jangan biarkan uang itu jadi alat bersengketa dalam Pemilu. Dia mengatakan pembiayaan saksi oleh negara juga untuk memperbaiki proses berdemokrasi karena kredibilitas Pemilu penting bagi eksistensi dan legitimasi pemerintahan yang akan datang.

"Yang bersengketa di dalam Pemilu cukup ide, gagasan, program, reputasi dan kredibilitas. Namun kalau uang dijadikan alat bersengketa, itu yang berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Selasa (16/10), sejumlah anggota DPR mengusulkan dana saksi parpol untuk Pemilu 2019 dibiayai APBN.

Usulan tersebut menyebutkan, dana saksi dibutuhkan untuk memastikan adanya saksi masing-masing parpol sehingga pemilu yang jujur adil dapat tercipta. Sebab, dalam pengalaman pilkada, ada parpol-parpol yang tidak ada saksinya di TPS, sehingga dinilai rawan penyelewengan suara.

Meski sempat mengemuka dalam rapat kerja tersebut, namun hal itu belum menjadi salah satu keputusan dalam kesimpulan rapat kerja tersebut. Ant

BERITA TERKAIT

Jaga Rasio Utang Sehat

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…

DPR Terima Empat CHA Hasil Seleksi KY

DPR Terima Empat CHA Hasil Seleksi KY NERACA Jakarta - DPR RI menerima empat nama Calon Hakim Agung (CHA) hasil…

TARIF CUKAI ROKOK TIDAK NAIK

Pekerja melinting rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan alat linting di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/1). Pemerintah memutuskan tidak menaikkan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…