Repo BTN-SMF Untuk KPR Subsidi dan Rumah Sederhana - Nilainya Mencapai Rp 500 Miliar

NERACA

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjalin kerjasama jual beli tagihan KPR bersyarat atau repo dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). BTN bakal menggunakan repo senilai RP 500 miliar ini untuk mendukung pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR). “Program kami memang mendukung pembiayaan perumahan khususnya rumah sederhana. Syukur-syukur dana dari SMF ini bisa digunakan untuk KPR subsidi," tutur Direktur Keuangan BTN Saut Pardede seusai menandatangani perjanjian repo dengan SMF, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Saut mengatakan, target penyaluran KPR subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang telah disepakati Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan BTN adalah 16 ribu unit. Terkait repo ini, Saut mengungkapkan, memiliki jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sekitar 7,35%. "Sekitar 7,35%. Yang pasti dibawah 7,5%," imbuhnya.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro yang hadir dalam acara penandatanganan ini mengatakan, kerja sama dengan SMF ini memang difokuskan pada mekanisme penyaluran pinjaman melalui jual beli tagihan KPR bersyarat. "Hal ini merupakan upaya perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan KPR yang menjadi core business BTN. Kerjasama dengan SMF membuat Mortgage BTN bisa jadi likuid," kata Iqbal.

Mekanisme repo ini pada dasarnya hampir sama dengan transaksi repo yang berlaku pada obligasi yang diperdagangkan di pasar uang. Namun, dalam mekanisme repo ini, yang digunakan sebagai underlying transaksinya adalah KPR. Ini merupakan satu model baru yang dilakukan BTN bersama SMF dalam upaya pengembangan sistem pembiayaan sekunder perumahan.

Sementara itu, Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto berharap kerja sama dengan BTN dapat membantu semakin banyak keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. "SMF sesuai dengan fungsinya menyalurkan dana jangka menengah ataupun jangka panjang kepada lembaga penyalur KPR," tukasnya pada kesempatan yang sama

Atas dana Rp. 500 miliar yang disalurkan kepada Bank BTN tersebut, secara hukum hak atas aset tagihan KPR beralih ke SMF. Namun secara akuntansi masih milik Bank BTN. Pengelolaan aset KPR tersebut tetap ditangani oleh Bank BTN seperti halnya dengan transaksi sekuritisasi. “Saat ini model transaksi yang dapat ditawarkan adalah jual beli tagihan KPR bersyarat dan tidak bersyarat. Jual beli tagihan bersyarat merupakan pinjaman, sedangkan tanpa syarat yaitu sekuritisasi,” tambah Raharjo.

Bank BTN dan SMF juga telah bekerjasama sebelumnya dalam proyek sekuritisasi KPR. Transaksi sekuritisasi dimaksud telah dilakukan sebanyak 4 kali dengan total Rp1,95 triliun. Kerjasama yang dilakukan Bank BTN dan SMF tersebut diharapkan secara bertahap mampu menciptakan mekanisme pasar yang dapat menurunkan tingkat suku bunga KPR. Dengan demikian diharapkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. **cahyo

Related posts