Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK - Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK

Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sedang melakukan perhitungan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 seiring ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari pemerintah pusat melalui kementerian tenaga kerja sebesar 8,03 persen."Saat ini kita sedang melakukan perhitungan untuk UMK," ujar Plt Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Sukabumi Iyan Damayanti kepada Neraca, Rabu (17/10).

Menurut Iyan, rumusan penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional."Kalau di Kota Sukabumi sendiri selain laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga masuk dalam rumusan penghitungan UMK," terang Iyan.

Sebenarnya lanjut Iyan, pihaknya sudah melakukan penghitungan sesuai dengan instruksi dari pusat, bahkan angka untuk penentuan UMK sudah keluar. Tapi kata Iyan, pihaknya juga harus melakukan diskusi dengan pihak Dewan Pengupahan Kota (Depeko)."Ditahun 2018 UMK kita sebesar Rp2,158 juta, setelah ada kenaikan UMP 8,03 persen, tentu akan naik juga," ujar Iyan.

Kemudian Iyan juga mengatakan, di bulan November surat pengajuan kenaikan untuk UMK sudah diajukan ke Provinsi Jawa Barat, setelah itu tinggal menunggu hasil keputusan gubernur."Kita ajukan hasil perhitungan UMK ke Gubernur, nanti Gubenur yang memutuskan berapa UMK Kota Sukabumi. UMK kita pasti berbeda dnegan kota-kota lainya di Jawa Barat," ujarnya.

Sampai saat ini pihaknya juga belum melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan karena belum ada kepastian berapa naiknya UMK. Tapi, pihaknya juga akan memberitahu ke perusahaan setelah ada keputusan dari gubernur. Setelah ada keputusan dari gubernur besaran UMK, pihaknya juga akan memberikan kesempatan ke perusahaan untuk mengajukan keberatan hasil keputusan gubenur besaran UMK tersebut."Biasanya dalam waktu 30 hari perusahaan yang menyatakan keberatan dengan hasil UMK, bisa mengajukan keberatan ke gubernur," pungkas Iyan. Arya

BERITA TERKAIT

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Semalam Debat, Pagi Ini Jokowi Langsung Kerja

Semalam Debat, Pagi Ini Jokowi Langsung Kerja NERACA Jakarta - Setelah mengikuti debat perdana dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil NERACA Jakarta - Perusahaan fintech peer to peer lending (P2P…

Kunjungi Sulteng, Forkom Koperasi Serahkan Bantuan Ke Pengungsi Korban Tsunami

Kunjungi Sulteng, Forkom Koperasi Serahkan Bantuan Ke Pengungsi Korban Tsunami NERACA Palu - Sejumlah perwakilan dari Forum Komunikasi Koperasi Besar…

Lima BRT Sukabumi Direncanakan April Bisa Beroperasi

Lima BRT Sukabumi Direncanakan April Bisa Beroperasi NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi mendapatkan bantuan hibah lima unit…