Menkeu Usulkan Asumsi Kurs Rp 15.000 di APBN 2019 - BANK INDONESIA PREDIKSI NILAI TUKAR RP 14.800-RP 15.200 PER US$

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mengusulkan perubahan asumsi makro pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Salah satunya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 15.000 per US$. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi nilai tukarrupiah (kurs) berada di kisaran Rp14.800 - Rp15.200 perUS$ pada tahun depan.

NERACA

"(Nilai tukar) yang kita semuanya telah membahasnya di dalam Panja A waktu itu adalah pada angka Rp 14.500. Sedangkan untuk asumsi makro yang lain masih sama. Berdasarkan usulan dari Pak Gubernur (BI) mengenai range nilai tukar yang tadi disampaikan Rp 14.800 hingga Rp 15.200, kami mengusulkan menggunakan nilai tengahnya di angka tengahnya di Rp 15.000 untuk nilai tukar tahun 2019," ujarnya disampaikan dalam keterangan resminya, Selasa (16/10).

Menkeu menilai, perubahan tersebut dikarenakan Indonesia mewaspadai dinamika ekonomi global yang makin dinamis yang dipicu antara lain oleh kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga, mengetatkan likuiditas dolar AS serta perang dagang antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Dari dalam negeri, kenaikan impor yang cukup tinggi di atas ekspor mengakibatkan neraca perdagangan yang masih defisit pada bulan Agustus 2018. Selain itu, dari hasil Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali baru-baru ini mengindikasikan masih akan terjadi ketidakpastian ekonomi global tahun 2019 tapi dengan arah yang lebih positif dibanding tahun ini.

"Untuk asumsi makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak per barel, dan lifting minyak diproyeksikan masih sama dengan yang telah dibahas antara Pemerintah dengan DPR sebelumnya," ujarnya.

Perubahan yang cukup signifikan dalam asumsi nilai tukar tersebut berimbas pada pos penerimaan dan belanja tahun depan. Dengan kenaikan asumsi kurs, menurut Menkeu, negara akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp2.165,1 triliun. Angka ini lebih besar Rp10,3 triliun dibandingkan postur RAPBN 2019 sebelumnya yakni Rp2.154,8.

Kenaikan pendapatan itu berasal dari pos penerimaan negara yang diperoleh dalam denominasi dolar AS. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), misalnya, akan mendapatkan tambahan Rp8,1 triliun yang terdiri dari PNBP migas sebesar Rp6,2 triliun dan PNBP nonmigas sebesar Rp1,9 triliun.

Tak hanya itu, dia juga memperkirakan kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp2,2 triliun di tahun depan jika dibanding postur sebelumnya. Dengan demikian, total penerimaan pajak di tahun depan diperkirakan menyentuh Rp1.786,4 triliun, atau lebih besar 0,12% dari proyeksi sebelumnya Rp1.784,2 triliun.

"Pendapatan negara naik 10,3 triliun, PPh migas naik Rp2,2 triliun, PNBP akan naik Rp8,1 triliun terdiri dari SDA migas Rp6,2 triliun dan SDA non migas Rp1 triliun. Kami juga akan mendapat kenaikan PNBP lain Rp900 miliar," tutur dia.

Hanya saja, asumsi kurs yang lebih tinggi juga berdampak ke penambahan belanja negara, khususnya subsidi energi. Menurut Sri Mulyani, subsidi energi tahun depan bisa membengkak menjadi Rp164,1 triliun, atau Rp6,3 triliun lebih tinggi dibanding postur sebelumnya yakni Rp157,8 triliun.

Karena postur anggaran berubah secara keseluruhan, Sri Mulyani mau tak mau juga mengubah pos anggaran lain yang sudah diatur oleh kosntitusi. Anggaran pendidikan dan kesehatan, contohnya, naik Rp2,6 triliun akibat pemerintah harus menyisihkan APBN sebesar 20% untuk pendidikan sesuai UU No.20 Tahun 2003.

Namun demikian, usulan Pemerintah tersebut belum disetujui oleh mayoritas anggota Banggar. Dari 15 anggota Banggar yang menyampaikan tanggapannya, mayoritas belum menyetujuinya dan meminta agar dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selain itu, Bank Indonesia memprediksi nilai tukarrupiah (kurs) berada pada kisaran Rp14.800 - Rp15.200 perUS$ pada 2019 mendatang. Angka ini kian melemah dibanding proyeksi awal BI, yakni Rp14.300 hingga Rp14.700 per US$.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan perekonomian global masih akan menghadapi ketidakpastian pada tahun depan, sehingga masih ada halangan bagi rupiah untuk menguat. Hanya saja, ketidakpastian itu disebutnya tidak akan sekencang tahun ini.

