Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR

Dana Saksi Dibiayai Negara Hindari Persaingan Tidak Sehat 

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dana saksi dibiayai negara untuk menghindari persaingan tidak sehat antar kandidat dan antarpartai politik dalam pilpres serta pileg.

"Biaya saksi harus dibiayai negara agar tidak ada persaingan yang tidak sehat pada pembiayaan saksi," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Dia mengatakan kalau dana saksi tidak dibiayai negara maka nanti kalau ada partai yang memiliki dana banyak, bisa memonopoli atau mengontrol sehingga berpotensi terjadinya kecurangan. Menurut dia kalau negara yang membayar saksi maka negara menjamin bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) aman."Saya menilai harus dianggap bagian dari pos belanja kita dalam proses kita memperbaiki proses berdemokrasi dan pemilihan kita ini," ujar dia.

Fahri menilai keberadaan saksi adalah untuk kepentingan negara agar menyelamatkan proses berdemokrasi sehingga jangan biarkan uang itu jadi alat bersengketa dalam Pemilu. Dia mengatakan pembiayaan saksi oleh negara juga untuk memperbaiki proses berdemokrasi karena kredibilitas Pemilu penting bagi eksistensi dan legitimasi pemerintahan yang akan datang.

"Yang bersengketa di dalam Pemilu cukup ide, gagasan, program, reputasi dan kredibilitas. Namun kalau uang dijadikan alat bersengketa, itu yang berbahaya," kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Selasa (16/10), sejumlah anggota DPR mengusulkan dana saksi parpol untuk Pemilu 2019 dibiayai APBN.

Usulan tersebut menyebutkan, dana saksi dibutuhkan untuk memastikan adanya saksi masing-masing parpol sehingga pemilu yang jujur adil dapat tercipta. Sebab, dalam pengalaman pilkada, ada parpol-parpol yang tidak ada saksinya di TPS, sehingga dinilai rawan penyelewengan suara.

Meski sempat mengemuka dalam rapat kerja tersebut, namun hal itu belum menjadi salah satu keputusan dalam kesimpulan rapat kerja tersebut. Ant