Kemerdekaan, Ketergantungan, dan Sistem Ekonomi

Oleh: Muhammad Ihza Azizi

Aktivis Literasi Ekonomi

Sudah 73 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Sudah setua itulah Negeri ini mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, seiring nafas perubahan yang diagendakan, realitas anti kemandirian mengancam pencapaian cita-cita ini. Semakin tua, negeri ini semakin mantap dalam cengkraman ketergantungan.

Padahal, Memaknai kemerdekaan tidak hanya sebatas dari lepasnya negeri dari penjajahan secara fisik. Namun lebih nyata dari itu, kemerdekaan harus juga dipahami sebagai bebasnya bangsa dari tiga penyakit ketergantungan: pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Dalam bukunya, Ismail dkk. (2013) menyebut bahwa sistem ekonomi Indonesia berasaskan pada kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Sedangkan prinsip penyelenggaraannya mengamanatkan adanya keadilan dan kemanfaatan. Celakanya, implementasi pengamalannya masih jauh dari etika normatif tersebut.

Kemandirian adalah ongkos yang harus dibayar untuk mencapai kemerdekaan. Namun, tiga penyakit ketergantungan tadi menyebabkan ongkos tersebut menjadi lebih mahal. Ada tiga penyebab penyakit ketergantungan ini semakin akut. Pertama, deindustrialisasi yang disebabkan oleh kealpaan untuk mengembangkan sektor tradable sebagai tumpuan. Transformasi ekonomi Indonesia masih mengandaikan sektor non-tradable sebagai pijakannya. Padahal, sektor non-tradable adalah penopang setelah sektor tradable lebih dulu kokoh.

Kedua, rezim angaran defisit tanpa kontrol dengan utang sebagai jalan pintas. Penerimaan negara yang tak pernah beres adalah ekornya. Sedangkan kepalanya adalah perencanaan yang buruk. Ketiga, ketidakberdayaan ditengah gempuran gurita asing dalam perekonomian. Teori Dependensia era tahun 1960-1970an sangat cocok untuk menggambarkan realita saat ini. Para pengusung teori ini memiliki argumen yang sama bahwa industrialisasi di negara maju justru tak cukup mampu mengangkat negara berkembang dari kemiskinan. Sebabnya, penetrasi negara industri maju melalui penanaman modal asing justru menyebabkan negara berkembang harus membayar mahal nilai tambah produksi (value added). Argumen tersebut cocok bila melihat struktur ekspor Indonesia yang hanya mengandalkan komoditas primer.

Fakta kebijakan yang kontradiksi terhadap upaya pemantapan sistem ekonomi dengan asas dan prinsip diatas harus segera dibereskan. Jangan ada lagi paket-paket kebijakan yang justru mencederai amanat pemerataan nisbah ekonomi. Pembatalan berbagai regulasi yang melabrak konstitusi harus dilakukan. Selain itu, pembiaran sektor tradable yang terus menerus mengalami deindustrialisasi segera mungkin diatasi. Sistem ekonomi Indonesia memang masih menjadi diskursus yang belum usai. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak menyepakati prinsip keadilan dan kemanfaatan

BERITA TERKAIT

Gejolak Persaingan Ekonomi Global vs Cashflow yang Sehat - Studi Kasus Unrealized loss PLN

  Oleh: Sudimara Pati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta Belakangan kita diberitakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik BUMN…

IKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

NERACA Jakarta – Industri kecil dan menengah (IKM) berperan menjadi tulang punggung terhadap perekonomian nasional. Sebab, IKM sebagai sektor mayoritas…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Perlu Memahami Konsep TKDN

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sistem industri harus hadir dalam dimensi…