Ketidakpastian pertama, menurut Perry, masih akan muncul dari AS. Normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan Fed Rate tetap akan berlanjut hingga tahun depan. Namun, jumlah kenaikan Fed Rate tahun depan diprediksi hanya akan terjadi tiga kali atau lebih sedikit dibandingkan tahun ini yang diprediksi empat kali. "Memang masih akan ada kenaikan Fed Fund Rate, tapi kenaikannya akan lebih kecil dan bersifat gradual. Masih naik, tapi dengan skala kenaikan yang lebih kecil," ujarnya di Gedung DPR, Senin (15/10).

Sementara itu, ketidakpastian kedua disebutnya akan muncul dari kebijakan bank sentral Eropa yang juga diprediksi menaikkan suku bunga acuannya. Langkah itu diperkirakan memperkuat nilai tukar euro. Namun, menurut Perry, justru ini adalah langkah yang positif, sehingga keperkasaan dolar di tahun depan akan ditantang oleh euro.

Di sisi lain, Perry juga bilang ketidakpastian ketiga masih akan muncul dari perang dagang AS dengan sejumlah negara maju. Saat ini, AS sudah mulai melakukan perundingan dengan Kanada, Uni Eropa, dan Korea Selatan, sehingga tensi perang dagang tahun depan diprediksi bisa mereda.

"Demikian juga yang masih berlanjut adalah proses perundingan AS dan China. Ada spirit kerja sama internasional, termasuk dagang ada keinginan pendekatan yang konstruktif, lebih terbuka, dan menguntungkan bagi ekonomi global," ujar Perry.

Tak hanya memprediksi ketidakpastian, Perry mengatakan dinamika rupiah yang terjadi dalam sebulan belakangan disebut sangat cepat. Krisis yang terjadi di Turki dan Argentina ditengarai bikin pasar modal panik, sehingga membuat arus modal keluar dan rupiah lemah di hadapan dolar AS.

Namun, Perry menyadari bahwa rupiah juga lemah lantaran terjadi defisit neraca perdagangan pada kuartal III. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut defisit neraca perdagangan pada kuartal III mencapai US$840 juta.

Dengan berbagai kondisi yang terjadi, maka BI mau tak mau mengubah proyeksi nilai tukar tahun depan yang sebelumnya disusun awal September kemarin. "Perkiraan kami, setelah melihat perkembangan September, kami memperkirakan untuk 2019, rata-rata nilai tukar berkisar Rp14.800 hingga Rp15.200 per US$ dari proyeksi semula Rp14.300 hingga Rp14.700 per US$,” ujarnya.

Alternatif Pembiayaan Proyek

Sebelumnya Menkeu meminta kepada para menteri untuk bisa mengambil manfaat dari pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Pemanfaatan itu terutama mengenai potensial alternatif pembiayaan proyek yang selama ini dibiayai APBN.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memang mendorong peningkatan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Dengan begitu, misi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara tetangga bisa cepat tercapai.

"Opsi alternatif pembiayaan apakah itu KPBU atau Public Privat Partnership (PPP) itu sudah banyak digunakan berbagai negara. Jadi saya harap semua bisa belajar di IMF/World Bank Meeting kali ini," ujar Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Menurut Menkeu, dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil banyak proyek infrastruktur dalam negeri yang sebenarnya sangat potensial untuk keterlibatan swasta. Proyek ini mulai dari proyek kereta api, bendungan, jalan tol hingga proyek penyediaan air bersih. "Ini soal leadership, kalau Menterinya mau, pasti bisa diimplementasikan cepat. Karena ada yang maunya APBN minded dan ada juga yang alon-alon waton kelakon," ujar Sri Mulyani seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono menjelaskan bahwa didorongnya keterlibatan swasta ini mampu membantunya dalam percepatan proyek infrastruktur.

Menurut Basuki, salah satu contohnya yaitu proyek jalan tol. Jika mengandalkan APBN, pihaknya tidak akan mampu membangun jalan tol dengan cepat, mengingat proyek ini membutuhkan investasi yang cukup besar. "Kita itu diberi anggaran oleg Bu Menkeu ini per tahun rata-rata Rp 105 triliun. Namun begitu nyatanya kita mampu bangun jalan tol sampai sekarang yang nilainya Rp 360 triliun. Jadi berbagai model pembiayaan ini sangat membantu kami," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Pasar Modal di 2019 Lebih Menggairahkan - Tekanan Sudah Mereda

NERACA Jakarta – Bila sebagian pelaku pasar menilai tahun politik di 2019 mendatang, menjadi  kondisi yang cukup mengkhawatirkan di industri…

KONFERENSI PERS APBN KITA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (15/11/2018). Menurut Menkeu pelaksanaan APBN…

IPO DIVA Oversubscribe mencapai 5,6 kali - Patok Harga Rp 2.950 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) telah menetapkan pelaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN MEMILIKI TANAH SUBUR - Kepala Bappenas Prihatin Kondisi Nelayan Miskin

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia. Dia melihat petani dan…