Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK - Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK

Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sedang melakukan perhitungan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 seiring ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari pemerintah pusat melalui kementerian tenaga kerja sebesar 8,03 persen."Saat ini kita sedang melakukan perhitungan untuk UMK," ujar Plt Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Sukabumi Iyan Damayanti kepada Neraca, Rabu (17/10).

Menurut Iyan, rumusan penghitungan didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional."Kalau di Kota Sukabumi sendiri selain laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga masuk dalam rumusan penghitungan UMK," terang Iyan.

Sebenarnya lanjut Iyan, pihaknya sudah melakukan penghitungan sesuai dengan instruksi dari pusat, bahkan angka untuk penentuan UMK sudah keluar. Tapi kata Iyan, pihaknya juga harus melakukan diskusi dengan pihak Dewan Pengupahan Kota (Depeko)."Ditahun 2018 UMK kita sebesar Rp2,158 juta, setelah ada kenaikan UMP 8,03 persen, tentu akan naik juga," ujar Iyan.

Kemudian Iyan juga mengatakan, di bulan November surat pengajuan kenaikan untuk UMK sudah diajukan ke Provinsi Jawa Barat, setelah itu tinggal menunggu hasil keputusan gubernur."Kita ajukan hasil perhitungan UMK ke Gubernur, nanti Gubenur yang memutuskan berapa UMK Kota Sukabumi. UMK kita pasti berbeda dnegan kota-kota lainya di Jawa Barat," ujarnya.

Sampai saat ini pihaknya juga belum melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan karena belum ada kepastian berapa naiknya UMK. Tapi, pihaknya juga akan memberitahu ke perusahaan setelah ada keputusan dari gubernur. Setelah ada keputusan dari gubernur besaran UMK, pihaknya juga akan memberikan kesempatan ke perusahaan untuk mengajukan keberatan hasil keputusan gubenur besaran UMK tersebut."Biasanya dalam waktu 30 hari perusahaan yang menyatakan keberatan dengan hasil UMK, bisa mengajukan keberatan ke gubernur," pungkas Iyan. Arya

BERITA TERKAIT

Rekind Klarifikasi Terkait Pemberitaan PAU di Media Online

Rekind Klarifikasi Terkait Pemberitaan PAU di Media Online NERACA Jakarta - Menyikapi pemberitaan di media online tentang permasalahan antara PT…

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum lakukan penyuluhan…

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen

Jubir KPK : MCP Papua Baru 25 Persen NERACA Jayapura - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dari hasil evaluasi hingga…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

BNNP Papua Barat Bekuk 4 Tersangka Narkoba

Jakarta-BNNP Papua Barat bekuk empat tersangka dan barang bukti penyalahgunaan narkotika golongan I yang akan diselundupkan ke Lapas Sorong dan…

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat

Pemkot Sukabumi Gelar Penyuluhan Produk Hukum Kepada Masyarakat NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum lakukan penyuluhan…