KPK Siap Periksa Petinggi Lippo Group - YLKI DESAK PERLINDUNGAN KONSUMEN MEIKARTA

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera memanggil sejumlah pihak dari Lippo Group, untuk selanjutnya diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak negara supaya hadir untuk melindungi hak konsumen.

NERACA

"Pihak swasta baik itu dari Lippo Group atau yang lain jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil dan akan dilakukan pemeriksaan," tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (16/10).

Tidak hanya itu. Tim KPK kemarin (17/10) juga menggeledah Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. “Tim KPK masih berada di lokasi," ujar Febri seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Penyidik KPK menduga ada dokumen proyek di Kantor Lippo Karawaci itu. Proyek Meikarta memiliki hubungan dengan PT Lippo Karawaci Tbk. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Menurut Febri, selain pihak Lippo Group, pihaknya juga akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun, dia belum mengetahui pasti kapan pemanggilan para saksi akan dimulai. "KPK akan melakukan proses pemeriksaan terhadap pegawai pejabat pemerintahan di Kabupaten Bekasi atau pihak yang terkait dengan perizinan ini," ujarnya.

Dia mengimbau kepada para pihak yang nantinya dipanggil penyidik KPK bersikap kooperatif. Dia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang tak kooperatif dan berusaha menghalangi penyidikan bakal dijerat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. "Jadi kami imbau agar bersifat kooperatif kepada pihak-pihak tertentu baik yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara ini," ujarnya.

Kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan anak buahnya disebut-sebut menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Sejumlah tersangka saat ini sudah ditahan oleh KPK.

Perlindungan Konsumen

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek Meikarta untuk menjelaskan kepada publik mengenai kelanjutan megaproyek hunian Meikarta.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, OTT terhadap pejabat Bekasi dan direksi Lippo Group membuat konsumen khawatir mengenai keberlanjutan proyek Meikarta. Seperti diketahui, proyek properti tersebut hingga kini belum tuntas sepenuhnya. "Kalau sampai proyek Meikarta diberhentikan akibat perizinan yang belum atau tidak beres, atau masalah lain, maka negara harus hadir," ujar Tulus dalam keterangan resminya, kemarin.

Menurut dia, negara perlu ikut campur untuk memastikan hak konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian unit di Meikarta. Pasalnya, masalah perizinan proyek Meikarta juga tak lepas dari tanggung jawab negara. "Bagaimanapun hal ini merupakan tanggung jawab negara dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Tulus mengatakan, jika pihaknya sejak awal telah memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi pembelian di salah satu unit Meikarta. Masalahnya, isu tentang perizinan pembangunan proyek Meikarta sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan sejak awal proyek itu diumumkan oleh manajemen Lippo Group pada tahun lalu. "YLKI kembali menegaskan agar masyarakat berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, YLKI banyak mendapatkan pengaduan masalah properti sepanjang tahun ini. Tercatat, pengaduan tentang properti menduduki urutan pertama pertama, di mana 43% pengaduan tersebut berasal dari konsumen Meikarta dengan jumlah 11 kasus. "Mayoritas pengaduan terkait uang muka yang tidak bisa ditarik lagi padahal kalau di iklan bisa dikembalikan," tutur Tulus.

Rekam Jejak

Sebelum dilakukan OTT KPK, Bupati Bekasi Neneng Hasanah sempat mengaku kaget saat ditanyai wartawan soal operasi tangkap tangan terhadap empat anak buahnya. Dia berdalih “Kaget lah pastinya. Prihatin pasti,” saat ditanyai wartawan di Plasa Kabupaten Bekasi, Senin siang (15/10).

Neneng diketahui merupakan petahana Bupati Bekasi. Pada Pilkada 2017, dia berpasangan dengan Eka Supriatmadja. Pasangan ini memeroleh 39,82% suara pada Pilkada tersebut dan mengalahkan pasangan Sa’dudin-Ahmad Dhani yang memeroleh 26,13% suara.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 5 Juli 2018, Neneng punya total kekayaan mencapai Rp73.440.114.829 (Rp73,3 miliar). Harta ini terdiri dari 143 tanah dan bangunan yang tersebar di Purwakarta, Bekasi, dan Karawang senilai Rp61,7 miliar, 2 mobil senilai Rp679 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp452,7 juta, kas dan setara kas Rp9,9 miliar, harta lainnya Rp2,2 miliar, dan utang Rp1,65 miliar.

Neneng merupakan politikus Golkar. Dia juga menantu dari mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf. Neneng menamatkan pendidikan di Universitas Yarsi pada 2011. Sebelum menjadi Bupati Bekasi pada 2012, Neneng lebih dulu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2011.

Pernyataan Neneng yang mengaku prihatin tampaknya tidak terbukti. Dugaan keterlibatan Neneng terungkap saat Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membeberkan, kasus suap dari Lippo Group ini diperuntukkan bagi pengurusan izin Meikarta di Kabupaten Bekasi. “Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” ujar Laode, Senin malam.

Meikarta adalah nama proyek prestisius yang tengah digarap oleh Lippo Group. Pada Mei 2017, grup bisnis itu mengumumkan pernyataan resmi mereka yang menerangkan korporasi itu menanam investasi Rp278 triliun buat proyek seluas 500 ha.

Dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik KPK mendapati Lippo Group berencana memberikan uang komitmen pengurusan proyek sebesar Rp13 miliar untuk fase pertama. Dua fase lainnya belum diurus. Dana yang baru diberikan untuk fase pertama ini sekitar Rp7 miliar lewat sejumlah dinas terkait di lingkungan Kabupaten Bekasi. Temuan penyidik KPK ini membuat Neneng akhirnya dinonaktifkan Mendagri sebelum masa jabatannya berakhir. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…

Dekonsolidasi Positif Bagi Meikarta dan LPCK

NERACA Jakarta – Aksi korporasi PT Lippo Cikarang Tbk mendekonsolidasi PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek mega properti Meikarta…

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan

Pimpinan Persoalkan Legalitas WP KPK Dalam Gugatan NERACA Jakarta - Pimpinan KPK mempersoalkan legalitas Wadah Pegawai (WP) KPK yang menggugat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN MEMILIKI TANAH SUBUR - Kepala Bappenas Prihatin Kondisi Nelayan Miskin

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia. Dia melihat petani dan…