Wakil Ketua DPR - Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR

Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dana saksi dibiayai negara untuk menghindari persaingan tidak sehat antar kandidat dan antarpartai politik dalam pilpres serta pileg.

"Biaya saksi harus dibiayai negara agar tidak ada persaingan yang tidak sehat pada pembiayaan saksi," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Dia mengatakan kalau dana saksi tidak dibiayai negara maka nanti kalau ada partai yang memiliki dana banyak, bisa memonopoli atau mengontrol sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Menurut dia kalau negara yang membayar saksi maka negara menjamin bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) aman."Saya menilai harus dianggap bagian dari pos belanja kita dalam proses kita memperbaiki proses berdemokrasi dan pemilihan kita ini," ujar dia.

Fahri menilai keberadaan saksi adalah untuk kepentingan negara agar menyelamatkan proses berdemokrasi sehingga jangan biarkan uang itu jadi alat bersengketa dalam Pemilu. Dia mengatakan pembiayaan saksi oleh negara juga untuk memperbaiki proses berdemokrasi karena kredibilitas Pemilu penting bagi eksistensi dan legitimasi pemerintahan yang akan datang.

"Yang bersengketa di dalam Pemilu cukup ide, gagasan, program, reputasi dan kredibilitas. Namun kalau uang dijadikan alat bersengketa, itu yang berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Selasa (16/10), sejumlah anggota DPR mengusulkan dana saksi parpol untuk Pemilu 2019 dibiayai APBN.

Usulan tersebut menyebutkan, dana saksi dibutuhkan untuk memastikan adanya saksi masing-masing parpol sehingga pemilu yang jujur adil dapat tercipta. Sebab, dalam pengalaman pilkada, ada parpol-parpol yang tidak ada saksinya di TPS, sehingga dinilai rawan penyelewengan suara.

Meski sempat mengemuka dalam rapat kerja tersebut, namun hal itu belum menjadi salah satu keputusan dalam kesimpulan rapat kerja tersebut. Ant

BERITA TERKAIT

Investasikan Dana US$ 8 Juta - Pelita Samudera Beli Satu Kapal Kargo MV

NERACA Jakarta – Kejar pertumbuhan bisnis di sektor logistik, PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) telah merampungkan transaksi pembelian satu…

Genjot Pertumbuhan DPK, BTN Siap Kelola Dana IKAL

Pacu pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus perluas kerjasama dengan berbagai instansi. Teranyar, perseroan…

Mantan Ketua MK - Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah

Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua MK Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah Jakarta - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Hasil Observasi Ombudsman Terhadap Kesiapan Angkutan Lebaran

Hasil Observasi Ombudsman Terhadap Kesiapan Angkutan Lebaran NERACA Jakarta - Hasil observasi Ombudsman RI terhadap kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran menunjukkan…

Kuasa Hukum PKE: Rekind Tak Pernah Respons Surat Panggilan

Kuasa Hukum PKE: Rekind Tak Pernah Respons Surat Panggilan NERACA Jakarta - Kuasa Hukum PT Prima Kana Energy (PKE), Bachtiar…

KPK Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre

KPK Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil perhitungan kerugian…