Ketika menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga BBM untuk premium (bersubsidi) akan dinaikkan dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000 per liter, banyak pihak terkejut saat itu. Namun kurang dari 1 jam kemudian, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya membatalkan kenaikan harga premium tersebut.

Jelas, hal itu merupakan blunder bagi Jonan. Karena menurut penjelasan Kementerian BUMN, keputusan kebijakan harga BBM bersubsidi yang dipandang strategis itu seharusnya dibahas dulu dalam lintas sektoral kementerian. Pasalnya, pejabat Kementerian BUMN menyatakan baru mendengar pengumuman Jonan itu melalui televisi. Artinya, pengumuman kenaikan harga premium itu tidak melalui forum resmi pertemuan menteri terkait. Padahal, sebelumnya pemerintah selalu membahas terlebih dulu melalui rapat terbatas di kabinet.

Selain masalah BBM, persoalan impor beras yang rencananya akan mulai masuk akhir Januari 2018, bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang sebelumnya mengklaim tidak perlu impor. Faktanya impor beras terus meningkat dari 0,844 juta ton pada 2014 menjadi 0,862 juta ton pada 2015 dan 1,283 juta ton pada 2016. Pada 2017 hingga bulan April telah diimpor beras 71.000 ton, dan rencana impor 1 juta ton pada 2018.

Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor beras tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan, BPS dan Kementerian Perdagangan. Diantaranya ditemukan ketidakakuratan data produksi padi/beras yang berdampak pada kebijakan mengimpor beras kurang tepat. Ada disparitas besar antara laporan yang dijadikan data nasional dan kenyataan di lapangan.

Padahal beras sebagai komoditas strategis karena berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, seharusnya negara fokus dan serius melakukan upaya penyediaan stok pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pangan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dari fakta lapangan terungkap, pasokan beras yang tersendat sehingga membuat harga beras (medium) kian meroket melampaui aturan harga eceran tertinggi (HET), jelas menunjukkan pemerintah tidak siap dan tidak merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk menjaga ketersediaan berasdi dalam negeri. Ini dapat dikatakan bahwa kementerian yang membawahinya tidak memiliki platform yang jelas dan komunikasi yang baik antarlintas kementerian/lembaga. Padahal persoalan beras sudah merupakan  best practice yang secara rutin tahunan.

Kita mengingatkan para pengambil keputusan strategis agar memahami dengan benar dan baik, bahwa produksi beras maupun BBM tidak sama dengan pola industri modern otomotif, manufaktur dan lainnya. Kebijakan pangan dan BBM bersubsidi seharusnya dijalankan dengan sistem terbuka dan dikomunikasikan secara intensif antar lintas sektoral.  

Namun, belakangan muncul kebijakan yang terasa tidak konsisten dalam usaha meningkatkan produksi pangan di dalam negeri, kecuali hanya mengandalkan impor. Tidak ada lagi sistem kebijakan yang terintegrasi seperti pengalaman masa lalu dan best practice yang pernah dilakukan pemerintahan beberapa tahun lalu. Nah, kebijakan yang baik di masa lalu selayaknya ditiru oleh pemerintahan berikutnya. Ironinya, ini justru banyak diadopsi negara lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, bukan hanya tidak diikuti oleh pemerintah, bahkan program lama dan hasil-hasilnya dibiarkan punah.

Kini saatnya pemerintah perlu meningkatkan komunikasi antar kementerian/lembaga terkait keputusan kebijakan strategis yang bermuara pada kepentingan orang banyak. Jangan ada kesan arogansi kementerian/lembaga dalam memutuskan kebijakan  yang berdampak bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah.  Terbukti bahwa pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan kondisi daya beli masyarakat Indonesia belum siap. Menteri ESDM juga seharusnya ingat, bahwa beberapa bulan sebelumnya menegaskan bahwa khusus premium dan solar dipertahankan harganya hingga 2019.

Karena itu, para petinggi negara hendaknya menyadari urgensi keputusan kebijakan strategis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum menggembirakan saat ini, lebih baik dibahas mendalam dulu dalam rapat terbatas kabinet. Semoga kejadian pengambilan keputusan penting menyangkut hajat hidup orang banyak tidak terulang lagi di kemudian hari.